Menuju Manila: Tiga Agenda yang Menguji Kebersamaan ASEAN

Sumber: Unsplash.

Bayangkan ketika persoalan di satu negara ternyata ikut memengaruhi kehidupan masyarakat di negara lain. Asap dari kebakaran hutan menyebar melintasi perbatasan, ketegangan di laut membuat nelayan dan pelaut menghadapi ketidakpastian, sementara konflik politik membuat masyarakat terus menunggu datangnya perdamaian. Persoalan seperti ini bukan hal baru bagi Asia Tenggara. Namun, cara ASEAN menghadapinya akan terus diuji dari waktu ke waktu.

Tahun ini, giliran Filipina memimpin ASEAN dengan tema “Navigating Our Future, Together”. Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila pada 16–18 November 2026, ada tiga persoalan yang menarik untuk diperhatikan: kabut asap lintas batas, penyelesaian Code of Conduct (CoC) Laut Cina Selatan, dan situasi politik Myanmar. Ketiganya memang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan. Tidak ada satu negara pun yang bisa menyelesaikannya sendirian.

Asap yang Tidak Mengenal Perbatasan

Setiap kali musim kemarau tiba, persoalan kabut asap kembali mengingatkan masyarakat Asia Tenggara bahwa masalah lingkungan bisa menjadi urusan bersama. Kebakaran hutan dan lahan mungkin bermula di satu wilayah, tetapi asapnya dapat menyebar ke negara tetangga. Dampaknya pun tidak berhenti pada lingkungan. Kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, hingga kegiatan ekonomi ikut terganggu.

Karena itu, penanganan kabut asap membutuhkan lebih dari sekadar upaya pemadaman di masing-masing negara. ASEAN telah memiliki berbagai mekanisme kerja sama, termasuk ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), pemantauan melalui ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) di Singapura, serta Peta Jalan ASEAN menuju Kawasan Bebas Kabut Asap. Mekanisme ini memberi negara-negara anggota ruang untuk berbagi informasi, memantau perkembangan kebakaran, dan mengoordinasikan langkah pencegahan.

Malaysia juga pernah mendorong penanganan persoalan ini melalui jalur ASEAN agar koordinasi regional dapat diperkuat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kerja sama kawasan masih menjadi salah satu pilihan penting dalam menghadapi masalah yang melampaui batas negara.

Namun, memiliki perjanjian dan mekanisme kerja sama tentu belum menjadi akhir dari persoalan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa komitmen tersebut benar-benar diterapkan dan menghasilkan perubahan di lapangan. Udara yang lebih bersih tidak bisa diwujudkan hanya melalui pertemuan antarpemerintah. Diperlukan pencegahan kebakaran, pengawasan yang konsisten, serta koordinasi yang berjalan sebelum asap telanjur menyebar.

Laut Cina Selatan dan Penantian terhadap CoC

Jika kabut asap menunjukkan bahwa masalah lingkungan tidak mengenal perbatasan, Laut Cina Selatan memperlihatkan bagaimana kepentingan dan klaim yang berbeda dapat menguji hubungan antarnegara. Kawasan ini memiliki arti penting bagi perdagangan, jalur pelayaran, dan kehidupan masyarakat pesisir. Karena itu, ketegangan di dalamnya bukan hanya persoalan diplomatik, tetapi juga menyangkut kepastian dan keamanan di kawasan.

Di tengah situasi tersebut, ASEAN dan China terus mengupayakan penyelesaian Code of Conduct (CoC), yaitu pedoman perilaku yang diharapkan dapat membantu mengelola situasi di Laut Cina Selatan. Para menteri luar negeri ASEAN telah menyatakan komitmen untuk mendorong CoC yang efektif dan substantif, sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS.

Meski demikian, menyelesaikan CoC bukan perkara sederhana. Ada sejumlah persoalan yang perlu disepakati, mulai dari apakah dokumen tersebut akan mengikat secara hukum, wilayah mana yang akan dicakup, hingga hubungannya dengan Deklarasi Perilaku Para Pihak tahun 2002. Perbedaan kepentingan membuat setiap bagian perundingan membutuhkan pembahasan yang cermat.

Di sinilah kesabaran diplomasi ASEAN diuji. Menyelesaikan perundingan secepat mungkin memang penting, tetapi kesepakatan yang tidak cukup kuat juga berisiko kehilangan makna ketika harus diterapkan. Yang dibutuhkan bukan sekadar dokumen yang selesai ditulis, melainkan pedoman yang dapat membantu negara-negara terkait mengelola perbedaan dan mengurangi risiko ketegangan.

Bagi Filipina sebagai ketua ASEAN tahun ini, kemajuan perundingan tersebut menjadi salah satu agenda penting. Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berkompromi dan menghormati hukum internasional.

Myanmar dan Jalan Panjang Menuju Perdamaian

Persoalan berikutnya mungkin terasa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari: bagaimana mengakhiri konflik dan membuka jalan menuju perdamaian di Myanmar?

Sejak krisis politik dan konflik berkepanjangan melanda negara itu, ASEAN berusaha mendorong penyelesaian melalui dialog. Salah satu pegangan utamanya adalah Konsensus Lima Poin, yang mencakup penghentian kekerasan, dialog di antara pihak-pihak terkait, bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus ASEAN. Namun, menjalankan kesepakatan tersebut tidak mudah ketika kekerasan dan perbedaan kepentingan masih berlangsung.

ASEAN juga menghadapi persoalan mengenai keterlibatan perwakilan Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi dan bagaimana menyikapi perkembangan politik di negara tersebut. Perbedaan pandangan di antara negara anggota membuat respons bersama tidak selalu mudah dirumuskan.

Meski begitu, mempertahankan jalur komunikasi tetap penting. Dialog memberi kesempatan bagi para pihak untuk membicarakan perbedaan, sementara bantuan kemanusiaan diperlukan untuk menjangkau masyarakat yang terdampak konflik. Keduanya tidak otomatis mengakhiri kekerasan, tetapi menjadi bagian dari upaya untuk membuka ruang penyelesaian.

Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa dialog tidak berhenti sebagai rutinitas diplomatik. Bagi masyarakat Myanmar, keberhasilan upaya perdamaian bukan diukur dari berapa kali para pejabat bertemu, melainkan dari apakah kekerasan berkurang, bantuan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan, dan kehidupan sehari-hari perlahan menjadi lebih aman.

Kebersamaan yang Harus Terasa Nyata

Kabut asap, Laut Cina Selatan, dan Myanmar memperlihatkan tiga bentuk tantangan yang berbeda. Persoalan pertama membutuhkan pencegahan dan koordinasi lingkungan. Persoalan kedua menuntut diplomasi yang cermat untuk mengelola perbedaan kepentingan. Sementara itu, persoalan ketiga membutuhkan dialog yang konsisten dan langkah nyata menuju perdamaian.

Ketiganya juga memperlihatkan bahwa kebersamaan ASEAN bukan berarti semua negara harus selalu memiliki pandangan yang sama. Justru ketika kepentingan mereka berbeda, kemampuan untuk berdialog, mencari titik temu, dan menjalankan kesepakatan menjadi semakin penting.

KTT ASEAN ke-49 di Manila akan menjadi salah satu kesempatan bagi Filipina dan negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama tersebut. Tentu, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam satu pertemuan. Namun, arah kebijakan yang dipilih dan komitmen yang dibangun dapat memengaruhi langkah ASEAN setelah KTT berakhir.

Pada akhirnya, arti kerja sama regional dapat dilihat dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Apakah udara yang mereka hirup menjadi lebih bersih? Apakah situasi di laut menjadi lebih aman dan dapat diprediksi? Apakah masyarakat Myanmar memiliki peluang yang lebih besar untuk hidup tanpa kekerasan?

Pertanyaan-pertanyaan itu mengingatkan kita bahwa keberhasilan ASEAN tidak cukup diukur dari banyaknya pertemuan atau dokumen yang dihasilkan. Hasil kerja sama juga perlu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di kawasan ini.

Tema “Navigating Our Future, Together” pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana ASEAN merencanakan masa depan, tetapi juga tentang bagaimana negara-negara anggotanya menghadapi persoalan hari ini secara bersama. Manila mungkin tidak akan memberikan jawaban atas semua tantangan tersebut. Namun, langkah yang diambil di sana akan menunjukkan sejauh mana kebersamaan ASEAN dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.