Soal 'Kampus Kritik Jokowi', Guru Besar ITB-Unpad Bantah Bahlil

Ilustrasi Universitas Padjajaran (Unpad). Foto: Shutterstock

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harijanti, membantah pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa kritik oleh guru besar terhadap Presiden Jokowi digerakkan oleh pihak tertentu. Susi pun meminta Bahlil untuk membuktikan ucapannya.

"Itu tuduhan yang tidak benar sama sekali, kalau Pak Bahlil menuduh kami seperti itu, dia yang harus membuktikan betul atau tidak, tapi dalam seruan Unpad itu sama sekali tidak ada itu, tidak ada yang menggerakkan," kata dia ketika dikonfirmasi pada Selasa (6/2).

Menurut Susi, civitas academica Unpad digerakkan oleh hati nurani karena melihat banyaknya masalah yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh masalah yang dimaksud yakni terkait ketidaknetralan dalam Pemilu.

"Yang menggerakkan itu hanyalah hati nurani kami sebagai akademisi yang melihat bahwa terjadi begitu banyak pelanggaran yang ada di depan mata kita," ucap dia.

Susi juga menambahkan kajian atas petisi itu tidak secara mendadak dilakukan oleh guru besar. Mereka sebelumnya sudah memantau kondisi yang terjadi sejak lama. Akan tetapi, sebelumnya kritik disampaikan secara perorangan, bukan atas nama institusi.

"Itu (kondisi di masyarakat) kan menimbulkan kesadaran bersama bahwa ini harus disikapi secara institusi," ucap dia.

"Waktunya kenapa baru mendekati (pencoblosan)? Ini (kritik) kan bisa dikatakan kapan pun, ini kan sudah eskalasinya. Mereka (pemerintah) yang membuat dari mulai putusan MK kemudian yang lainnya yang makin memperlihatkan ketidaknetralan, itu kan eskalasinya mereka sendiri yang membuat," lanjut dia.

Ilustrasi kampus ITB. Foto: ardiwebs/Shutterstock

Hal senada dikatakan Guru Besar Energi Terbarukan ITB, Yazid Bindar. Dia menilai petisi yang disampaikan para guru besar merupakan murni produk akademik. Dia pun membantah adanya pihak tertentu yang menggerakkan guru besar ITB.

"ITB murni melihatnya dari apa yang terjadi di lapangan ya, murni kemudian kami lihat masalah demokrasi, demokrasinya harus berintegritas," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengatakan kritikan yang datang dari civitas academica harus berdasarkan bukti dan dasar hukum. Meski, apa yang disampaikan mereka juga harus dihargai sebagai bentuk demokrasi.

Menurutnya, universitas harus menjaga marwahnya sebagai lembaga pendidikan. Ia menyayangkan ada civitas academica yang berfoto dengan pose jari yang merujuk pada paslon, dan juga berfoto bersama ketua umum partai.

Bahlil menyebut langkah yang dilakukan civitas academica ini ada penggeraknya. Sebagai mantan aktivis 1998, Bahlil mengaku sangat paham polanya.