Pengamat Transportasi Soroti Penerapan Sistem Jalan Berbayar

Pengendara melintasi alat teknologi sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jalan Merdeka Barat. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar DKI Jakarta semakin dekat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pada triwulan ke 4 tahun 2020, ERP sudah mulai dioperasionalkan.

Pengamat Transportasi dari Universitas Tarumanagara Leksmono Suryo Putranto mengaku mendukung ERP. Alasannya karena sistem ini lebih terukur. Terlepas akan ada masalah-masalah teknis tetapi itu memang sesuatu yang harus dihadapi.

Uji coba Electronic Road Priciping (ERP) di DKI Jakarta. Foto: dok. Istimewa

“Karena besarnya tarif ERP itu dihitung dengan jelas. Jadi dia ada semacam punishment yang harus dirasakan jika memaksa masuk ke area ERP," kata Leksmono kepada kumparan, Rabu (15/1).

Angkutan umum

Leksmono menyarankan, rencana ERP tahun 2020 sebaiknya juga harus dibarengi, dengan pengintegrasian transportasi umum yang baik.

"Ini kan tujuannya untuk menarik orang yang menggunakan kendaraan pribadi jadi pakai transportasi umum. Nah kalau ini tidak berjalan, yang terjadi adalah gangguan mobilitas masyarakat. Itu yang harus kita cegah," ucapnya.

Petugas melintasi gerbong kereta 'light rail train' atau lintas rel terpadu (LRT) di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Depok, Rabu (4/12). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Bahkan kata Leksmono, tak hanya transportasi umum tapi juga perbaikan fasilitas umum secara keseluruhan. Pasalnya bila tak diperhatikan, sebagian pihak akan ada merasa ini tidak fair.

Artinya, masyarakat yang tak mampu membayar ERP akan merasakan nikmatnya bertransportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda yang terjamin keselamatan dan mobilitasnya.

Ilustrasi Jalur Sepeda di New York, Amerika Serikat. Foto: Shutter Stock

"Hasil dari dana yang masuk ERP tadi tidak masuk ke kotak besarnya APBD, tetapi harus jadi ear-marking untuk kebutuhan membangun kembali jalur atau menyediakan armada tambahan, jalur pejalan kaki dan sepeda yang aman," tutur Leksmono.

Belajar dari Negara Swedia

Electronic Road Priciping (ERP) di Kota Stockholm, Swedia. Foto: dok. Istimewa

Negara yang sudah lebih dulu menerapkan ERP adalah Swedia, tepatnya di Stockholm pada 2006 lalu. Lewat sistem tersebut pemerintah setempat mengaku mampu menurunkan tingkat kemacetan hingga 25-30 persen.

Tak hanya itu, tujuan lain dari pemberlakuan sistem ERP di Swedia juga ingin menjadikan Stockholm sebagai Ibukota dengan kualitas terbaik di Eropa. Lewat ERP, semua tujuan itu sudah tercapai.

"Belajar dari Swedia, perbaikan angkutan umum mereka luar biasa. Nah kita ini memang seperti berkejar-kejaran dengan waktu. Ya saya pikir okelah ERP nya diberlakukan tapi segera dibarengi dengan perbaikan angkutan umum dan feeder yang terencana. Saya yakin itu bisa dilakukan secara bersamaan," ujarnya.