Tina Toon Minta DKI Tandai Anggaran Besar: Di-bold, Biar Kelihatan
PerbesarPemprov DKI Jakarta tengah berbenah usai penemuan anggaran tak lazim dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, usulan anggaran dengan nominal fantastis diminta dicek kembali dan kegiatan atau komponen yang dimasukkan diperbaiki.
Anggota DPRD Komisi A dari Fraksi PDIP, Agustina H atau Tina Toon menyoroti susunan laporan penganggaran yang banyak kesalahan input data maupun komponennya. Ia meminta Bappeda dan SKPD terkait menurunnya secara lebih sistematis.
"Jadi memang betul dari kemarin itu kita kesulitan untuk menemui angka-angka yang besar. Kadang kan kita juga bisa skip ya bapak ibu. Jadi mohon ini untuk paparannya, di keterangan itu ditulis (pengadaan dengan nominal besar)," kata Tina Toon saat hadir dalam rapat Komisi A bersama jajaran Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Akibat kesulitan menemukan nominal-nominal tak lazim, Tina Toon menyarankan anggaran tertentu dengan nilai besar untuk diberi penanda. Tak hanya untuk angka yang fantastis, tetapi juga anggaran yang memiliki kesalahan input dari data aslinya.
"Misalnya khusus untuk anggaran-anggaran besar, misal Diskominfotik itu kemarin anggarannya ada Rp 90 miliar, sampai ratusan miliar. Anggaran-anggaran besar itu kita perlu di-bold kek, diapain kek, supaya betul-betul kita bisa fokus di situ, dengan keterangan," jelas dia.
"Kedua, keterangan prioritas. Lalu, ketiga, keterangan untuk anggaran yang ditambah secara besar atau dikurangin secara besar atau dihilangkan," lanjutnya.
Menurutnya, hal ini akan mempermudah anggota dewan untuk ikut mengawasinya. Ia juga meminta Pemprov DKI dapat mengedepankan transparansi, agar publik juga memahami pembahasan APBD DKI diperuntukan untuk apa saja.
Tina Toon berharap tak perlu terjadi lagi salah persepsi dalam menangkap informasi anggaran DKI. Seperti sebelumnya yang ramai soal anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar hingga bolpoin Rp 123,8 miliar.
"Dan juga tolong dijelaskan sudah seperti ini, di publik juga misal nih tahapannya KUA-PPAS bukan di detailnya. Kalau di detailnya belum dibahas," tutupnya.
Sebelumnya, masyarakat dibuat gaduh dengan anggaran-anggaran ATK dengan nominal yang besar. Namun, Anies mengungkapkan terjadi permasalahan karena sistem penganggarannya, meski sudah diinput secara online, tetapi pengecekan anggaran dengan angka-angka aneh seperti ini masih harus dilakukan manual.
"Ini ada problem system yaitu sistem digital. Sistemnya digital tapi tidak smart. Smart system dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji. Nah, ini sistemnya digital tapi sistemnya masih mengandalkan manual," jelas Anies, Rabu (30/10).