Pesan Menkum HAM Saat Lantik Dirjen PP dan Plt. Dirjen HAM Baru

Menkum HAM Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly, saat memberikan arahan kepada Dirjen PP yang baru Asep Nana Mulyana dan Plt. Dirjen HAM, Dhahana Putra. (Foto: Kemenkumham)

Jakarta-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly, melantik Asep Nana Mulyana sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) yang baru, di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis 23 Februari 2023.

Sebelumnya jabatan tersebut, dijabat oleh Dhahana Putra selaku Plt. Dirjen PP. Di sela-sela melantik Dirjen PP yang baru, juga berlangsung serah terima jabatan Plt. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) dari Mualimin Abdi kepada Dhahana Putra.

“Selamat bergabung di Kementerian Hukum dan HAM kepada saudara Asep,”ujar Menkum HAM, Yasonna Laoly.

“Saudara diangkat sebagaimana amanat keputusan Presiden Jokowi Nomor 15/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023. Dan saudara Dhahana Putra menjadi pelaksana Direktur Jenderal HAM, ” tambahnya lagi.

Menkum HAM, Yasonna Laoly, mengatakan bahwa Asep Nana Mulyana adalah orang yang tenang dan kalem. Tidak meledak-ledak dan bekerja dengan baik saat menjadi jaksa.

“Saudara Asep pernah membawa karya buku yang ditulisnya ke kantor saya. Kami saat berdiskusi, saya melihat saudara memiliki pengetahuan yang luas. Sebab, biasanya jaksa harus keras menuntut orang. Tetapi, saudara tenang menghanyutkan,” ujarnya seraya terdengar suara riuh rendah tamu undangan.

Usai melantik keduanya pejabat Dirjen PP yang baru. Menkum HAM menyampaikan tugas-tugas Dirjen PP dan Plt. Dirjen HAM segera berjalan oleh keduanya.

Direktorat Jenderal Perundang-Undangan (Ditjen PP) berkolaborasi dan bekerja sama dengan instansi lainnya. Sebab, harmonisasi perancangan perundang-undangan melibatkan banyak instansi. Semisal tugas berat tentang UU Cipta Kerja pasti akan menghadapi banyak gugatan.

Ditjen PP juga segera supervisi perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Hal tersebut terkait, harmonisasi peraturan di daerah. Sebab, perancangharus mempertanggungjawabkan secara moral dan keilmuan peraturan.

“Supaya regulasi tidak tumpang-tindih,” ujar Yasonna Laoly.

Selain itu, Ditjen PP harus meningkatkan digitalisasi pelayanan publik.

“Mau tidak mau digitalisasi harus kita lakukan untuk mempercepat pelayanan publik. Tempus mutantur, et nos mutamur in illid (waktu berubah maka kita harus mampu mengikuti perubahan itu),” ucap Yasonna mengutip pepatah latin.

Menkum HAM, Yasonna Laoly, juga mengimbau Ditjen PP supaya turut ikut menggelar sosialisasi KUHP baru. Pasalnya, setelah Belanda menjajah Indonesia. Indonesia memakai produk hukum pidana Belanda 70 tahun lebih. Indonesia kini mempunyai KUHP buatan anak bangsa.

“Kita harus sosialisasi ke kampus-kampus, ke penegak hukum, dan pengacara supaya memahami KUHP baru,” jelasnya.

“Supaya mengetahui filosofi dan pembahasannya seperti apa,” tambahnya lagi.

Sedangkan tugas bagi Plt. Dirjen HAM, Dhahana Putra. Yasonna menyatakan membuat peta jalan PP HAM.

“Saya mintakan langsung kepada Dirjen HAM terkait PP HAM. Karena presiden menaruh perhatian serius tentang itu. Saudara harus membuat peta jalan. Apa yang telah diputuskan, kita dapat melaksanakan dengan baik. Dan disertasi saudara juga tentang HAM. Oleh karenanya saya percaya,” jelasnya.

“Kepada saudara-saudara pegang teguh integritas dan jangan salahgunakan wewenang,” tambahnya lagi.

Integritas Dalam Bekerja

Bagi Pimti Madya, Pimti Pratama, dan jajaran Kemenkumham. Menteri Yasonna juga mengingatkan kembali soal integritas dari Warren Buffet salah satu orang kaya di dunia ini.

Ia mengatakan, bahwa jika saya hendak merekrut seseorang mencari tiga kualitas : integritas, kecerdasan, dan energi.

Menurut Warren Buffet, kalau tidak memiliki integritas apakah dia cerdas dan memiliki energi besar. Saya tidak memerlukan itu. Integritas adalah terpenting dan utama dalam itu.

Yasonna Laoly menyatakan, selalu menyampaikan berulang-ulang arahan kepada jajarannya. Bahwa di tangan orang cerdas dan punya energi besar. Tapi tidak punyai integritas daya rusaknya besar.

Tetapi, di tangan orang cerdas, pekerja keras punya energi besar, dan integritas. Daya kontributifnya dahsyat.

“Dahsyatulloh,” ungkapnya.

Menkum HAM juga mengingkatkan perbedaan pemimpin dan bos. Seorang pendiri departement store di Inggris Gordon Selfridge membuat pembedaan pemimpin dan bos.

Pertama ialah seorang bos mempekerjakan bawahannya. Sedangkan pemimpin mengilhami bawahannya.

“To inspired, tidak hanya bilang work..work…Tetapi ia ilhami, itu seorang pemimpin,” jelasnya.

Kedua seorang bos mengandalkan kekuasaannya. “His power, I’m bos kerjakan,” jelasnya.

Sedangkan seorang pemimpin mengandalkan kemauan baik tidak hanya power-nya. Seorang bos, ia menimbulkan ketakutan. Tetapi seorang pemimpin memancarkan kasih, leadership, tidak memancarkan ketakutan, tetapi memancarkan sebuah kearifan kepada anak buah.

Seorang bos mengatakan aku, seorang pemimpin mengatakan kita.

“Maka jadilah seorang pemimpin, bukan seorang bos,” ungkapnya.

Bekerja Sinergi dan Kolaborasi

Sementara itu, Asep Nana Mulyana menyampaikan, ijin bergabung selaku pejabat baru di Kemenkumham. Ia menuturkan, selama bekerja di Kejaksaan Republik Indonesia, seperempat abad sudah luntang-lantung ke penjuru Republik Indonesia.

“Sejak CPNS, Jaksa Pertama, Kasubsi, Kepala seksi, Koordinator, Kajari, Kabag, Asisten di Kejaksaan Tinggi, Kepala Biro dan terkait Kajati Banten dan Kajati Jawa Barat. Ini merupakan sesuatu yang baru. Bagi saya dengan segala kerendahan hati mohon bimbingan pak menteri. Moga-moga saya dapat mengemban amanah yang baik. Khususnya demi kemajuan Kemenkumham,” ujarnya.

Asep mengharapkan, adanya sinergi dan kolaborasi di dalam memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Khususnya Kemenkumham.

Sedangkan Dhahana selama hampir 9 bulan, ada sejumlah capaian yang ditorehkan Dhahana ketika menjadi Plt. Dirjen PP. Salah satunya, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru di Indonesia.

Kini, sebagai Plt. Dirjen HAM, Dhahana mengaku siap melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang HAM.

Sementara itu, Mualimin Abdi yang sudah hampir 8 tahun menjabat sebagai Dirjen HAM kini mengemban tugas baru sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama.

Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dirjen PP dan Plt. Dirjen HAM turut hadir sejumlah pejabat. Di antaranya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto.

(Yos)