Reshuffle Dinilai Bakal Terjadi, Menteri Banyak Kampanye dan Tak Perform
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarIsu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah Presiden Jokowi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Bahkan, isu reshuffle dalam beberapa bulan terakhir selalu naik turun, terlebih ketika PAN memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, mengatakan reshuffle pasti akan terjadi. Menurut dia, ada banyak faktor mengapa reshuffle pasti akan terjadi dan tinggal menunggu waktu yang tepat.
"Saya melihat reshuffle itu akan terjadi. Selain dari kinerja menteri yang banyak tidak perform, banyak yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kampanye dan sebagainya, lalu juga masuknya PAN, belum dapat jatah," kata Ujang saat dihubungi kumparan, Rabu (24/11).
Apalagi Jokowi telah mengeluarkan Perpres terkait posisi wakil menteri. Sehingga kemungkinan besar, reshuffle pasti akan terjadi.
"Kemungkinan besar reshuffle tinggal menunggu waktu. Apalagi kita tahu Jokowi sudah mengeluarkan Perpres lagi terkait dengan wakil menteri. Itu biasanya akan dibarengkan dengan pelantikan menteri. Saya lihatnya akan terjadi," tuturnya.
Berdasarkan kinerja menteri, Ujang menilai ada banyak menteri yang kinerjanya kurang memuaskan. Dan jika melihat sejarah reshuffle, menteri yang diganti selalu mereka yang tidak mempunyai backup partai politik.
"Biasanya menteri yang terdekat untuk direshuffle itu biasanya menteri non partai. Kalau kita lihat sejarah reshuffle, biasanya orang-orang yang tidak punya backup politik partai. Kalau [kader] parpol biasanya digeser-geser saja ke kementerian lain. Misalkan Menkes, lalu Menhub, UMKM kalau kita lihat kinerjanya tidak memuaskan," ujarnya.
Sementara terkait posisi wakil menteri, Ujang mengatakan biasanya wakil menteri diisi berdasarkan akomodasi politik alias bagi-bagi kekuasaan. Apalagi ada banyak partai koalisi yang belum mendapatkan jatah.
"Misalnya Hanura belum dapat, PBB belum dapat, masih banyak. Apalagi kalau enggak salah Perpres tentang wamen juga belum diisi, sekarang mengeluarkan Perpres baru, wamen baru, artinya posisi ini posisi akomodatif saja," jelasnya.
"Perpresnya sudah keluar, pasti sudah ada kementeriannya. Mestinya menteri-menteri yang kegiatannya banyak, yang tidak bisa handle kementeriannya jadi butuh wamen," pungkasnya.