Polemik Pengadaan di DPR: Gorden, Lift, Vitamin, hingga Renovasi Dome

19 Mei 2022 8:00
·
waktu baca 6 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Ilustrasi gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
DPR RI belakangan ramai disorot publik akibat sejumlah pengadaan yang dinilai kontroversial. Mulai dari pengadaan gorden, lift, vitamin hingga pengecatan dome gedung DPR mencapai miliaran rupiah.
ADVERTISEMENT
Salah satu yang paling menuai polemik yakni pengadaan gorden dinas anggota DPR di Kalibata senilai Rp 48,5 miliar. Banyak pihak berpendapat anggaran tersebut terlalu berlebihan untuk gorden dan tak urgen di masa pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya usai.
Menyusul hal tersebut, sejumlah pengadaan di DPR dengan nilai miliaran lainnya terungkap. Pengadaan di DPR tersebut kemudian juga menuai kritik dari masyarakat.
Lantas, apa saja pengadaan barang dan jasa di DPR mencapai miliaran Rupiah yang menuai polemik? Berikut dirangkum kumparan, Kamis (19/5).

Gorden Rumah Dinas Anggota DPR

Setjen DPR RI menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, dengan alokasi set gorden sekitar Rp 90 juta per rumah. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menerangkan gorden perlu diganti karena sudah lapuk dan tak layak, dan ada permintaan penggantian oleh sejumlah anggota dewan sejak 2010.
Kondisi gorden lama di rumah dinas anggota DPR. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Kondisi gorden lama di rumah dinas anggota DPR. Foto: Dok. Istimewa
Penganggaran ini kemudian menuai kritik dari berbagai pihak karena jumlahnya yang fantastis. Beberapa anggota DPR pun sempat meminta anggaran tersebut dikaji ulang.
ADVERTISEMENT
Tender tetap berlanjut dan PT Bertiga Mitra Solusi terpilih dari 49 peserta tender dengan tawaran tertinggi senilai Rp 43,5 miliar. Indra Iskandar menerangkan, PT Bertiga Mitra Solusi terpilih karena menjadi satu-satunya penawar yang memenuhi kualifikasi tender.
Hal ini lagi-lagi menjadi sasaran kritik dan dipertanyakan masyarakat. Usai dikritik luas, Setjen dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR memutuskan untuk membatalkan pengadaan gorden rumah dinas tersebut.
"Pimpinan BURT telah mendengarkan penjelasan Sekjen sekaligus DPR, penjelasan detail, review dari Inspektorat DPR. Semua sepakat di BURT, tidak ada yang tidak sepakat, Sekjen juga sepakat, pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR tidak dilanjutkan," kata Wakil Ketua BURT DPR Johan Budi di Gedung DPR, Senayan, Selasa (17/5).
Rumah Dinas DPR  Foto: Ferio Pristiawan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Rumah Dinas DPR Foto: Ferio Pristiawan/kumparan

Cat dan Renovasi Dome Gedung DPR

DPR menganggarkan Rp 4,5 miliar untuk pengecatan dome Gedung Nusantara. Dikutip dari situs LPSE DPR, anggaran tersebut berasal dari APBN 2022.
ADVERTISEMENT
Jika semua tahapan lancar, maka tender akan diumumkan pada 30 Mei mendatang dan penandatanganan kontrak akan dilakukan pada 8 Juni.
"Nilai pagu paket Rp 4.560.000.000,00. Nilai PHS paket Rp 4.501.240.786,80," tulis rincian anggaran dari situs LPSE DPR, dikutip Selasa (17/5).
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memberikan keterangan pers soal anggaran Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah jabatan anggota dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memberikan keterangan pers soal anggaran Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah jabatan anggota dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Sekjen DPR Indra Iskandar kemudian angkat bicara menanggapi kecaman masyarakat teekait pengadaan ini. Ia mengatakan, proyek tersebut bukan hanya sebatas mengecat, tapi juga perbaikan dome yang bagiannya sudah mengelupas dan retak.
Indra juga menjelaskan mengapa anggaran yang dikeluarkan hingga Rp 4,5 miliar. Ia menyebut luas dome Gedung Nusantara sebesar 5.208 meter dan bahan-bahan yang digunakan pun cukup tertentu, sehingga anggaran yang dikeluarkan cukup besar.
"Nomenklaturnya itu memang kita tidak bisa hindari. Tapi sebenarnya itu waterproofing, perbaikan struktur dan renovasi atap. Bagian gelembung, kemudian dia menampung, gelembung itu kemudian mengelupas strukturnya, banyak retakan-retakan, "kata Indra dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Selasa (17/5).
ADVERTISEMENT
"Termasuk di dalamnya jamur yang itu masuk ke dalam struktur beton tersebut. Sehingga kita melakukan kembali waterproofing untuk persiapan acara kenegaraan yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus itu nota APBN pemerintah, presiden, kemudian tanggal 5-6 Oktober itu akan ada pertemuan P20 yang dihadiri 20 kepala parlemen dunia plus undangan 20 kepala parlemen dunia sekitar 40 ketua parlemen dunia pada 5-6 Oktober," jelasnya.
Kerusakan pada dome Gedung Nusantara DPR. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kerusakan pada dome Gedung Nusantara DPR. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Lift Gedung Nusantara I di DPR

Lift di DPR beberapa kali mengalami kendala. Kejadian yang paling sering dialami adalah lift macet. Untuk mengatasi masalah ini, Setjen DPR pun menganggarkan Rp 55 miliar untuk mengganti lift Gedung Nusantara I.
Dilihat dari situs LPSE DPR, tender ini berkode 650087 dengan nama 'Penggantian Lift Gedung Nusantara I DPR RI.'
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Lift untuk umum di Gedung Nusantara I DPR  Foto: Ferio Pristiawan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Lift untuk umum di Gedung Nusantara I DPR Foto: Ferio Pristiawan/kumparan
Tender dibuat pada 27 November 2020. Pada saat itu, ada 31 perusahaan yang mengikuti tender ini dan pada akhirnya dimenangkan oleh PT Angkasa Pura Solusi.
PT Angkasa Pura Solusi memberi harga penawaran sebesar Rp 54.342.800.000,50. Sementara harga negosiasi juga sama, yaitu Rp 54.342.800.000,50.
"Nilai pagu paket Rp 55.496.855.000,00. Nilai PHS paket Rp 55.496.854.991,48," tulis LPSE DPR dikutip Rabu (18/5).
Lift khusus anggota DPR di Gedung Nusantara I Foto: Ferio Pristiawan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Lift khusus anggota DPR di Gedung Nusantara I Foto: Ferio Pristiawan/kumparan
Pengadaan lift ini menuai kritik seiring polemik gorden. Namun, Indra mengatakan saat ini proses pengadaan lift untuk gedung DPR sudah selesai dilakukan.
"Semua lift sekarang sudah selesai. Kalau 2021 itu ada bagian panel listrik yang waktu itu masih dalam pemeliharaan. Jadi karena masih ada lift yang masih diperbaiki, itu ada debu waktu itu yang menutupi inverter-inverter di lift," kata Indra di Gedung DPR, Senayan, Rabu (18/5).
ADVERTISEMENT
"Sudah dibersihkan, kita pakai konsultan UI untuk mengaudit lift itu semua apa saja masalah kelistrikannya. Cuma P1 yang belum selesai. Karena sertifikatnya belum keluar dari Disnaker," lanjutnya.

Multivitamin di DPR

DPR juga diketahui menganggarkan Rp 2 miliar dari APBN 2021 untuk pengadaan multivitamin. Dikutip dari LPSE DPR, tender dibuat tanggal 16 Juli 2021. Tender ini memiliki nomor kode 685087 dengan nama tender 'Pengadaan Multivitamin'.
Ilustrasi vitamin. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi vitamin. Foto: Shutterstock
Meski demikian, tidak ada rincian mengenai jenis-jenis multivitamin apa saja yang akan diadakan.
"Nilai pagu paket Rp 2.096.080.000,00. Nilai HPS paket Rp 2.074.950.955,00," tulis LPSE DPR, Rabu (18/5).
Tender untuk pengadaan multivitamin diikuti oleh 18 peserta. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, PT Chemipharma Julien Djonelida terpilih sebagai pemenang tender.
ADVERTISEMENT
PT Chemipharma Julien Djonelida memberi harga penawaran sebesar Rp 1.733.655.000,00. Sementara penawaran terkoreksi juga sebesar Rp 1.733.655.000,00.

Kunker BURT ke Turki

ADVERTISEMENT
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menggelar kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri tanggal 18 hingga 24 Mei 2022. Sejumlah agenda terkait tugas BURT akan dilaksanakan di sana.
“Agendanya bertemu dengan Parlemen dan bagian pemerintah Turki serta dengan KBRI di Turki,” kata Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso saat dikonfirmasi, Rabu (18/5).
“Bagaimana posisi anggota parlemen di Turki dalam kaitan dengan protokoler anggota parlemen, fasilitas apa yang diterima oleh anggota parlemen Turki dan berapa anggaran yang digunakan oleh parlemen Turki,” terang Agung.
Preskon Pimpinan BURT dan Sekjen DPR soal Pembatalan Proyek Gorden. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Preskon Pimpinan BURT dan Sekjen DPR soal Pembatalan Proyek Gorden. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
Agung menambahkan, kunjungan ini sudah direncanakan sejak tahun 2020. Namun, sempat tertunda akibat pandemi.
ADVERTISEMENT
"Kunjungan ke Turki ini sudah pernah diajukan sejak 2 tahun yang lalu. Tapi karena ada pandemi maka baru bisa disetujui tahun 2022, yang dibahas pada 2021," ujarnya
"Setiap AKD maupun komisi yang ada di DPR, ada anggaran untuk kunker ke luar negeri. Tentu terkait dengan tugas dan kerja AKD di DPR," terangnya.
Meski bukan pengadaan barang dan jasa, sejumlah pihak mempertanyakan urgensi kunker yang memakan anggaran cukup besar tersebut.
Ilustrasi Kota Istanbul, Turki. Foto: Shutter Stock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Kota Istanbul, Turki. Foto: Shutter Stock
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·