PPP Tak Heran Jika Dukungan Demokrat di Omnibus Law Berujung Power Sharing
PerbesarMenko Perekonomian sekaligus Ketum Golkar Airlangga Hartarto sempat bertemu dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjelaskan dua RUU Omnibus Law yang digagas pemerintah yakni Cipta Kerja dan Perpajakan. Dalam pertemuan itu, Airlangga meminta dukungan SBY soal pengesahan Omnibus Law.
Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan dirinya yakin Demokrat akan memberikan dukungan terhadap RUU tersebut.
"Kalau Demokrat, Pak SBY itu kan dari awal sudah sampaikan bahwa Demokrat bukan oposisi di parlemen. Jadi tetap kalau hal-hal yang diyakini oleh Demokrat itu untuk kebaikan pemerintahan dan negara ini akan mendukung," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jumat (6/3).
Meski demikian, Arsul menuturkan dalam dunia politik, dukungan parpol tertentu terhadap suatu kebijakan pemerintah akan memiliki sejumlah konsekuensi. Sehingga, ia tak heran jika dukungan Demokrat dalam Omnibus Law berujung pada power sharing di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Tapi kan yang namanya politik bahwa tentu kemudian pada saat memberikan dukungan untuk kebijakan tertentu dan untuk itu kemudian katakanlah ada hal-hal ada juga misalnya ya sebut saja yang paling agak ekstrem gitu ya power sharing dan segala macam itu hal yang biasa saja," tuturnya.
Namun, Wakil Ketua MPR itu tak ingin pembagian kursi di pemerintahan Presiden Jokowi justru merugikan masyarakat.
Lebih lanjut, PPP yakin pembahasan RUU Omnibus Law dapat dilakukan dengan mulus karena adanya masukan dari elemen masyarakat, termasuk partai di luar pemerintahan.
"Ada di dalam pemerintahan atau di luar, kalau ini dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat kita memang harus disuarakan tetapi semangatnya bukan untuk menjegal," tandas Arsul.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto menemui SBY di Cikeas pada Kamis (5/3). Dalam pertemuan itu SBY memberi masukan soal RUU Omnibus Law terkait Cipta Kerja dan Perpajakan. Dalam kesempatan itu, Airlangga juga meminta dukungan soal Omnibus Law.