Ramai Desakan Gratiskan Vaksin Corona, Pemerintah Kaji Ulang Skema Vaksinasi

Petugas menyemprotkan disinfektan ke kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pemerintah sedang mengkaji ulang skema vaksinasi virus corona kepada masyarakat. Hal itu tak terlepas dari banyaknya desakan agar pemerintah menggratiskan vaksinasi untuk semua masyarakat.

Sebelumnya, vaksinasi corona di Indonesia akan menerapkan dua skema, yakni jalur berbayar (mandiri) dan subsidi alias gratis. Perbandingan persentasenya cukup jauh, yakni 70% untuk masyarakat jalur mandiri dan 30% untuk yang disubsidi.

Juru bicara vaksinasi COVID-19 dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji kembali proporsi vaksin yang bakal disalurkan pada masyarakat.

"Saat ini kami sedang menghitung kembali berapa sasarannya dan berapa proporsi vaksin yang dilakukan pemerintah dan mandiri," kata dr Siti dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Setelah Vaksin Datang', Sabtu (12/12).

Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pengkajian ulang itu tak terlepas dari permintaan dari DPR yang ingin perluasan ketentuan vaksin yang diatur pemerintah.

Dalam rapat Komisi IX, para anggota DPR mencecar Menkes Terawan Agus Putranto soal mengapa tidak menggratiskan seluruh vaksin corona untuk semua masyarakat.

"Persentase kita perhitungan awal 30:70 persen. Tapi kemudian berkembang karen kemarin Pak Menkes dalam rapat dengan DPR, DPR meminta perluasan target yang dicakup oleh pemerintah," tambahnya.

Sejauh ini vaksin direncanakan diperoleh melalui jalur pemerintah alias gratis sebanyak 30 persen dan jalur mandiri atau berbayar sebanyak 70 persen.

"Saya menyampaikan peserta BPJS Kesehatan kasihan banget. Per Januari (iuran) naik meski rapat kemarin meminta adanya relaksasi, tapi itu juga belum jelas. Ditambah ekonomi berat, suruh bayar (vaksin corona). Berapa harganya, belum tahu. Misal (harganya) Rp 100 ribu dikali 2 kali suntik, (total) Rp 200 ribu. Belum lagi satu rumah (harus divaksin). Kasihan," kata anggota Komisi IX dari PKS Kurniasih Mufidayati dalam rapat kerja bersama Terawan, Kamis (10/12).

Terawan langsung menjawab. Ia menjelaskan mengapa masyarakat yang mendapat vaksin gratis hanya 30 persen, sementara yang berbayar 70 persen.

"Waktu itu dasarnya adalah berapa orang yang mampu jumlahnya di Indonesia. Oleh Menkeu (Sri Mulyani) dijawab sekitar 78 juta (orang) untuk kira-kira mampu berbayar. Karena ini masih jumlah (warga yang berusia) 18-59 tahun," kata Terawan.