Riwayat Hubungan RI-Israel: Ada yang Terselubung dan Penuh Rayuan
·waktu baca 6 menit
PerbesarIndonesia dan Israel tidak pernah memiliki hubungan diplomatik resmi, bahkan hingga sekarang. Meski begitu, bukan berarti Indonesia sama sekali tidak pernah menjalin komunikasi dengan Israel.
Pemerintah RI memutuskan tidak menjalin hubungan resmi dengan Negara Yahudi itu karena memilih mendukung perjuangan Palestina. Sampai sekarang Israel menduduki tanah Palestina.
Meski konsisten mendukung perjuangan Palestina, rumor mengenai pembukaan hubungan Israel-RI kembali mencuat. Ini dimulai saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menyambangi Indonesia dan bertemu Menlu Retno L Marsudi di Jakarta. Dalam pertemuan ini, ternyata disinggung soal potensi Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Ya, ini bukan kali pertama Indonesia dilobi untuk membentuk hubungan resmi dengan Israel. Sebelumnya, RI sudah berkali-kali menerima bujukan seperti ini.
kumparan telah merangkum riwayat hubungan antara negara Muslim terbesar dunia dengan negara mayoritas Yahudi ini. Berikut daftarnya.
Operasi Alpha
Hubungan antara Indonesia dengan Israel pernah terjalin saat operasi rahasia yang dinamakan operasi Alpha di awal 1980-an. Operasi ini, hingga saat ini, tidak pernah diakui secara resmi oleh Pemerintah Indonesia.
Operasi itu dilakukan Indonesia berkaitan dengan pembelian pesawat Skyhawk milik Israel. Tak sendiri, pembelian pesawat Skyhawk itu turut melibatkan Badan Intelijen ABRI (BIA).
Kala itu Jenderal Leonardus Benyamin Moerdani, atau L.B. Moerdani yang jadi otak pengadaan tersebut. Operasi dilakukan dengan penuh kerahasiaan, mengingat sentimen anti-Israel di Indonesia sangat kuat—bahkan hingga kini.
Operasi rahasia TNI Angkatan Udara (TNI-AU) ini dilakukan untuk membeli 32 unit pesawat tempur Douglas A-4 Skyhawk dari militer Israel.
Tak hanya membeli, Indonesia turut mengirimkan orang ke Israel untuk menjalani pelatihan pilot dan menyamarkan kedatangan pesawat tempur itu agar bisa dibawa pulang ke tanah air pada 1980 silam.
Operasi tersebut turut diungkap oleh mantan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), Marsda Djoko Poerwoko lewat biografinya berjudul 'Menari di Angkasa'. Menurutnya, ini adalah operasi rahasia ABRI terbesar yang pernah dilakukan. Meskipun hingga kini, TNI tidak pernah mengakuinya.
Kunjungan PM Israel ke Jakarta Pada 1993
Pada 1993, Perdana Menteri Israel 1974-1977, Yitzhak Rabin, berkunjung ke Jakarta menemui Presiden Soeharto. Pertemuan ini disebut tidak terencana sebelumnya.
Dikutip dari Associated Press, kunjungan yang berlangsung di kediaman Soeharto ini dilakukan tak lama setelah penandatanganan Perjanjian Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 13 September 1993.
Meski begitu, eks Menteri Sekretaris Negara Indonesia 1993–1998, Murdiono, saat itu mengatakan pertemuan ini tidak mengindikasikan Indonesia membangun hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
Kemudian, ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat sebagai Presiden Indonesia, ia diundang Rabin untuk jadi saksi perdamaian Israel dengan Yordania.
Dikutip dari The Jakarta Post 1999, Gus Dur dan Menlu RI saat itu, Alwi Shihab, menyebutkan harapan untuk bisa membuka hubungan dengan Israel, namun hanya pada sektor ekonomi dan perdagangan.
Rabin memanfaatkan hubungan perdagangan Israel dengan Indonesia untuk memulai misi kerja sama diplomatik.
Melalui kunjungannya, ia berharap dengan Indonesia lebih banyak berperan pada diplomasi di Timur Tengah, dapat menjadi penengah dari ketegangan antara Israel dengan Palestina.
Ekspor Impor antara Indonesia-Israel
Menurut data dari International Trade Centre 2016-2019 yang diolah kumparan, ada 34 dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang membina hubungan dagang dengan Israel.
Salah satu dari negara itu adalah Indonesia. Pada 2019, Indonesia menjadi negara kelima dengan ekspor terbesar ke Israel.
Produk unggulan Indonesia yang bernilai paling tinggi diekspor ke Israel pada 2020, ternyata merupakan kategori mesin dan perlengkapan elektris. Ekspor dengan nilai tinggi selanjutnya barulah lemak dan minyak hewani.
Tak hanya ekspor, Indonesia juga melakukan impor dari Israel. Indonesia paling banyak mengimpor reaktor nuklir dan peralatan mekanis (kode HS 84) dari Israel. Indonesia juga mengimpor senjata dan amunisi.
Mayoritas hubungan perdagangan antara Indonesia dan Israel tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui pihak ketiga, menurut editor Asia Tenggara The Diplomat, Sebastian Strangio, pada 14 Januari 2021.
Prabowo dan Diplomat Israel
Di tengah sentimen anti-Israel yang masih menyeruak di Indonesia, beredar kabar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan seorang diplomat Israel.
Pertemuan antara Prabowo dengan Itay Tagner itu terjadi di sela-sela acara Forum Dialog The 17th International Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialogue 2021 di Bahrain, 20 November 2021 lalu.
Perhatian publik langsung tersita. Pertemuan keduanya tampak dalam jepretan fotografer AFP. Tagner tampak berbicara dengan masker di dagunya, sedang Prabowo tetap memakai masker.
Juru bicara Kemenhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pertemuan itu tidak direncanakan. Prabowo dan Tagner hanya berpapasan, sebagai peserta di konferensi tersebut.
Lobi dan Rayuan Israel kepada Indonesia
Upaya Israel untuk membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia sudah terjadi sejak lama.
Bahkan, sejak pertemuan pada 1993 antara PM Rabin dan Presiden Soeharto, Rabin mengungkapkan: “Penting bagi kami untuk memaparkan [kepada negara-negara non-blok] soal peluang bekerja sama dengan Israel.”
Melompat ke abad 21, pada 2018, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengungkapkan betapa pentingnya Indonesia bagi Israel. Dalam sebuah konferensi, Netanyahu bahkan mengatakan akan mencoba mengupayakan pembebasan visa.
Kemudian, pada akhir 2020, media Israel The Jerusalem Post mengabarkan Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan membuka hubungan dengan Israel. Tentu saja, kabar ini dibantah keras oleh Indonesia.
Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang terus berusaha menjembatani normalisasi hubungan RI-Israel. Mereka, lewat Abraham Accords, berhasil mendamaikan Israel dengan sejumlah negara berpenduduk Muslim, seperti Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan.
Kepala Badan Korporasi Pendanaan Pembangunan Internasional AS (DFC), Adam Boehler, pada Desember 2020 mengungkapkan, mereka mengiming-imingi Indonesia dengan tawaran investasi dengan jumlah yang fantastis: USD 1 miliar atau setara Rp 14,2 triliun.
Pada Juni 2021, Israel juga mengungkapkan keinginannya untuk berdialog dengan Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni.
Ini menyusul dukungan non-stop yang diungkapkan Indonesia terhadap Palestina, usai konflik 11 hari antara Israel-Palestina pada Mei 2021.
Karni mengatakan, Israel ingin agar warga dunia mengetahui soal akar konflik di Gaza. Israel pun siap membuka pintu dialog dengan pihak manapun termasuk Indonesia.
Yang terbaru adalah ketika Menlu AS Antony Blinken bertemu dengan Menlu Retno di Jakarta, 14 Desember 2021. Menurut laporan sejumlah media asing—yang sudah dikonfirmasi oleh Kemlu RI, Blinken mengangkat diskusi soal potensi Indonesia berdamai dengan Israel.
Seluruh rayuan dan lobi untuk normalisasi hubungan ini ditolak oleh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kukuhnya pendirian Indonesia terhadap Palestina. Pada Desember 2020 lalu, Menlu Retno dengan tegas mengatakan RI tidak punya keinginan untuk membina hubungan dengan Israel.
"Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tegas Retno.
Hal ini disebabkan oleh dukungan Indonesia terhadap berdirinya Negara Palestina yang merdeka. Israel, hingga saat ini, masih menduduki wilayah Palestina.
Pun dengan lobi-lobi selanjutnya; respons Indonesia masih tetap sama. Yaitu, tidak akan membuka hubungan dengan Israel, atas dasar solidaritas dengan Palestina yang masih dijajah hingga saat ini.
“Menlu RI sampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina, bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan,” ungkap juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, soal lobi oleh Menlu AS.