Yang Perlu Kamu Ketahui soal Bansos Sembako yang Diubah Jadi BLT Rp 300 Ribu
PerbesarPemerintah memastikan tetap melanjutkan pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di tahun 2021. Keputusan ini demi meringankan beban masyarakat.
Presiden Jokowi kemudian memberikan rincian jenis bantuan sosial yang akan diberikan pada 2021. Jokowi menuturkan, pemberian bansos ini sudah dianggarkan dalam APBN 2021 sebanyak Rp 110 triliun.
"Dalam rangka persiapan penyaluran bansos pagi ini kita akan berbicara lagi terutama ini untuk 2021. Kita tahu di APBN 2021 telah kita siapkan anggaran kurang lebih Rp 110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial," ucap Jokowi.
Jokowi Beberkan Jenis Bansos COVID-19 di 2021
Jokowi kemudian memberikan rincian jenis bantuan sosial yang akan diberikan pada 2021. Mulai dari PKH hingga bantuan Kartu Sembako.
"Itu digunakan untuk program kartu sembako Rp 45,1 triliun yang ini untuk penyaluran bansos pangan untuk 18,8 juta penerima manfaat. Masing-masing Rp 200 ribu per bulan per penerima," kata Jokowi.
"Kemudian PKH, Program Keluarga Harapan disiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta penerima selama 4 triwulan," tambah Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi mengatakan masih ada program lainnya berupa bantuan langsung tunai dengan anggaran Rp 12 triliun yang akan dibagikan pada 10 juta penerima. Nantinya, masing-masing penerima mendapatkan Rp 300 ribu selama 4 bulan.
Terakhir, ada bantuan sosial berupa Kartu Prakerja, BLT Desa hingga diskon listrik selama 6 bulan.
"Program Kartu Prakerja ini Rp 10 triliun. Bantuan Langsung Tunai dari dana sisa ini BLT desa RP 14,4 triliun. Kemudian ditambah diskon listrik selama 6 bulan RP 3,78 triliun," tutur Jokowi.
Bansos di Jabodetabek Diubah Menjadi BLT Rp 300 Ribu
Dalam rapat, pemerintah juga memutuskan mengubah bansos berupa sembako untuk Jabodetabek menjadi bantuan tunai. Keputusan itu menyusul kasus dugaan suap bansos COVID-19 yang menyeret eks Mensos Juliari Batubara.
"Rencana pemberian bantuan akan dimulai secara serempak pada awal Januari sehingga awal Januari kita harapkan keluarga penerima manfaat akan bisa mendapatkan bantuan langsung," ucap Menko PMK Muhadjir Effendy.
Muhadjir menuturkan, bantuan senilai Rp 300.000 itu akan diantar oleh PT Pos ke rumah masing-masing penerima manfaat. Sehingga masyarakat tidak perlu berkerumun mengambil sembako.
"Jadi tak perlu lagi ke kantor PT Pos karena nanti kalau datang ke kantor PT Pos timbul kerumunan. Karena itu nanti akan kita antar ke rumah masing-masing dengan teknis diatur Bu Mensos, Bu Risma," tuturnya.
Selain PT Pos, bantuan juga akan disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu bank yang ditunjuk untuk menyalurkan bansos tunai.
Bantuan Sembako Tunai Rp 300 Ribu/Keluarga Dibagikan Januari-April
Mensos Tri Rismaharini alias Risma menyebut, bantuan senilai Rp 300 ribu itu akan diberikan selama 4 bulan mulai awal Januari.
"Untuk program bantuan sembako tunai itu 2021, itu penerimanya adalah 10 juta termasuk seluruh Indonesia termasuk Jabodetabek. Penyalurannya PT Pos dan indeks bantuan 300 ribu per keluarga penerima manfaat dan diberikan pemerintah Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan," ucap Risma.
Selain program bantuan sembako tunai, pemerintah akan melanjutkan program keluarga harapan (PKH) yang penyalurannya melalu bank.
"Penggunaannya ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Ini akan diberikan mulai Januari selama 3 bulan sekali," tutur Risma.
Tahap pertama PKH bulan januari, kemudian April, kemudian Juli, dan terakhir Oktober. Sama dengan bantuan sembako tunai, dana bantuan hanya untuk kebutuhan pangan.
Penerima Bansos Sembako Kini Harus Lapor sehingga Tak Ada Penyelewengan
Meski diganti menjadi BLT, Risma menyebut ada pembaharuan mekanisme distribusi bansos sembako untuk mencegah adanya penyelewengan.
"Sembako, nanti akan kita adakan mungkin Januari, harus segera pada bulan Februari ada mekanisme kita perbaharui yang lebih mudah namun kita lebih detail," ujar Risma.
Kasus penyelewengan dana bansos sembako COVID-19 adalah bansos yang didistribusikan di Jabodetabek. Akhirnya, skema bansos sembako di Jabodetabek kini telah diubah menjadi BLT.
Namun, pemerintah bakal masih mendistribusikan bansos sembako non-corona untuk wilayah lain di Indonesia di luar Jabodetabek. Risma mengatakan, dalam mekanisme yang baru, penerima bansos akan dimintai laporan usai menerima sembako.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan bansos sembako yang diterima sesuai dan tidak ada pemotongan.
"Ada feedback. Jadi bukan hanya agar kami mudah memberikan laporan tapi dengan pelaporan penerima bantuan kami harapkan tidak ada lagi yang memotong karena laporan akan masuk di kami," kata Risma.
Risma Siapkan Alat Pemantau Penggunaan Dana Bansos
Risma menyebut, Kemensos bakal menyiapkan mekanisme tertentu untuk memastikan bantuan yang diberikan ke masyarakat dimanfaatkan dengan baik. Artinya, tak ada bantuan yang disalahgunakan, seperti misalnya untuk membeli rokok.
"Bahwa tidak ada lagi pembelian rokok dan kami akan pantau, karena insyaallah Februari kami siapkan alat atau tools untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan dibelanjakan," kata Risma.
"Karena itu kita berharap sekali lagi, karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan pemerintah, jangan kemudian beli rokok dan kemudian menjadi sakit," tambahnya.
Ketentuan mekanisme pengawasan bansos ini dicantumkan pada surat edaran yang akan dikeluarkannya. Nantinya, edaran tersebut akan berisikan rincian daftar kebutuhan yang bisa dibelanjakan dengan Bantuan Sosial Tunai.
Kemensos RI Evaluasi Daftar Penerima BLT di Jabodetabek
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hartono Laras, menuturkan, saat ini Kemensos juga melakukan update data untuk memastikan penerima bansos tersebut tepat sasaran.
Pihaknya bekerja sama dengan pemda untuk memutakhirkan data penerima.
“Karena memang data ini kan usulan dari daerah, secara bertahap kita lakukan perbaikan datanya sampai dengan tahapan terakhir. Kita terus kontrol agar data terkait penerima bansos itu jadi match dengan data yang ada di Dukcapil, terutama kependudukan,” jelasnya.
Selain itu Kemensos terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk pemda, untuk penyaluran bansos tunai tersebut.
KPK Periksa Sejumlah Vendor Bansos Sembako COVID-19
KPK masih mengusut dugaan suap pengadaan bansos sembako untuk warga terdampak pandemi virus corona. Sejumlah vendor bansos pun mulai diperiksa penyidik KPK.
Salah satu yang diperiksa ialah Harry Sidabuke yang merupakan salah satu rekanan penyedia bansos sembako sekaligus tersangka dalam kasus ini.
Harry yang merupakan tersangka pemberi suap kepada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara itu diperiksa penyidik pada Senin (28/12). Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
"Penyidik masih mendalami melalui keterangan saksi ini terkait paket pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi untuk mendistribusikan paket Bansos khususnya di wilayah Jabodetabek Tahun 2020," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri.
Selain itu, penyidik juga memeriksa Nuzulia Hamzah Nasution. Menurut Ali, Nuzulia merupakan seorang broker salah satu vendor bansos sembako.
Dalam kasus ini, Juliari Batubara diduga menerima suap hingga Rp 17 miliar. Suap itu diduga merupakan fee atas penunjukan vendor bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek.
Juliari Batubara dijerat sebagai tersangka penerima suap bersama dua PPK Kemensos yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Diduga, politikus PDIP itu melalui anak buahnya meminta fee Rp 10 ribu per paket dari total 300 ribu paket bansos sembako.
Dua orang rekanan sudah dijerat sebagai tersangka karena diduga memberikan suap. Mereka ialah Harry Sidabuke bersama Ardian I. M.