Wagub DKI: Tak Ada yang Salah Dari Anggaran PD Sarana Jaya, DPRD Juga Setuju

Suasana di bangunan rumah hunian DP 0 persen di Klapa Village, Jakarta Timur. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria masih menunggu pendalaman KPK terkait dugaan kasus korupsi dalam pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah. Namun Riza memastikan soal penganggaran tak ada yang bermasalah.

Dia mengatakan, proses penganggaran di Jakarta seluruhnya dilakukan atas persetujuan DPRD DKI. Sehingga menurutnya tak ada masalah dalam penganggaran awal.

"Proses anggaran ini kan juga melalui proses yang panjang dan dianggarkan, diusulkan oleh Pemprov disetujui oleh DPRD, jadi tidak ada yang salah dalam proses penganggaran," ujar Riza kepada wartawan, Selasa (16/3).

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menghadiri groundbreaking pembangunan Agro Edukasi dan Wisata (Eduwisata) Halim di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, pada Sabtu (27/2). Foto: Dok. Pemprov DKI

"Terkait pelaksanaan dan implementasinya yang diduga oleh KPK ada penyimpangan, ya kita masih menunggu press release atau laporan dari KPK yang belum kita terima sampai hari ini," lanjutnya.

Untuk saat ini, Riza menyebut tetap menggunakan asas praduga tak bersalah, hingga KPK menyampaikan kejelasan hasil pemeriksaan kasus ini.

"Kami, kita semua menunggu hasil daripada KPK, jadi kita tidak ingin mendahului, kita tetap berada praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saudara Yoory dan lainnya untuk menjelaskan dan juga memberikan kesempatan yang baik dan seluas-luasnya kepada KPK untuk melaksanakan tugas-tugasnya," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta melakukan pemanggilan terhadap jajaran Perumda Sarana Jaya. Namun rapat akhirnya ditunda.