Kasus Rempang, Dirjen HAM: Kedepankan Prinsip HAM Berdialog Dengan Masyarakat

Kanal Resmi Pemberitaan Unit Kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikelola oleh tim Media Center Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Konten dari Pengguna
11 September 2023 15:06 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Media Center Kementerian Hukum dan HAM tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, diwawancara awak media usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden. Atas pemulihan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Kamis 4 Mei 2023. (Foto: Erton/Ditjen HAM Kemenkumham)
ADVERTISEMENT
Jakarta-Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyayangkan peristiwa yang terjadi di Rempang, Batam Kamis 7 September 2023. Sejalan dengan Menkopolhukam, Dhahana memandang persoalannya ada pada proses pengosongan lahan.
ADVERTISEMENT
Oleh sebab itu, Dhahana memandang perlunya dialog mendalam dengan masyarakat terdampak pengosongan lahan yang mengedepankan rasa kemanusiaan.
"Dapat kami pahami suasana kebatinan masyarakat terdampak pengosongan lahan di Rempang hari-hari ini. Karena itu, dialog mendalam menjadi penting agar peristiwa yang lalu tidak terulang kembali," ujar Dhahana, Minggu 10 September 2023.
Direktur Jenderal HAM yakin Wali kota Batam, Kapolda Riau dan para pemangku kebijakan terkait mampu membangun kembali dialog yang persuasif dengan masyarakat terdampak pengosongan lahan.
Lebih lanjut, Dhahana menuturkan penerapan nilai-nilai HAM dalam sektor bisnis semakin dipandang penting dalam persaingan ekonomi global. Pasalnya, penerapan HAM dalam aktivitas bisnis diyakini berdampak positif terhadap citra perusahaan.
Sekaligus, tambah Dhahana, penerapan HAM ini memberikan competitive advantage untuk perusahaan.
ADVERTISEMENT
"Tentu kita semua tidak ingin iklim investasi yang telah baik di Batam ini mendapatkan citra negatif karena persoalan semacam kemarin," jelasnya.
Di lain sisi, Dhahana mengungkapkan Direktorat Jenderal HAM telah melakukan sejumlah upaya penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum (APH) terkait pentingnya nilai-nilai HAM dalam menjalankan tugas.
Sebagai contoh, Dhahana menyebutkan, pihaknya telah mendiseminasikan kepada APH di sejumlah wilayah di tanah air terkait Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
"Dalam kegiatan diseminasi dan penguatan HAM bersama APH selama ini, kami mendapat respon positif. Mudah-mudahan, agenda diseminasi dan penguatan HAM semacam ini dapat terus dilanjutkan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas APH kita dalam mengemban tugas megayomi masyarakat," tutur Dhahana.
ADVERTISEMENT
Yos dan Linda