Polisi Cari Harun Masiku di Rumah Istri di Sulsel, tapi Tidak Ada
PerbesarPolri telah menerima surat permohonan dari KPK soal pencarian eks caleg PDIP Harun Masiku, yang menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Harun dikabarkan berada di Indonesia, bahkan saat OTT terhadap 8 orang dalam suap Wahyu digelar pada Rabu (8/1). Kabar ini sekaligus menepis pernyataan Ditjen Imigrasi Kemenkumham soal Harun ada di luar negeri.
Namun Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono, mengatakan keberadaan Harun di Indonesia belum diketahui. Polisi telah mencari Harun ke rumah istrinya di Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, namun tidak ada.
“Anggota polisi ada di sana. Sudah ke rumahnya. Belum ada,” kata Argo di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (21/1).
Argo menuturkan, polisi masih melacak keberadaan Harun termasuk soal kabar keberadaan di Indonesia. Selain itu, polisi juta telah berkoordinasi dengan imigrasi.
“Kita masih menunggu tim masih bekerja. Jangan sampai terkendala,” ujar Argo.
Sebelumnya, istri Harun Masiku bernama Hilda (26) menyebut suaminya sempat mengabari sudah ada di Jakarta pada 7 Januari.
"Waktu tanggal 7 Januari ia memberi kabar sudah ada di Jakarta melalui pesan whatsapp. Dia kabari saya jam 12 malam, Lalu, 8 Januari nomornya sudah tidak aktif. Pokoknya 8 Januari hingga sekarang sudah tidak ada kontak," kata Hilda kepada Makassar Indeks, Senin (20/1).
Harun Masiku sampai saat ini belum diketahui keberadaannya sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) DPR yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyebut penyuap Wahyu Setiawan itu ada di luar negeri pada 6 Januari, atau dua hari sebelum OTT KPK. Namun istri Harun Masiku, Hilda, menyebut suaminya sudah ada di Indonesia pada 7 Januari.
Firli mengatakan, akan terus berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk pihak imigrasi dan kepolisian, agar Harun Masiku dapat segera ditangkap.
"Kita sudah bekerja sama dengan imigrasi dan imigrasi sudah tahu persis perlintasan orang masuk maupun keluar. Itu yang harus kita komunikasikan terus sampai hari ini," ujar Firli di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin (20/1).