Republik Rakyat Luhansk, Pemberontak Ukraina Timur yang Didukung Putin
·waktu baca 5 menit
PerbesarUkraina dan masyarakat internasional dikejutkan dengan tindakan Rusia. Pada Senin (21/2) malam, Presiden Vladimir Putin memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis di Ukraina timur, yaitu Donetsk dan Luhansk.
Kelompok separatis pro-Rusia di Luhansk dan Donetsk telah berkonflik dengan Pemerintah Ukraina sejak delapan tahun silam. Sejak 2014 hingga sekarang, diperkirakan ada 14.000 korban jiwa akibat pertempuran ini.
Pelepasan diri Luhansk dilakukan setelah pendudukan Rusia di Semenanjung Krimea—wilayah Ukraina di selatan—di tahun yang sama.
Para pemberontak pertama kali memproklamasikan kemerdekaan Republik Rakyat Luhansk (RRL) pada 27 April 2014, di depan markas Badan Keamanan Ukraina di Luhansk. Tak lama setelahnya, Pemerintah Ukraina menyatakan RRL sebagai organisasi teroris.
Dilaporkan The Guardian, kelompok separatis menyelenggarakan referendum pada Mei 2014, untuk menentukan sikap rakyat Luhansk atas Pemerintahan. Hasilnya, 96% dari total pengguna hak suara menyatakan setuju memisahkan diri dari Ukraina.
“Para pemilih telah mengambil jalan yang memungkinkan pembentukan negara yang merdeka, yaitu Republik Rakyat Luhansk,” ucap pimpinan RRL saat itu, Valery Bolotov.
Referendum itu tentunya tidak dianggap sah oleh Pemerintah Ukraina. Dalam keterangannya, Kemlu Ukraina mengecam pemungutan suara itu dan menyebutnya "terinspirasi, diorganisir, dan didanai oleh Rusia."
"Rakyat Ukraina tidak mengakui referendum teroris apa pun di kawasan Donetsk dan Luhansk, dan juga di Krimea," tegas Kemlu Ukraina.
Tidak ada negara yang mengakui kemerdekaan Luhansk atas Ukraina, pun dengan Rusia saat itu.
Profil Wilayah Luhansk
Luhansk merupakan salah satu Oblast (provinsi) di kawasan Ukraina timur, yang berlokasi di cekungan bumi (basin). Kedua wilayah tersebut—Luhansk dan Donetsk—dikenal sebagai kawasan Donbass, gabungan kata dari Donets Basin.
Sama seperti Oblast tetangganya, Donetsk, Luhansk terkenal sebagai kawasan industri dengan sektor pertambangan batu bara yang mendominasi.
Wilayah yang dulunya bernama Voroshilovgrad ini berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah timur dan Donetsk di selatan.
Diperkirakan sebanyak 1,5 juta penduduk tinggal di Luhansk, dengan mayoritas adalah penutur bahasa Rusia. Ini disebabkan oleh migrasi besar-besaran yang dilakukan warga Rusia pada masa Perang Dunia II.
Pemimpin Republik Rakyat Luhansk
Pada awal pendiriannya, Republik Rakyat Luhansk atau Luganskaya Narodnaya Respublika (LNR) dipimpin oleh Valery Bolotov sejak Mei 2014. Kekuasaan Bolotov tak berlangsung lama, sebab ia mengundurkan diri pada Agustus 2014.
Ia pun ditemukan tewas pada 2017 di kediamannya. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan Bolotov meninggal dunia akibat serangan jantung.
Bolotov digantikan oleh Igor Plotnitsky pada Agustus 2014. Di bawah kepemimpinan Plotnitsky, kelompok separatis ini menandatangani Perjanjian Minsk pada 2015.
Perjanjian ini dibentuk untuk mengakhiri perang di Donbass, meskipun nyatanya kesepakatan ini gagal menghentikan serangan demi serangan di Ukraina timur.
Plotnitsky mengundurkan diri pada 2017, setelah mengatakan dirinya menghadapi ancaman kudeta beberapa hari sebelumnya. Ia pun digantikan oleh Menteri Kesehatan RRL saat itu, Leonid Pasechnik. Menurut Pasechnik, pendahulunya mengundurkan diri atas dasar kesehatan.
Hingga saat ini, posisi pimpinan kelompok separatis Luhansk ini masih dipegang oleh Pasechnik.
Dukungan Rusia di Luhansk
Sebelum 21 Februari 2022, Rusia tidak pernah mengakui secara resmi kemerdekaan Donetsk atas Ukraina. Meskipun pada 2015, Presiden Putin tidak menutup kemungkinan akan mengakui Republik Luhansk.
“Kami akan terus memantau realitas,” ungkap Putin saat itu, ketika ditanya soal pengakuan terhadap Luhansk, dikutip dari Deutsche Welle.
The Guardian melaporkan, sejak deklarasi kemerdekaannya dari Ukraina, Luhansk telah menerima bantuan militer dan keuangan dari Moskow. Dalam kata lain, mereka sangat bergantung pada Rusia di sektor tersebut.
Pada 2017, Presiden Putin memutuskan untuk mengakui dokumen registrasi sipil yang dikeluarkan oleh Pemerintahan di bawah para pemberontak Luhansk.
Menurut keterangan resmi Putin, Rusia untuk sementara mengakui dokumen identitas, diploma, akta nikah dan kelahiran, serta pelat registrasi kendaraan yang dikeluarkan oleh Luhansk.
Dengan pengakuan dokumen administratif tersebut, warga Luhansk dapat bepergian, bekerja, atau bahkan mengenyam pendidikan di Rusia.
Jumlah Pasukan di Luhansk
Masih belum diketahui dengan pasti jumlah tentara Luhansk yang bersiaga.
Namun, Pemerintah Ukraina mengeklaim ada 35.000 personel militer dan 481 tank tempur; 914 kendaraan tempur; 720 sistem artileri; dan 202 sistem peluncur roket di wilayah-wilayah Donbass yang tidak terkendali. Ini bisa jadi meliputi area Luhansk maupun Donetsk.
Kendati demikian, lembaga Rochan Consulting berpendapat angka-angka tersebut bisa jadi terlalu dilebih-lebihkan.
Pengakuan oleh Presiden Putin
Presiden Vladimir Putin menjadi pemimpin negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Luhansk. Ia pun segera mengerahkan tentaranya ke kawasan untuk melaksanakan “fungsi penjagaan perdamaian”.
Kremlin menganggap perang yang terjadi antara Pasukan Ukraina dengan separatis di Luhansk dan Donetsk sebagai “genosida etnis Rusia”.
"Saya menganggap perlu untuk membuat keputusan, yang seharusnya sudah dibuat sejak lama, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk," kata Putin pada Senin (21/2), dikutip dari Reuters.
Moskow menyatakan, pengakuan ini dilakukan untuk melindungi dan menjaga rakyat di Luhansk. Sebab, Ukraina disebut “berbicara dengan bahasa yang melibatkan meriam, tembakan, ancaman, dan tembakan lagi” dengan warga di Luhansk.
Tindakan Putin juga didukung oleh Presiden Nikaragua, Daniel Ortega. Menurut Ortega, jika dilakukan referendum di Luhansk dan Donetsk, rakyat pasti akan memilih menyatukan diri dengan Rusia ketimbang Ukraina.
Situasi di Luhansk
Kondisi di Luhansk dalam beberapa pekan terakhir kian mencekam. Pelanggaran gencatan senjata terus dilaporkan di wilayah separatis ini. Tercatat, pelanggaran mencapai 3.000 kali.
Pada Minggu (20/2) malam, perwakilan RRL mengabarkan dua warga sipil di Luhansk tewas akibat ditembak oleh Tentara Ukraina.
The Guardian melaporkan, kemungkinan banyak warga Donbass yang hingga kini masih menolak revolusi Ukraina 2014 yang berujung pada pemisahan diri oleh separatis.
Tak hanya itu, laporan menyebut banyak warga miskin atau tidak mampu untuk meninggalkan Donbass ketika pertempuran antara separatis dan pasukan Ukraina terjadi.
Bagi jurnalis independen, berkunjung ke Donbass merupakan tantangan tersendiri. Sebab, pembatasan oleh pemerintah setempat ketat dan sulitnya menjangkau kedua kawasan via Ukraina.