Pimpinan Komisi X DPR Minta Nadiem Mediasi Kisruh SBM ITB

10 Maret 2022 16:08 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua DPR RI Komisi X sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua DPR RI Komisi X sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan pihaknya belum melakukan diskusi dengan Forum Dosen (FD) ITB terkait penyelesaian kisruh yang terjadi antara Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB dan Rektorat ITB.
ADVERTISEMENT
"Belum, tapi saya akan tanyakan ke menteri," tutur Dedi, Kamis (10/3).
Tak lama setelah itu, Dede mengaku telah mendorong Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk turun tangan memberikan mediasi selaku Majelis Wali Amanah (WMA).
"Saya sudah texting Mendikbud, mendorong beliau selaku Majelis Wali Amanah (MWA) mau memediasi rektor dan para dosen agar permasalahan ini bisa segera cair," kata Dede.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Ia berharap kisruh yang terjadi antara pimpinan ITB dengan para dosen di SBM dapat segera terselesaikan.
"Mudah-mudahan beliau (Mendikbud) tergerak," imbuhnya.
Polemik tersebut terkait pencabutan hak swakelola SBM ITB tahun 2003 oleh Rektor ITB Reini Wirahadikusumah. Akibatnya sejumlah pimpinan fakultas dan dosen mengajukan surat pengunduran diri kepada rektor.
Kebijakan tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan itu membuat FD SBM ITB menyatakan tidak beroperasi mulai Selasa (8/3).
ADVERTISEMENT
Namun Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto mengatakan kegiatan perkuliahan mahasiswa tetap berjalan seperti biasanya.
"Tidak berhenti, sekarang sedang daring," ujar Naomi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (9/3).
ITB telah berkonsultasi dengan BPK RI dan berkomitmen untuk melaksanakan arahan dari BPK RI. Hal ini merupakan masalah fundamental bagi institusi besar, dan wajib diluruskan sebagai hasil dari upaya introspeksi dan semangat perubahan untuk kemajuan bersama,