Sidang Paripurna Pemilihan OSO Ilegal
PerbesarOesman Sapta Odang sudah terpilih menjadi Ketua DPD, menggantikan M. Saleh dalam sidang paripurna yang digelar pada Senin (3/4). OSO, sapaan Oesman, kembali terpilih dalam pemilihan ulang pada sidang lanjutan yang digelar keesokan harinya. Malam harinya, OSO bersama Darmayanti Lubis dan Nono Sampono dilantik oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suwardi.
Namun, pemilihan dan pelantikan OSO tetap menyisakan pertanyaan publik. Apakah pemilihan dan pelantikan OSO legal?
Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun menilai sejak awal pemilihan dan pelantikan OSO adalah tidak sah. Alasannya, melalui putusan bernomor 20 P/HUM/2017, Mahkamah Agung sudah membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan DPD adalah 2,5 tahun. Dengan pembatalan tersebut, maka Tatib yang berlaku adalah Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2014 di mana masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun.
"Saya kira itu semua akal-akalan. Baik pemilihan sebelum dan setelah perubahan tata tertib. Sama-sama tidak sah karena tatib masa jabatan sudah dibatalkan MA dan sudah dicabut oleh pimpinan DPD, GKR Hemas dan Farouk Muhammad. Jadi tidak ada dasar untuk mengatakan masa jabatan pimpinan DPD berakhir," ujar Refly ketika dihubungi kumparan (kumparan.com), Kamis (6/4).
Baca juga: Bunyi Putusan MA yang Tolak Pergantian Pimpinan DPD 2,5 Tahun
PerbesarAlasan lain, kata dia, masa jabatan pimpinan DPD baru berakhir ketika pimpinan sebelumnya mengundurkan diri. Refly mengatakan dari awal sidang hingga akhir, baik Hemas ataupun Farouk tidak pernah mengundurkan diri.
"Jadi masa jabatan tidak bisa diakhiri dengan sebuah keputusan. Kecuali pimpinan mengundurkan diri. Tapi, ini kan tidak. Jadi Hemas dan Farouk masih pimpinan yang sah," ujarnya.
"Alasan pemilihan ulang tidak ada karena pimpinan masih eksis. Lagipula, kalau pimpinan DPD mengundurkan diri harus terlebih dahulu dilaporkan ke paripurna. Ini kan juga tidak ada," tuturnya.
Dengan begitu, kata Refly, pemilihan ulang yang digelar pada Selasa (4/4) setelah perubahan tata tertib juga tidak sah. Sebab, saat keputusan itu ditetapkan, putusan Mahkamah Agung masih berlaku.
"Jadi ini hanya akrobat politik saja. Mau alasan apapun, Tatib yang berlaku tetap Peraturan Tatib DPD Nomor 2014. Jadi pemilihan saat sidang paripurna dan pemilihan ulang tidak sah," ujarnya.
Selain itu, Refly mengatakan Putusan Mahkamah Agung soal pembatalan Tatib tetap berlaku meski Wakil Ketua MA Suwardi datang untuk melantik OSO.
Baca juga: Oesman Sapta Tidak Sah Menjadi Ketua DPD