Tak Hanya Anies, Kepala Daerah ini Minta Bantuan Pemerintah Pusat Tangani Corona
PerbesarGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penyediaan fasilitas kesehatan di Jabodetabek.
Pasalnya, meski terus menambah kapasitas rumah sakit dan unit ICU maupun isolasi, okupansi di Jakarta tak mengalami penurunan signifikan. Hal ini disampaikan oleh Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek. Sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta.
Sementara dari data Dinas Kesehatan, per-17 Januari, 24% pasien corona yang dorawat di Jakarta merupakan warga Bodetabek. Dengan kewenangan Anies yang hanya bisa menjangkau aturan di Jakarta, akhirnya dia minta adanya koordinasi dari pemerintah pusat untuk juga membantu peningkatan rumah sakit di wilayah sekitar Jakarta.
Dengan begitu, harapannya wilayah Bodetabek mampu merawat warganya secara mandiri dan tak ada limpahan pasien di Jakarta. Hal senada juga disampaikan oleh Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
"Selain kami di DKI terus meningkatkan berbagai fasilitas, kami juga berkoordinasi dengan daerah lainnya sekitar Jakarta juga untuk meningkatkan berbagai fasilitas termasuk rumah rujukan. Sehingga nanti warga di luar Jakarta tidak ke Jakarta, bisa ditampung dengan baik dilayani rumah sakit di sekitar Jakarta," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (18/1).
Namun sebelum Anies, ternyata sudah ada beberapa kepala daerah yang juga meminta bantuan penanganan corona ke pemerintah pusat. Mereka meminta bantuan alat hingga laboratorium ke pemerintah pusat. Siapa saja mereka?
Tri Rismaharini Minta Bantuan untuk Surabaya
Saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pernah meminta bantuan ke pemerintah pusat pada penanganan corona pada 2020. Saat itu Risma meminta bantuan alat reagen polymerase chain reaction (PCR) kit yang digunakan untuk swab test.
Waktu itu Risma meminta bantuan alat reagen PCR ini untuk melakukan tes pada 2.000 pasien corona. Juga kepada 5.000 tenaga kesehatan yang menangani kasus corona di Surabaya.
"Banyak warga Surabaya yang berstatus OTG, ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam pengawasan) yang belum dilakukan tes, bahkan ada yang dirawat inap beberapa minggu belum dilakukan swab tes," kata Risma saat di Balai Kota Surabaya, Kamis (30/4).
Saat ini Risma sudah tak lagi menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, melainkan menjabat sebagai Menteri Sosial.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga pernah meminta bantuan ke pemerintah pusat. Pada 2020. Khofifah meminta bantuan mesin PCR kepada pemerintah pusat.
Permintaan bantuan untuk penanganan corona di Jawa Timur ini dibenarkan oleh Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo.
"Ibu Gubernur (Khofifah) meminta kepada Bapak Presiden untuk memberikan dukungan mesin PCR, dan kami sudah mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk memberikan dukungan kepada Provinsi Jawa Timur," ujar Doni seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/5).
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi
Kepala daerah yang juga pernah meminta bantuan pemerintah pusat yakni Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi. Pada September 2020, Edy meminta pemerintah pusat membantu untuk menambah laboratorium untuk uji hasil tes PCR.
Saat itu menurutnya perlu ada peningkatan kemampuan tes yang merata di Sumatera Utara. Sebab posisi kabupaten dan kota di Sumut letaknya berjauhan.
Sementara kebanyakan lab PCR di Sumut berpusat di Kota Medan.
"Karena Sumut ini ada 33 kabupaten/kota yang letaknya berjauhan, untuk itu kami mohon bantuan untuk bidang kesehatan, khususnya lab-lab untuk melakukan pemeriksaan spesimen di daerah yang terjauh, seperti di Nias, Pakpak atau Tapanuli," ujar Edy saat dalam ratas Gubernur dengan Presiden Jokowi secara virtual, Selasa (1/9).