Puspom Klaim Tak Ada Pelanggaran Prajurit TNI di Rempang

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023). Foto: Reno Esnir/ANTARA FOTO

Puspom TNI memastikan tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh prajuritnya dalam konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Danpuspom TNI, Marsekal Muda Agung Handoko mengatakan, prajuritnya yang diterjunkan ke sana telah melakukan pengamanan sesuai prosedur.

"Yang jelas TNI tidak ada yang melakukan pelanggaran di sana. Kita tetep prosedur di belakang Polri," ujar Agung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Agung menuturkan, prajurit TNI masih diperbantukan untuk melakukan pengamanan hingga 28 September mendatang.

"Masih, diminta dari BP Batam untuk pendampingan. Sampai selesai target dari pemerintah tanggal 28 September," ungkapnya.

Dua petugas Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam melintas di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam yang rusak akibat aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/ANTARA FOTO

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono sebelumnya menerjunkan prajuritnya untuk ikut mengamankan Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang masih mengalami konflik lahan.

Selain itu, Puspom TNI juga dilibatkan untuk memeriksa apakah ada tidaknya prajurit yang terlibat dalam konflik tersebut.

"TNI kan dalam hal ini BKO-nya Polri. Kita berada di belakang tentu. Dan kalau kemarin mungkin ada keterlibatan TNI, hari ini kita turunkan Puspom TNI ke Batam untuk memeriksa ada enggak keterlibatan TNI di situ kepada rakyat maupun mungkin terlibat dalam mafia tanah dan sebagainya," kata Yudo di Gedung DPR, Senayan, Rabu (13/9).

"Jadi saya turunkan hari ini. Danpuspom TNI datang ke sana. Melihat secara keseluruhan peran TNI di situ," sambungnya.