Tina Toon Minta Pemprov DKI Hati-hati Input Anggaran: Ini Marwah Kita

31 Oktober 2019 12:18 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
TIna Toon. Foto: Munady Widjaja
zoom-in-whitePerbesar
TIna Toon. Foto: Munady Widjaja
ADVERTISEMENT
Penganggaran APBD DKI 2020 tengah menjadi sorotan. Sebab, dalam rancangannya ditemukan sejumlah anggaran yang tak lazim seperti misal anggaran Rp 82 miliar untuk lem aibon dan Rp 123,8 miliar untuk ballpoin.
ADVERTISEMENT
Dalam rapat paripurna yang digelar oleh Komisi A DPRD DKI bersama Bappeda dan SPKD lainnya, permasalahan ini sempat disinggung. Anggota DPRD Komisi A Fraksi PDIP Tina Toon ikut buka suara di dalam rapat.
Dia meminta agar Bappeda tak main-main dalam menginput data, meskipun saat ini pembahasan anggaran belum sampai ke detail komponen. Sebab, apapun yang diinput di dalamnya dapat menjadi indikasi yang diartikan beragam oleh publik.
Tina Toon (kanan) saat Pelantikan DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
"Untuk Bappeda seperti kemarin saya sudah sampaikan juga, bahwa mohon untuk input info ke publik itu jangan main-main. Maksudnya dalam arti gini, Itu kan inputan oke kita bilang sementara, tapi once itu keluar di publik, keluar di media. Itu langsung apalagi kalau sudah viral, itu bisa jadi liar," ujar Tina Toon di ruang rapat gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (31/10).
ADVERTISEMENT
Dia meminta agar seluruh pihak berhati-hati dalam menyusun anggaran. Hal ini tak lain untuk menjaga marwah dari Pemprov DKI maupun DPRD untuk memberikan kepercayaan pada publik.
"Nah, itu hati-hati buat teman-teman semua, karena ini adalah marwahnya kita semua dari SKPD dan DPRD. Jadi balik lagi seperti teman-teman bilang, Ini belum dibahas, di luar udah opininya ke mana-mana. Itu yang harus dijaga," tegasnya.
Rapat paripurna DPRD DKI penyampaian RPJMD. Foto: Nabilla Fatiara/kumparan
"Nah apa sih basic-nya? Nah itu tadi inputannya kok bisa skip, kok bisa salah nah itu problem Bappeda dan juga tolong dijelaskan udah seperti ini, di publik juga misal nih tahapannya KUA-PPAS bukan di detailnya. Kalau di detailnya belum dibahas," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra menjelaskan, anggaran tersebut belum pada tahap final dan masih dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
ADVERTISEMENT
"Itu bahwa ada komponen-komponen yang diisi untuk pagu itu. Cuma itu belum sampai, nanti akan diperbaiki, akan diperbaiki terus sampai sekarang," kata Mahendra dalam konferensi pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10).