Perlukah DPD Dibubarkan?

Sidang Paripurna DPD rusuh (Foto: ANTARA FOTO/Ubaidillah)

DPD sama seperti kakaknya, DPR, bisa ricuh di persidangan. Tapi kericuhan DPD itu terlalu menohok, apalagi hanya karena berebut kekuasaan yang menghasilkan Oesman Sapta Odang sebagai ketua baru.

Tapi kritik terhadap DPD lebih tajam, lantaran peran dan fungsi lembaga legislatif produk dari reformasi itu melulu dipertanyakan. Para aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil lalu mengajukan pertanyaan, perlukah DPD dibubarkan?

Anggota DPD Ahmad Nawardi (Foto: ANTARA FOTO/Ubaidillah)

"Jika memang DPD dikuasai partai atau oknum partai, maka kita patut mengkaji perlukah DPD dibubarkan? Kami pikir kalau melihat DPD hanya sebagai fraksi tambahan DPR, buat apa ada DPD RI?" ucap Komando Nasional Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Mashuri Mashuda.

Baca: Apa Fungsi DPD?

Sidang Paripurna DPD di Senayan (Foto: ANTARA FOTO/Ubaidillah)

Hal itu disampaikan dalam jumpa pers bersama anggota Koalisi Masyarakat Sipil lain di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (4/4). Hadir perwakilan dari Perludem, ICW, Formappi, IPC, dan lainnya.

Mashuri menyampaikan bahwa aksi yang disebutnya sebagai 'onar' itu justru menambah preseden buruk DPD, karena melawan keputusan MA yang menganulir Tata Tertib DPD. MA memerintahkan agar pergantian pimpinan tetap 5 tahun sekali, bukan 2,5 tahun.

"Kami meminta putusan MA demi menegakkan supremasi agar dipatuhi DPD. Kalau itu tidak dipatuhi, semakin memperjelas poin pertama tadi (perlunya DPD dibubarkan)," lanjutnya.

Suasana sidang Paripurna DPD (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Baca: Oesman Sapta Bakal Ubah Tatib DPD sesuai Putusan MA

Mashuri juga menyoroti aksi saling pukul yang menyebabkan seorang anggota DPD, Afnan Hadikusumo, terluka. Dia mendorong agar kasus yang bergulir di Polda Metro Jaya itu dituntaskan. Afnan disebut sebagai kader Muhammadiyah.

"DPD sejak tahun 2004 merupakan representasi daerah, tentunya tidak mewakili partai tapi daerah. Kami mengetahui DPD melakukan pemungutan di parlemen, tapi kami mengetahui belum cukup kuat DPD ini dalam fungsi legislasi," terangnya.

Suasana sidang Paripurna DPD (Foto: ANTARA FOTO/Ubaidillah)