Sinyal dari JK untuk Melengserkan Novanto dari Golkar

Wapres Jusuf Kalla saat memberikan kuliah umum (Foto: M Risyal Hidayat/Antara)

Pusaran kasus dugaan mega korupsi yang membelit Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menuai komentar dari Wakil Presiden sekaligus mantan Ketum partai Jusuf Kalla. JK mengatakan Golkar saat ini tengah berada dalam posisi yang tidak menyenangkan.

Menurutnya, Ketum Partai Golkar harus memiliki kriteria yang baik dan jauh dari kasus yang berpotensi merusak citra dan tubuh partai. Terlebih, saat ini KPK telah mengirimkan surat pencegahan atas Novanto ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

"Golkar berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, karena ketua umumnya sudah dicekal. Suatu partai harus mempunyai pemimpin yang baiklah," ujarnya di kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).

Ia pun meminta Golkar menyiapkan sejumlah skenario jika memang Novanto menjadi tersangka. JK yakin Partai Golkar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara mandiri.

Dalam memilih ketua umum baru misalnya, ada prosedur tersendiri yang biasanya dilalui Golkar. Mulai dari menentukan Plt ketua umum hingga menggelar musyawarah nasional (munas).

Kunjungan DPP Partai Golkar ke Pontianak. (Foto: Dok. Staf Setya Novanto)

"(Memang) kalau ada apa-apa pertama Plt dulu, baru munas atau munaslub. Sekaligus munas saja(lah). Tapi tentu waktunya ditentukan oleh Partai Golkar sendiri. Supaya menghematlah. Jangan tiap kali sudah satu kali munaslub (jadi) dua kali malah. Seperti itu," jelasnya.

Lebih lanjut soal kasus ini, JK akan terus menunggu proses penyelesaian kasus oleh pihak penyidik. Terlebih posisi Novanto sendiri yang saat ini tak akan mendapat dukungan atau pembelaaan apapun dari partai.

"Bagaimana pun harus ada penyelesaian kalau ketuanya tersangkut. Kita tunggu saja perkembangannya," imbuhnya.

Pada Senin (24/4) lalu, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan bahwa Setya Novanto hampir pasti ditetapkan jadi tersangka oleh KPK.

Yorrys menyebut nama Setya Novanto dalam satu persidangan kasus e-KTP ini menguatkan dugaan keterlibatan Novanta dalam perkara tersebut dalam pengadilan tipikor.

Baca juga: Erwin Aksa: Beda Pilihan Politik di Golkar Itu Biasa

Baca juga: Yorrys: Setya Novanto Hampir Pasti Jadi Tersangka Kasus e-KTP