Penjelasan Pemda DIY soal Disebut BPS Provinsi Termiskin di Pulau Jawa

24 Januari 2023 18:38 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kepatihan Pemda DIY, Senin (2/1/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kepatihan Pemda DIY, Senin (2/1/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemda DIY memberikan penjelasan terkait data BPS DIY yang menyebut, mereka merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022.
ADVERTISEMENT
Pemda DIY menuturkan, data yang diambil BPS kurang menggambarkan kondisi masyarakat DIY.
"Yang dihitung bukan pendapatan per kapita kan oleh BPS tapi pengeluaran per kapita, tentu kita tidak boleh melihat kondisi masyarakat DIY hanya dari satu sisi saja, kacamata BPS saja, karena kacamata BPS yang dihitung hanya pengeluaran," kata Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kepatihan Pemda DIY, Selasa (24/1).
Aji mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan Pemda DIY. Selain itu, masyarakat Yogya mempunyai ciri khas.
Contohnya, saat Pemda DIY memberikan bantuan Rp 1 juta kepada masyarakat miskin. Uang tersebut tidak dibelanjakan untuk permakanan atau pun non-permakanan yang dihitung BPS.
Namun, uang dibelanjakan untuk investasi, termasuk rajakaya atau hewan ternak.
ADVERTISEMENT
"(Upamanya) dibelikan kambing itu aset, aset yang nggak dihitung BPS, itu karakter masyarakatnya," kata Aji.
Hal itu menurut Aji memperlihatkan seakan masyarakat DIY miskin berdasarkan survei BPS. Sementara, jika dilihat indeks pembangunan manusia, DIY nomor 2 di Indonesia.
Suasana Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Rabu (14/9/2022). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Permakanan dari Panen

Aji menjelaskan, banyak masyarakat Yogyakarta yang berbelanja permakanan sedikit karena hasil panen sudah mencukupi.
"Kalau ditanya BPS, anda belanja makan berapa ya wis wareg ora tuku beras (ya sudah kenyang tidak beli beras). Beras panen, nandur kacang-kacangan. Mestinya cara menghitungnya yang dimakan berapa dinilai harga, kalau ini kan (BPS) ini belanja berapa," ucap Aji.
Menurutnya, penilaian miskin di DIY seharusnya multi dimensi. Aset tetap maupun tidak tetap dihitung.
"BPS nggak salah. Memang melakukan yang harus dilakukan, tapi kalau mau objektif cara melihat kondisi masyarakat DIY ya multi dimensi," kata Aji.
ADVERTISEMENT

Data BPS

Dalam data BPS pada September 2022, disebutkan persentase penduduk miskin di DIY mencapai 11,49 persen.
Sementara provinsi lain di Jawa yaitu Jawa Tengah 10,98 persen, lalu Jawa Timur 10,49 persen, Jawa Barat 7,98 persen, Banten 6,24 persen, dan DKI Jakarta 4,61 persen.