Pro Kontra Pembubaran Hizbut Tahrir

Demo Hizbut Tahrir Indonesia di Car Free Day (Foto: Anggi Dwiky Dermawan/kumparan)

Ormas Hizbut Tahrir terus menjadi pembahasan. Ada yang mendukung, ada juga yang menentang pembubaran. Isu ini terus bergulir, pro dan kontra.

Baca juga: Hizbut Tahrir Indonesia Tidak Bisa Dibubarkan

Yang terbaru terkait kasus Hizbut Tahrir ini pembubaran pengajian Ustaz Felix Siauw di Malang, Jawa Timur. Felix banyak dikait-kaitkan dengan kelompok Hizbut Tahrir. Pengajian Felix yang membahas "Cinta Mulia" yang diisi penceramah Ustaz Felix Siauw dibubarkan polisi.

Dalam unggahan video di akun Facebook-nya, Felix menuding polisi membubarkan kajian tentang remaja dan masa pranikah itu karena ada desakan Ormas.

Beberapa kegiatan Hizbut Tahrir akhir-akhir ini memang kerap dibubarkan. Dimulai dari Ormas hingga sampai kemudian pihak kepolisian turun tangan.

Sebenarnya, Mendagri Tjahjo Kumolo pernah menyampaikan kalau Hizbut Tahrir tidak bisa dibubarkan. Hak berserikat adalah hak setiap warga negara. Namun Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian kalau memang dinilai melanggar UU. Hizbut Tahrir sendiri tidak pernah terdaftar di UU.

Sedang pihak kepolisian, memberi sinyal kalau Hizbut Tahrir perlu dibubarkan, tapi entah bagaimana mekanismenya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa kali menyampaikan rencana itu.

Hal senada juga ditegaskan Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rikwanto yang menilai Hizbut Tahrir sudah meresahkan masyarakat dengan seruan pembentukan khilafah.

Baca juga: Polisi Anggap HTI Meresahkan

Menyitir ucapan Ketua SETARA Institute Hendardi, pembubaran bisa saja dilakukan sepanjang melalui proses yudisial yang akuntabel.

"Sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri, mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horizontal sebagaimana direpresentasikan dengan penolakan kuat Banser NU, dan mengancam ideologi Pancasila, karena agenda yang diusung adalah khilafah, suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila," beber Hendardi, Selasa (2/5).

Menurut Hendardi, di beberapa negara seperti di Yordania, Irak, dan lain-lain Hizbut Tahrir sudah dilarang.

Aksi Hizbut Tahrir Indonesia. (Foto: Anggi Dwiky Dermawan/kumparan)

"Secara fisik, HTI tidak melakukan kekerasan. Tetapi gerakan pemikirannya yang secara massif dan sistematis telah merasuk ke sebagian warga negara Indonesia, khususnya melalui kampus-kampus dan majelis-majelis keagamaan, telah dianggap mengancam kebhinekaaan, sistem politik demokrasi, dan Pancasila, yang merupakan falsafah bangsa Indonesia," terang Hendardi.

Hendardi mengungkapkan, kebebasan berserikat dalam bentuk organisasi masyarakat seperti HTI dijamin oleh Konstitusi RI. Akan tetapi, jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka HTI sahih untuk dibatasi perkembangannya.

"Pemikiran HTI tidak bisa diberangus, karena kebebasan berpikir bukan hak yang bisa dibatasi. Tetapi pemerintah dan penegak hukum bisa melakukan pembatasan penyebarannya. Jika penyebarannya yang dibatasi, maka orang-orang yang menganut pandangan keagamaan dan pandang politik seperti HTI tidak bisa dipidanakan. Hanya tindakan penyebarannya yang bisa dibatasi," urai dia.

Namun apa yang disampaikan Hendardi bertolak belakang dengan pemikiran Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir. Menurut Bachtiar, banyak yang salah paham dengan Hizbut Tahrir.

"Usul saya, saran saya, bertemulah ketua HTI dan ketua GP Ansor. Kemudian bicarakan berdua baik-baik di hadapan pemerintah. Dialog baik-baik, saya kira itu lebih banyak kesalahpahamannya," terang Bachtiar.

Selama ini acara Hizbut Tahrir memang banyak ditentang Ansor. Di beberapa lokasi bahkan dibubarkan.

"Insyaallah pintu dialog yang akan mempertemukan mereka, saya yakin banyak yang salah paham tentang HTI. Dan HTI juga mungkin belum diberikan ruang untuk berdialog secara terbuka dengan mereka-mereka ini. Insyaallah kalau sudah terjadi dialog akan ada solusi-solusi," tutup Bachtiar memberikan pemahaman.

Bachtiar Nasir. (Foto: Wandha Hidayat/kumparan)