Potret Milenial di DPR: Sudah Muda, Tajir Pula

Rizki Aulia Rahman Natakusumah dan Hillary Brigitta Lasut. Foto: Dok. Istimewa dan Aditia Noviansyah/kumparan

Sebanyak 575 anggota DPR periode 2019-2024 resmi dilantik. Mereka telah mengucapkan sumpah jabatan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (1/10) lalu.

Selain membahas para artis dan anggota DPR beristri tiga, publik juga menyoroti anggota DPR terpilih yang berusia di bawah 30 tahun. Setidaknya, KPU mencatat ada 52 caleg 'milenial' (kelahiran rentang 1980-'2000an) yang duduk di kursi DPR.

Dua di antaranya adalah Hillary Brigitta Lasut (23) dan Rizki Aulia Natakusumah (24). Namun, alih-alih membahas bagaimana kinerja mereka nanti, warga media sosial malah ramai membincangkan harta kekayaan Brigitta dan Rizki.

Wajar saja, sebab, di usianya yang masih sangat muda itu, Brigitta memiliki harta Rp 9,1 miliar, yang terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat anggota DPR Dapil Sulawesi Utara dari NasDem itu memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 19 miliar; mobil Datsun Go seharga Rp 80 juta, dan harta bergerak lain Rp 495 juta, lalu harta lainnya Rp 253 juta, dan hutan Rp 11,1 miliar.

"Saya jujur masukkan semuanya [ke LHKPN], padahal saya dengar teman-teman yang lain 'kamu masukin dikit-dikit saja, jadi enggak ketahuan asetnya yang mana'," ucap Brigitta kepada kumparan, Jumat (4/10).

"Rp 9,1 miliar itu sudah terdiri dari perusahaan, rumah, mobil, tas, jam tangan, Iphone. Baju harga lebih dari Rp 1 juta saya tulis semuanya," tuturnya.

Brigitta menegaskan hartanya itu sebagian besar dari warisan kakek dan neneknya atas namanya sendiri. Sehingga, Brigitta tak ambil pusing melaporkan seluruh hartanya ke KPK.

"Saya bukan orang bermasalah dengan naik apa saja. Itu mobil pun nyicil sendiri pakai duit jajan, sempat kerja dapat duit, cicil. Saya pakai saja, bangga juga bisa nyicil sendiri. Waktu S1 beasiswa dikasih kerja, setelah kerja, bisa nyicil mobil sendiri semampunya saja," bebernya.

Adapun Rizki, LHKPN KPK mencatat hartanya senilai Rp 9,6 miliar. Menurut kader Partai Demokrat tersebut, hartanya didapatkan dari beberapa usaha keluarga yang sebagian diatasnamakan Rizki.

"Dari dulu sebelum [bapak] jadi bupati, ada usaha sendiri. Jadi ada beberapa usaha yang memang diatasnamakan ke saya. Ada yang diambil alih kakak. Usaha rumah makan, hotel, jadi yang urus mereka," ungkapnya.

"Di LHKPN itu ada dalam bentuk aset, ada mobil juga yang diatasnamakan Rizki," tambahnya.

Sebagai catatan, Ayah Brigitta, Elly Engelbert Lasut, merupakan Bupati Kepulauan Taulud terpilih periode 2019-2024. Sementara sang ibu, Telly Tjanggulung, sempat menjabat Bupati Minahasa Tenggara pada masa jabatan 2008-2013.

Namun dalam perjalanannya, Elly Lasut dihukum 7 tahun karena terbukti terlibat korupsi anggaran perjalanan dinas pada 2006-2008.

Sementara Rizki menjadi anggota DPR setelah mengantongi 56.123 suara di daerah pemilihan Banten I. Anak politikus Dimyati Natakusumah ini berhasil dilantik bersama ayahnya yang juga lolos ke Senayan.

Sedangkan, ibunda Rizki adalah Bupati Pandeglang yang saat ini menjabat yaitu Irna Narulita. Irna juga sebelumnya anggota DPR.

Mari kawal kinerja mereka

Yang perlu diperhatikan masyarakat saat ini adalah mengawal kinerja Brigitta, Rizki, dan 573 anggota DPR lainnya. Sebab, saat ini, citra DPR kian menurun usai gelombang unjuk rasa selama beberapa pekan terakhir kerap bermunculan.

Soal ini, Brigitta sudah angkat bicara. Hal pertama yang akan ia lakukan adalah menghancurkan gap wakil rakyat dengan konstituen. Caranya?

Hillary Brigitta Lasut menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI termuda. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

"Ada e-budgeting dan revolusi industri. Karena di saat-saat seperti ini, kita bisa gunakan teknologi. Saya punya program namanya ‘Absensi rapat vlog’. ‘Kan sering terdengar anggota dewan selama satu tahun enggak pernah masuk kantor, nah, kami ingin tunjukkan bagaimana absensinya. Jadi, misalnya ada 70 agenda rapat, kami tunjukkan ke masyarakat kehadirannya, tapi juga tidak boleh hanya tanda tangan, kami kasih lihat bekerja, dan ini harus dipublikasikan sehingga ada transparansi," kata Brigitta.

Brigitta juga ingin menggunakan pendekatan teknologi untuk memperbaiki DPR. Misalnya, dari yang terkecil, memudahkan masyarakat mengakses informasi di website DPR.

Rizki Aulia Natakusumah. Foto: Instagram @irnadimyati

"Website DPR itu dicari teks penuh 'RUU KUHP' saja enggak ketemu, pembahasan UU yang sedang dibahas enggak ada. Aplikasinya down terus. Padahal, dana yang dikucurkan untuk ini jangan disia-siakan, karena bisa dikembangkan untuk menciptakan transparansi, dan pada akhirnya masyarakat bisa percaya.

Sementara Rizki mengaku ingin memperjuangkan pembangunan di dapilnya. Di antaranya, memperkecil ketimpangan di Banten Selatan (Pandeglang, Lebak) dibandingkan Banten Utara (Tangerang).

"Pandeglang masih perlu perhatian khusus. Kemarin keliling waktu kampanye keluhan mereka pembangunan infrastruktur. Bukan cuma pembangunan jalan desa, tapi membuka akses untuk Pandeglang, membuka investasi dan wisatawan masuk," ucap Rizki.

Bahkan Rizki sudah memetakan di komisi mana ia ingin bekerja. Rizki berharap bisa duduk di Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.

"Banyak anggota DPR yang turun hanya 5 tahun sekali. Saya murni ingin bantu kampung saya yang masih butuh perhatian. APBD Pandeglang kecil hanya Rp 1 triliun lebih dan itu harus dibagi-bagi," pungkasnya.

DPR RI 2019-2024 dalam Angka Foto: Putri Sarah Arifira/kumparan

Diharapkan bisa menciptakan 'DPR Modern'

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai komposisi politisi milenial di tubuh DPR seharusnya bisa membawa angin segar. Sebab, dengan kepiawaian milenial dalam mengaplikasikan teknologi informasi, akan membuat DPR terkesan lebih modern dan mudah menyerap aspirasi publik.

"Dengan kata lain, inovasi dengan bantuan teknologi jadi andalan milenial. Maka kehebatan satu orang bisa melahirkan perangkat atau aplikasi yang mampu menghubungkan orang-orang yang hidup di planet bumi tanpa terhambat keterbatasan ruang dan waktu," ujar Lucius kepada kumparan, Minggu (6/10).

Lucius Karus Formappi di Diskusi Formappi. Foto: Jodi Hermawan/kumparan

"Potensi milenial dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini yang diharapkan menjadikan kehadiran mereka di DPR, walau dalam jumlah yang masih minoritas bisa melahirkan terobosan atau perubahan," imbuhnya.