Wamendagri: Jangan Sampai Sistem Pilkada Diubah tapi Akar Persoalan Masih Ada

Wamendagri Bima Arya usai meninjau inflasi di Pasar Genteng, Surabaya, Kamis (19/12/2024). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Wamendagri Bima Arya mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah diserahkan kepada para anggota DPRD perlu dikaji secara mendalam.

"Jadi gini, ini kan karena adanya persoalan politik biaya tinggi. Mau nyaleg tinggi, mau Pilkada tinggi. Sekarang harus didalami dulu akar persoalan biaya tinggi itu apa? Apa yang menyebabkan biaya tinggi? Jangan sampai kemudian akar tidak terpecahkan tapi kemudian sistemnya berubah," kata Bima Arya di Surabaya, Kamis (19/12).

Kemudian, kata dia, juga harus dirumuskan dahulu desain besar otonomi daerah di seluruh Indonesia. Nantinya itu berdampak dalam sistem Pilkada ke depannya.

"Artinya sekarang kita membuka ruang untuk warga, untuk teman-teman peneliti, kampus, untuk memberikan masukan sistem Pilkada ini sebaiknya seperti apa dengan berbagai catatan. Semua ada plus-minusnya," ujar Bima.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berbusana seragam sekolah mempersiapkan TPS 005, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ia pun menerangkan, kekurangan dari pelaksanaan Pilkada yang langsung dipilih oleh masyarakat seperti sekarang ini adalah biaya yang cukup tinggi, tapi sisi positifnya ialah masyarakat punya hak langsung untuk memilih.

"(Pemilihan) langsung bisa jadi mahal, bisa jadi rumit, biaya tinggi, banyak juga hibah dari negara yang kemudian harusnya bisa dialokasikan untuk kemiskinan dan lain-lain, tetapi tersedot untuk pemilu," ujarnya.

"Tetapi bagaimana mencegah politik uang di DPRD, itu kan persoalan lain. Jadi semua sistem pasti ada negatif ada positifnya," ujar Bima.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk memberikan masukan sistem pemilihan kepala daerah ke depannya seperti apa.

"Sekarang kita mengajak semua memberikan masukan dan kita kaji bersama-sama. Presiden memerintahkan ini untuk betul-betul dikaji serius, dan awal tahun saya kira mulai pembahasan dengan DPRD Komisi II," katanya.