Tito Fokus Penyerapan Anggaran dan Stabilitas Politik di Akhir 2019

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jendral (Purn) Tito Karnavian menjadi pembina dalam apel pertama di Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Helmi Afandi Aabdullah/kumparan

Mendagri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, akan mengejar sejumlah target menjelang akhir 2019. Tito mengatakan, prioritas utamanya adalah penyerapan anggaran pemerintah daerah dan menjaga stabilitas politik di pusat hingga daerah.

Dalam hal penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, Tito akan mendorong penyerapan yang maksimal dan tepat sasaran. Tito mengatakan, penyerapan anggaran harus sesuai dengan program kerja daerah tersebut.

"Masih ada sisa 2 bulan ini, apa yang menjadi prioritas 2 bulan ini, saya lihat soal anggaran. Masalah anggaran baik di Kemendagri, maupun juga yang menjadi tanggung jawab kita supaya bisa efektif, maksimal, tapi bukan berarti harus dihabiskan semua kalau memang tidak perlu," kata Tito saat apel pagi di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jendral (Purn) Tito Karnavian saat menjadi pembina dalam apel pertama di Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Helmi Afandi Aabdullah/kumparan

Tito akan menginventarisir pemerintah daerah yang penyerapan anggarannya belum maksimal. Sebab, ia berharap akhir Desember sudah tidak ada lagi penyerapan anggaran.

"Tapi idealnya memang apa yang sudah diprogramkan, itu dieksekusi dan margin gap anggarannya tidak terlalu jauh," ucapnya.

Selain itu, Tito mengatakan, Kemendagri berperan penting dalam menjaga stabilitas politik. Terlebih saat ini baru terbentuk kabinet baru dengan pemerintah dan visi-misi yang baru.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jendral (Purn) Tito Karnavian saat menjadi pembina dalam apel pertama di Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Helmi Afandi Aabdullah/kumparan

Menurutnya, stabilitas politik akan berpengaruh pada pemerintahan yang baik, Hal ini, kata Tito, menjadi tugas Kemendagri untuk mewujudkannya.

"Kedua, adalah kita mendukung untuk menjaga dinamika politik, terutama yang sedang ramai, pemilu ekor (sisa pemilu -red) yang tinggal sedikit kita selesaikan," katanya.

Infografik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Tito mengatakan, Kemendagri juga perlu untuk menjaga stabilitas politik dari adanya polemik UU kontroversial di masyarakat. Menurutnya, polemik ini masih akan terjadi karena beberapa UU akan kembali dibahas oleh DPR periode 2019-2024.

"Kemudian adanya aksi demo soal UU yang dianggap kontroversial, baik yang sudah disahkan oleh pemerintah, maupun yang sekarang sedang dibahas ulang oleh DPR baru yang tadinya sudah diketok DPR lama di-carry over (dipindahtangankan) di DPR yang baru ini juga pasti akan timbul gejolak masalah UU KUHP, UU Ketenagakerjaan, pertanahan dan lain-lain. Ini pasti akan timbul gejolak," papar Tito.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jendral (Purn) Tito Karnavian menjadi pembina dalam apel pertama di Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Helmi Afandi Aabdullah/kumparan

Menurut Tito, potensi gangguan stabilitas politik itu akan mudah diselesaikan apabila Kemendagri mengajak semua pihak, mulai dari TNI-Polri hingga pemerintah daerah untuk mencegahnya.

"Kita jangan berdiam diri, sebagai pembina pemerintahan di daerah saya sangat merasakan betapa penting peran kepala daerah dalam meredam daerah masing-masing. Betapa penting peran gubernur untuk pimpinan provinsi, bupati, wali kota, untuk turun," kata Tito.

"Kalau semuanya turun, bersama-sama dengan pihak terkait seperti Polri-TNI dan lain, maka sebetulnya gejolak-gejolak itu akan jauh lebih mudah ditangani," pungkasnya.