PKB Sentil Bahlil: Jokowi Sudah Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membeberkan klaim keinginan para pelaku usaha di Indonesia agar Pemilu 2024 diundur. Bahlil menuturkan, para pengusaha menilai diundurnya pemilu bisa menjadi langkah yang lebih baik bagi Indonesia.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengkritik pernyataan Bahlil. Ia pun meminta Bahlil tak sembarangan bicara soal politik.

“Pak Jokowi sudah jelas menolak. Pak Bahlil konsultasi dulu dengan Presiden sebelum bicara politik,” kata Jazilul saat dihubungi, Senin (10/1).

Lebih lanjut, Jazilul sudah menduga wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan kembali diungkit. Namun, ia mengingatkan penundaan Pemilu 2024 hanya bisa dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.

Jazilul Fawaid memberikan salam saat Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

“Itu sudah saya duga. Tapi ingat wacana ini menabrak konstitusi UUD 1945, melawan semangat reformasi. Jika terus menguat maka ada celah melalui amandemen konstitusi yang menjadi kewenangan MPR,” ujarnya.

“Namun sejauh ini belum ada usulan amandemen UUD 1945, apalagi terkait tambahan periode masa jabatan presiden,” tandas dia.

Wacana masa perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pandemi COVID-19 sempat hangat pada 2021 di kalangan DPR, MPR, hingga DPD. Namun, Presiden Jokowi telah sudah angkat bicara dan menolak tegas wacana tersebut.

Bahlil membeberkan klaim keinginan para pelaku usaha di Indonesia agar Pemilu 2024 diundur. Bahlil menuturkan, para pengusaha menilai diundurnya pemilu bisa menjadi langkah yang lebih baik bagi Indonesia. Sebab, situasi dunia usaha mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia yang berlangsung secara daring dikutip Senin (10/1).

"Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," tambah dia.

Sementara, Presiden Jokowi sudah pernah menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya," kata Jokowi saat berbincang dengan awak media pada 2 Desember 2019 di Istana Merdeka, Jakarta.

"Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan," tambah Jokowi. Jokowi juga menolak amandemen UUD 1945.