Rangkaian Rencana Pemerintah Siapkan Pilkada Serentak 2020
PerbesarSetelah sempat tertunda, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dilanjutkan dan pelaksanaannya diundur ke bulan Desember. KPU selaku penyelenggara pemilu mulai mempersiapkan sejumlah hal, mengingat pilkada tahun ini digelar di tengah pandemi virus corona.
Salah satu yang disiapkan KPU adalah penyediaan TPS khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh tinggi saat mencoblos. Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan, hal itu dilakukan demi memenuhi protokol kesehatan COVID-19.
"Nanti kita akan gunakan termometer tembak kepada pemilih. Kalau ada (pemilih) yang suhunya lebih, kita akan berikan TPS khusus dan kita minta yang bersangkutan untuk periksa ke dokter atau istirahat di rumah setelah mencoblos," ujar Ilham dalam diskusi webinar Menyoal Kualitas Pilkada Serentak 2020.
Di sisi lain, KPU menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Angka tersebut terbilang cukup tinggi, mengingat, pilkada akan digelar di tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Target kita untuk Pilkada nanti partipasinya sebesar 77,5 persen (dari total 106 juta pemilih)," kata Ketua KPU, Arief Budiman.
Arief menjelaskan, ada beberapa faktor penentu tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Tentu salah satunya terkait bencana pandemi COVID-19.
Akan tetapi, kata Arief, ada juga faktor di luar itu, seperti calon kepala daerah yang cenderung tidak disukai rakyat. Hal itu sesuai dengan hasil riset beberapa lembaga pemilu nasional maupun internasional.
Sementara terkait metode pemilihan, KPU menegaskan metode electronic voting (e-voting) yang sempat diusulkan beberapa pihak tidak dapat digunakan. Sebab, metode tersebut tidak diatur dalam UU Pilkada.
"E-voting tidak ada regulasinya dan tidak ada di persiapan kita. Yang sedang dipersiapkan oleh KPU adalah e-rekap," kata Arief dalam diskusi virtual, Rabu (17/6).
Untuk Pilkada Serentak 2020, KPU akan menerapkan electronic rekapitulasi (e-rekap). Arief menilai e-rekap sangat efektif mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Selain itu, e-rekap juga dapat mengurangi ongkos distribusi surat suara, dan meminta ketentuan e-rekap dapat diatur dalam UU.
"(e-rekap) itu mengurangi banyak hal, memudahkan banyak hal. Tapi perlu ditegaskan untuk pembuat UU itu diatur di dalam UU, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan untuk itu," jelas Arief.
Hal lainnya yakni soal ketersediaan TPS darurat di setiap rumah sakit rujukan COVID-19. TPS itu akan disiapkan bagi seluruh pasien positif, sehingga mereka tak lagi kesulitan untuk menyampaikan hak pilihnya.
Tak hanya untuk pasien positif corona, TPS itu juga nantinya dapat dimanfaatkan oleh Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam mencoblos.
"Yang kena COVID ya enggak bisa dibawa ke TPS, kita sedang kerjasama dengan RS dan inisiasi agar bisa ada TPS di RS, dan ada juga pasien yang sudah parah dengan ventilator itu kan mereka tidak bisa memilih," ujar Ilham.
"Tapi untuk ODP dan PDP nanti kita koordinasi dengan RS, apakah nanti dengan perawat karena mereka sudah ada APD yang lengkap, nanti kita bahas," sambungnya.
Agar protokol kesehatan dapat benar-benar diterapkan selama pencoblosan nanti, pemerintah akan menyediakan fasilitas pencegahan virus corona. Namun, masyarakat juga diharapkan berinisiatif menyediakan sendiri, di antaranya memakai masker dan membawa hand sanitizer.
"Kalau ikut Pilkada kan biasa, yang tidak biasa itu kali ini dia harus ikuti tahapan dengan pakai masker. Kemudian, kalau perlu bawa sendiri hand sanitizer," kata Kapuspen Kemendagri. Bahtiar.
Bahtiar mengakui, saat Pilkada nanti, partisipasi masyarakat dalam mematuhi protokol COVID-19 sangat penting. Sebab, tak mungkin pemerintah maupun Pemda menyiapkan seluruh fasilitas alat kesehatan COVID-19.
"Pasti ada keterbatasan, apalagi ini masih panjang," tuturnya.
Persiapan lainnya adalah anggaran pelaksanaan pilkada. Pemerintah bersama DPR telah menyepakati tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk menerapkan protokol COVID-19 yang ketat. Namun, sampai hari ini, anggaran yang rencananya dibagi dalam 3 tahap itu belum cair.
"Kami sudah koordinasi dengan pemerintah bersama dengan Kemendagri dan Kemenkeu. Memang sampai hari ini masih dalam proses (pencairan)," kata Arief.
Imbasnya, pelaksanaan pelantikan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan kondisi seadanya, dan memang tidak butuh anggaran besar.
Tak hanya itu, pada 24 Juni. KPU harus melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, dengan cara menerjunkan banyak petugas ke lapangan untuk verifikasi data dukungan.
Prosedurnya, harus menggunakan alat pelindung diri yang memadai sesuai protokol COVID-19. Sehingga, KPU berharap anggaran tambahan tahap pertama sebesar Rp 1,02 triliun bisa dicairkan.
Terkait anggaran tersebut, Mendagri Tito Karnavian memastikan anggaran pilkada aman. Sebab, hingga saat ini, belum ada pengalihan anggaran pilkada untuk membantu percepatan penanganan virus corona.
Ia mengungkapkan, ketika pilkada diputuskan dihentikan tahapannya karena corona, anggaran tersisa Rp 9,1 triliun saat itu langsung dibekukan. Dalam artian, tidak boleh dipakai apa pun.
"Jadi Menteri Keuangan langsung Rp 9,1 triliun di-freeze termasuk tidak boleh untuk COVID karena untuk pos lain. Jadi Rp 27,84 triliun itu selain dari pilkada karena kita antisipasi pilkada terlaksana di 2020, atau 2021 kita siapkan anggarannya lebih dulu," kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Meski segala persiapan sudah dilakukan, Perludem mengingatkan pemerintah agar pilkada sejalan dengan protokol COVID. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai, tahapan persiapan pilkada masih belum sejalan dengan protokol kesehatan.
"Jadi jangan hanya dibilang Pilkada 2020 siap saja, tapi harus diikut dari empat parameter ini. Jadi kondisi objektifnya belum sejalan dengan pelaksanaan pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan," kata Titi.
Menurut Titi, ada empat hal penting untuk memastikan penyelenggaraan pilkada bisa berjalan dan realistis di tengah kondisi pandemi COVID-19. Empat hal itu adalah regulasi, anggaran, ketersediaan SDM, dan akses informasi bagi pemilih yang memadai.
KPU juga harus menemui tantangan lainnya, yaitu meningkatkan partisipasi publik. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, sejak Maret lalu, pemerintah sudah gencar mengimbau agar masyarakat tetap beraktivitas di rumah saja untuk memutus rantai penularan.
Sehingga, menurutnya, akan sulit mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.
"(Partisipasi publik) ini butuh effort besar. Sejak Maret pemerintah gencar kampanyekan untuk selalu di rumah, maka sering ada tagar #dirumahaja. Jadi mungkin masyarakat sudah tertanam ya sudah di rumah saja," kata Doli dalam diskusi virtual, Rabu (17/6).
Untuk itu, Doli berharap, selama 6 bulan ke depan menuju pelaksanaan Pilkada 9 Desember, seluruh elemen masyarakat bersinergi dan memberikan pemahaman. Selain itu, perlu dipastikan proses pilkada akan berlangsung dengan protokol kesehatan ketat sehingga masyarakat tak perlu khawatir.
"Selama 6 bulan ke depan ini sebenarnya bisa bersinergi, mendorong atau membuka kembali orang-orang aktivitas di luar, orang sudah mulai sekolah, masuk rumah ibadah, mal-mal sudah dibuka, rumah makan sudah dibuka," ucapnya.
==========
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona. Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.