Wapres AS Kamala Harris: Tak Ada Kebebasan Tanpa Hak Aborsi

Wakil Presiden AS Kamala Harris. Foto: Saul Loeb/Pool via REUTERS

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris, menegaskan dukungan pemerintah terhadap hak aborsi dalam pidato untuk memperingati 50 tahun putusan Roe v Wade pada Minggu (22/1).

Putusan Roe v Wade adalah perubahan politik penting yang menjamin kebebasan seseorang untuk menjalani aborsi di AS sejak 1973.

Mahkamah Agung AS memutuskan untuk menghapus perlindungan konstitusional selama lima dekade terakhir tersebut pada Juni 2022.

Akibatnya, masing-masing negara bagian dapat membatasi atau melarang aborsi. Berbagai negara bagian berhaluan kanan segera memberlakukan larangan atas prosedur tersebut.

Pendukung hak aborsi berdemonstrasi di luar Mahkamah Agung Amerika Serikat, di Washington, AS, Jumat (24/6/2022). Foto: Jim Bourg/REUTERS

Harris menyinggung signifikansi putusan itu dalam sebuah pidato di Kota Tallahassee, Negara Bagian Florida. Dia menggarisbawahi, Roe v Wade mengabadikan hak konstitusional mendasar seseorang untuk membuat keputusan atas tubuhnya sendiri, bukan pemerintah.

"Amerika adalah tanah kebebasan dan rumah bagi para pemberani. Tetapi mari kita bertanya: Bisakah kita benar-benar bebas bila seorang wanita tidak bisa membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri?" tanya Harris, dikutip dari Al Jazeera, Senin (23/1).

"Bisakah kita benar-benar bebas bila seorang dokter tidak bisa merawat pasiennya? Bisakah kita benar-benar bebas bila keluarga tidak dapat membuat keputusan yang intim tentang jalan hidup mereka sendiri?" lanjutnya.

Pendukung hak aborsi berdemonstrasi di luar Mahkamah Agung Amerika Serikat, di Washington, AS, Jumat (24/6/2022). Foto: Jim Bourg/REUTERS

Sebelum pidato tersebut, Gedung Putih sudah mengumumkan upaya terbarunya pula dalam mendukung hak aborsi. Pemerintah mengaku sedang berkonsultasi dengan Kantor Kejaksaan Agung dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Mereka berusaha mengembangkan panduan baru untuk mendukung pasien, penyedia, dan apotek yang ingin secara legal mengakses, meresepkan, atau menyediakan obat aborsi.

Pemerintah turut mempertimbangkan cara baru untuk memastikan pasien dapat mengakses perawatan reproduksi legal.

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) juga menjamin pil aborsi akan tersedia lebih luas di apotek dan melalui pos.

Ilustrasi aborsi. Foto: Shutter Stock

Namun, kemampuan pemerintah untuk menanggapi penggulingan Roe v Wade tetap terbatas tanpa pengesahan undang-undang federal.

Upaya semacam itu pasti akan menemui kegagalan akibat penentangan dari Partai Republik yang mengendalikan DPR.

Tahun lalu, Partai Republik memperkenalkan undang-undang yang secara nasional melarang aborsi pada 15 minggu sejak pembuahan.

"Sejak keputusan Mahkamah Agung, orang Amerika, berkali-kali, telah membuat suara mereka didengar: Perempuan harus dapat membuat keputusan yang sangat pribadi ini bebas dari campur tangan politik," tegas Presiden AS, Joe Biden pada Minggu (22/1).

"Namun, Partai Republik di Kongres dan di seluruh negeri terus mendorong larangan aborsi nasional, mengkriminalisasi dokter dan perawat, dan membuat kontrasepsi lebih sulit diakses. Ini berbahaya, ekstrem, dan kolot," tambah dia.

Pendukung hak aborsi berdemonstrasi di luar Mahkamah Agung Amerika Serikat, di Washington, AS, Jumat (24/6/2022). Foto: Jim Bourg/REUTERS

Pencabutan Roe v Wade telah membawa perjuangan atas akses aborsi ke badan legislatif dan pengadilan negara bagian di seluruh AS.

Beberapa negara bagian menopang perlindungan atas prosedur ini melalui undang-undang baru atau tindakan pemungutan suara.

California, Michigan, dan Vermont sudah mengabadikan hak aborsi dalam konstitusi negara bagian selama pemilu sela pada November 2022. Tetapi, negara bagian lainnya memberlakukan pembatasan.

Institut Guttmacher mengidentifikasi 12 negara bagian yang melarang aborsi, sedangkan Kaiser Family Foundation mencatat litigasi aktif terhadap pembatasan aborsi di 14 negara bagian AS.

Sekitar setengah dari negara bagian saat ini memiliki beberapa bentuk larangan aborsi di seluruh negeri. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, lantas menyebut Harris memberikan pidato terbarunya sebagai simbol pertempuran yang terjadi di seluruh negeri.

Wakil Presiden AS Kamala Harris. Foto: JIM BOURG/REUTERS

Pasalnya, Florida sudah melarang aborsi setelah 15 minggu pembuahan. Padahal, banyak orang belum mengetahui kehamilan mereka selama periode tersebut.

Sebab pembatasan di negara bagian ini tidak seketat wilayah-wilayah tetangganya, Florida menjadi tempat penting bagi perempuan AS.

Kendati demikian, para pendukung hak aborsi khawatir pembatasan lain akan bermunculan mengingat badan legislatif negara bagian sekarang dikuasai politikus dari Partai Republik. Gubernur Florida, Ron DeSantis, juga berasal dari Partai Republik. Dia diprediksi mengincar nominasi partai dalam pemilihan presiden 2024.

"Jadi kami melawan," jelas Harris.

"Hak setiap wanita di setiap negara bagian di negara ini untuk membuat keputusan tentang tubuhnya dipertaruhkan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi: Berani-beraninya mereka," imbuhnya.