Wiranto dan Agung Laksono Temui Ma'ruf, Beri Masukan soal IKN hingga Pandemi

19 Januari 2022 9:45 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'ruf Amin terima kunjungan Wiranto dan empat anggota Wantimpres. Foto: Dok. KIP
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin terima kunjungan Wiranto dan empat anggota Wantimpres. Foto: Dok. KIP
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama empat anggota lainnya di Istana Wapres, Selasa (18/1).
ADVERTISEMENT
Kepada Ma'ruf, Wiranto dan anggota melaporkan beberapa hal yang menjadi fokus nasihat atau pertimbangan Wantimpres kepada Presiden Jokowi tahun ini.
"Tahun ini kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan COVID-19 juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti," kata Wiranto melalui keterangan tertulis, Rabu (19/1).
Terkait landasan hukum perpindahan IKN yang tengah dipersiapkan, anggota Wantimpres Agung Laksono berharap pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai aspek dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan guna menghindari respons negatif di waktu yang akan datang.
"Mungkin perlu sosialisasi sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca persidangan," ujar Agung Laksono.
Sementara terkait penanganan pandemi COVID-19, Wantimpres menyoroti langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui pengembangan UMKM. Dalam upaya memberi kemudahan mendorong pengembangan UMKM, Wantimpres kerap menemukan laporan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengurus perizinan usaha akibat regulasi dan proses birokrasi yang dianggap cukup berat untuk dipenuhi.
ADVERTISEMENT
Terakhir, Wiranto menyampaikan terkait pembangunan SDM dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia. Ia khawatir apabila tidak tertangani dengan baik, bonus demografi yang terjadi nantinya justru akan menambah beban perekonomian Indonesia.
"Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah supaya tidak meleset," ungkap Wiranto.
Mendengar masukan anggota Wantimpres, Ma'ruf merespons secara positif karena hal yang disampaikan sejalan dengan fokus yang saat ini tengah ditangani pemerintah. Mengenai perkembangan UMKM, Ma'ruf berharap kendala yang ditemui pelaku UMKM seperti perizinan dapat diatasi dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Ma'ruf mengatakan, MPP menjadi sarana bagi masyarakat termasuk UMKM untuk mengurus berbagai macam hal dengan terintegrasi, dan tentunya memangkas proses birokrasi.
ADVERTISEMENT
"Ini juga yang sedang kita usahakan. MPP itu [bahkan] jemput bola. Jadi bukan hanya MPP di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kelurahan. Mengurus paspor di situ, perizinan, ya, di situ. Ini sebenarnya dalam rangka reformasi birokrasi yang kita inginkan," ujar Ma'ruf.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin terima kunjungan Wiranto dan empat anggota Wantimpres. Foto: Dok. KIP
Meski begitu, Ma'ruf tak menampik proses itu memerlukan waktu. Hingga saat ini, tercatat baru tersedia 45 MPP di Indonesia atau baru mencapai 10% dari target ketersediaan MPP yang ada di daerah.
Terkait pembangunan SDM, Ma'ruf memastikan pemerintah saat ini tengah berusaha agar pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Salah satunya dengan melakukan upaya pembinaan terhadap guru pelopor di pendidikan tinggi melalui program Kampus Merdeka.
Ma'ruf berharap dengan meningkatnya kualitas guru ada, hal itu dapat berdampak positif pada kualitas pendidikan termasuk kualitas tenaga kerja di Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Ini [pembangunan SDM] dilakukan, yaitu melalui pendidikan vokasi, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, kemudian juga Politeknik. Sekarang juga sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked [dengan industri], sehingga kita mulai melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri," ungkap Ma'ruf.
Ma'ruf juga berharap Wantimpres turut memantau perkembangan kebijakan pemerintah hingga level implementasi untuk memastikan kebijakan dapat menjembatani keinginan dan kebutuhan masyarakat.
"Tolong nanti dari Wantimpres bisa melihat petanya masih seperti ini. Kalau dibiarkan akan terus seperti itu," kata Ma'ruf.
"Kita [memang] memerlukan juga. Dengan pengamatan lebih banyak, [informasi yang diperoleh] dapat lebih lengkap," tutupnya.
Anggota Wantimpres yang hadir bersama Wiranto yaitu Muhamad Mardiono, Putri Kus Wisnu Wardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto serta Sekretaris Wantimpres Agus Widodo.
ADVERTISEMENT
Sementara Ma'ruf didampingi Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar.