Risma Janji Tata SAD Jambi: Taruh di Satu Kecamatan, Bangun Rumah-Sekolah

Mensos Tri Rismaharini berbincang dengan anak-anak Suku Anak Dalam di Jambi, Selasa (20/8/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Mensos Tri Rismaharini berjanji akan menata Suku Anak Dalam (SAD) di kawasan Bukit Dua Belas, Jambi. Hal ini disampaikan Risma dalam kunjungannya ke SAD, Selasa (20/8).

Suku Anak Dalam kesulitan mendapat akses kesehatan dan pendidikan karena adat istiadat, seperti tradisi melangun (pindah tempat tinggal saat ada keluarga yang meninggal). Orang Rimba itu pun sulit mencari mata pencaharian karena pertumbuhan lahan perusahaan sawit.

"Tadi sudah ada kesepakatan dengan para Tumenggung (kepala suku) itu untuk kita akan membuat suatu kawasan. Jadi kalau mereka susah, mereka pindah ke tempat ini yang juga telah kita siapkan. Nanti ditukar gitu, supaya kenapa? Supaya ya tadi kita mudah untuk memantaunya, kayak gitu," kata Risma usai menemui Suku Anak Dalam.

"Tadi saya minta untuk satu kecamatan. Karena kan itu terkait dengan bantuan sosial yang harus kami berikan gitu. Kan sangat risiko kalau mereka berpindah. Dan mereka sepakat tadi sudah, bahwa mereka akan tetap berada di satu kawasan itu," imbuh dia.

Risma mengatakan, dirinya sulit memberikan bantuan ke SAD karena mereka sulit ditemukan. Jika dibentuk kawasan, maka SAD lebih terjangkau bantuan pemerintah.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengunjungi dan menyalurkan bantuan ke Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi, Selasa (20/8/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

"Kita nyari saja susah gitu. Kalau kita mau ngasih bantuan mereka kan nggak bisa, permasalahnya kan iklim seperti ini. Yang kita khawatirkan mereka, saya khawatirkan mereka karena mereka sangat tergantung pada lingkungan gitu, alam," ujar Risma.

"Saya saat itu khawatir mereka tidak bisa makan karena kondisi cuaca dan alam yang seperti itu. Sekarang sudah ketemu dan kita sudah ada kesepakatan. Saya akan bicara dengan provinsi, DPR dan Pak Wagub, dan daerah. Mereka yang pertama sudah sepakat untuk melakukan perekaman KTP," lanjut dia.

Risma berjanji pihaknya akan mencari solusi agar Suku Anak Dalam bisa menjalankan tradisi melangun namun tetap ada di satu kawasan yang terpantau Kemensos.

"Nanti akan kita carikan solusi. Mereka tetap bisa pindah tapi di lingkungan yang sudah kita tetapkan," kata dia.

"Kemarin mau saya evaluasi bagaimana tentang sekolah anak-anak. Tapi ternyata mereka nggak ada, mereka meninggalkan tempat itu. Mereka tinggal. Padahal aku sudah kasih komputer, ada sudah kasih TV di tempat itu untuk pelajaran jarak jauh," tambahnya.

Risma mengatakan di satu kawasan tersebut, pemerintah akan membangun rumah, sekolah, dan mencari solusi mata pencaharian bagi SAD, bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/PBN.

"Kita akan bantu untuk ternak. Karena ada yang beberapa larangan yang mereka enggak boleh, ayam, sapi, kerbau, kambing itu enggak boleh. Nanti kita akan ternak ikan, madu, burung puyuh," jelasnya.

"Kemudian yang berikutnya tadi madu, kemudian yang ketiga pertanian, kemudian yang keempat burung puyuh," kata Risma.

Meski, pihaknya masih mencari kawasan yang tepat untuk menerapkan hal ini. Kemensos juga akan lebih dulu mendata keseluruhan SAD yang bisa ditempatkan di satu kawasan.

"Nanti masih kita cari. Ya saya nggak tahu, aku juga sekarang enggak tahu di mana ini. Alhamdulillah mereka setuju dengan konsep yang kami berikan gitu. Cuma nanti di mana tempatnya, saya harus diskusi dengan daerah gitu," ujar dia.

"Konsepnya kita tata supaya, apa namanya, supaya ya mereka tetap tradisi mereka. Itu tetap bisa, bisa ngikuti, kita nggak ngilangkan tradisi mereka. Apa namanya Adat ya? Adat mereka. Tapi konsepnya kita tata supaya kita tetap bisa mantau mereka dan anak-anak tetap bisa sekolah," jelasnya.

Risma Tekankan SAD Harus Menetap Bila Disediakan Kawasan Baru

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengunjungi dan menyalurkan bantuan ke Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi, Selasa (20/8/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Di sisi lain, Risma menegaskan SAD harus betul-betul memanfaatkan kawasan baru yang nantinya akan disediakan pemerintah.

"Kita sudah berhasil yang pertama itu. Dengan Pak Tumenggung mana? Ngelemo. Itu sudah berhasil kita. Jadi tahun lalu saya kemudian ke Pak Menteri ATR, ke Pak Hadi. Dan kemudian tiga hari setelah saya dari tempat ini yang pertama, Pak Hadi langsung waktu itu Menteri ATR datang dan kemudian diselesaikan. Bu, sudah tak selesaikan," jelasnya.

"Saya mau datang ini mau ngevaluasi. Kesehatan bisa. Itu ada dulu kayak tempat ruangan untuk pemeriksaan. Karena mintanya Pak Tumenggung saat itu, dia yang minta. Udah kita siapin," kata dia.

Pihaknya juga akan meminta bantuan antropolog dan LSM agar Suku Anak Dalam tak jauh berpindah dari kawasan itu.

"Minimal kita sudah sampaikan konsepnya dan mereka setuju. Nanti karena itu saya mungkin akan minta pendampingan dari teman-teman Warsi. Untuk mendampingi mereka. Nanti juga akan saya tugaskan khusus untuk staf yang latar belakangnya antropolog. Untuk, apa namanya, memitigasi ini (mereka pindah lagi)," terangnya.

Suku Anak Dalam Keluhkan Meluasnya Perusahaan Sawit, Cemari Lingkungan

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengunjungi dan menyalurkan bantuan ke Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi, Selasa (20/8/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Salah satu kepala kelompok KK Suku Anak Dalam, Tumenggung Ngalembo, mengeluhkan kelompoknya kesulitan melangun karena lahan perusahaan sawit yang meluas di Jambi. Menurutnya, SAD pun terpaksa bergantung pada brondol sawit.

Namun saat melakukan hal itu, pihaknya kerap mendapat kekerasan dari pihak penjaga kawasan perusahaan sawit. Selain itu, munculnya perusahaan di sekitar hutan adat tempat SAD tinggal berdampak ke air yang tercemar karena limbah.

"Harapan kami dengan pemerintah pusat perhatikan Suku Anak Dalam karena anak kami belum ada yang maju, belum ada yang sekolahnya normal, hak-hak tanah adat orang lembo bisa dilindungi orang atasan itu harapan," kata Tumenggung Ngalembo.

"Harapan kami pemerintah pusat melindungi kesehatan kami karena kami dikelilingi perusahaan banyak, jadi air-air sungai tercemar dibuang ondam (cek lagi) dibuang pupuk. Jadi anak-anak kami macam mano dilindungi oleh pemerintah pusat?" tandasnya.