Din Syamsuddin Minta Peresmian Masjid Daan Mogot Ditunda

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (Foto: Reno Esnir/Antara)

Pemprov DKI akan meresmikan Masjid Daan Mogot pada Minggu (16/4) lusa. Namun Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, meminta peresmian masjid itu ditunda. Mengapa?

"Rencana pereresmian Masjid Dan Mogot oleh Presiden Jokowi dengan melibatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang diaktifkan kembali, sebaiknya ditunda karena hanya akan mengganggu ketenteraman atau menambah ketegangan dalam masyarakat jelang Pilgub DKI 19 April 2017," ucap Din dalam keterangan tertulis, Jumat (14/4).

Soni dalam kunjungannya ke Masjid Daan Mogot (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Din menyampaikan bahwa umat Islam berterima kasih atas pembangunan masjid yang akan memiliki nama resmi Masjid Raya Hasyim Asy'ari itu. Namun menurut Din, peresmian masjid saat minggu tenang Pilgub DKI, apalagi melibatkan salah seorang cagub, tentu akan mengganggu ketenangan masyarakat pemilih yang berseberangan.

"Acara peresmian itu, yang tentu akan diberitakan secara luas oleh media, akan mempertontonkan dengan kasat mata bahwa Presiden Jokowi tidak netral. Bahkan berpihak secara nyata terhadap paslon nomor 2 Ahok-Djarot," imbuh mantan Ketum PP Muhammadiyah itu.

Desain Masjid Daan Mogot. (Foto: Dok. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta)

Jika Jokowi tetap meresmikan masjid itu, Din mengatakan bertentangan dengan pernyataan Jokowi sendiri berulang kali bahwa dia tidak berpihak. Padahal sebenarnya sebagian rakyat sudah menilai bahwa Presiden Jokowi dari awal sudah tidak netral dan tidak berdiri mengayomi seluruh rakyat.

Ahok meninjau Masjid Raya Daan Mogot. (Foto: Nadia Jovita Riso/kumparan)

"Maka peresmian masjid yang apalagi dihadiri oleh Ahok, akan menambah rasa ketidakpercayaan sebagian rakyat. Padahal pelaksanaan agenda pembangunan negara dewasa sangat memerlukan dukungan seluruh rakyat," lanjutnya.

Desain Masjid Daan Mogot. (Foto: Dok. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta)

Untuk itu, rakyat memdambakan keteladanan politik 'satunya ucap dan laku'. "Selama ini sering diucapkan tidak boleh ada politisasi agama, tapi rencana peresmian pada 16 April 2017 tersebut tak pelak lagi akan dianggap sebagai bentuk politisasi agama yang nyata," ungkap Din.

Perlu Klarifikasi Denah Masjid

Selain itu, Din meminta perlu klarifikasi berita dengan gambar yang beredar luas, khususnya di kalangan umat Islam, bahwa denah Masjid Dan Mogot itu dari atas berbentuk lambang salib. Begitu pula garis pada pintu-pintu masjid menonjolkan lambang-lambang tersebut.

"Kalau ini benar, maka sebaiknya diperbaiki dulu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, yakni akan dianggap sebagai 'masjid dhirar' atau 'masjid yang membahayakan' karenanya harus dijauhi," terang Din.

Desain Masjid Daan Mogot. (Foto: Dok. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta)

"Hanya kearifan dan kenegarawanan yang bisa menampilkan kebijakan yang bijak. Politik dan agama tak terpisahkan, tapi jika pengaitan politik dengan agama secara tidak pas adalah sebuah langkah bablas," tegasnya.

Terkait dengan kabar viral tentang lambang salib, pihak Pemprov DKI Jakarta telah memberikan klarifikasi.

Baca juga:

Masjid Daan Mogot Bergaya Betawi, Bukan Tanda Salib

Soni Heran Ada yang Permasalahkan Desain Masjid Daan Mogot