Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Ridwan Saidi: Anies Jangan Khawatir Ancaman Luhut soal Reklamasi
9 Mei 2017 20:18 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menantang rencana Gubernur DKI Terpilih Anies Baswedan yang inign menghentikan proyek reklamasi. Menurut Luhut, reklamasi tidak bisa sembarang disetop.
ADVERTISEMENT
Namun upaya Anies itu mendapat dukungan dari beberapa pihak, salah satunya sejarawan Betawi, Ridwan Saidi. Dia mendorong Anies tetap menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Saya kira enggak usah khawatir dengan ancaman Luhut Pandjaitan. Kalau kita ke Terminal Blok M juga sering dengar ancaman-ancaman kayak begitu kan," kata Ridwan di Jalan Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (9/5).
(Baca juga: Luhut: Tak Ada Alasan Reklamasi Harus Dihentikan )
Menurutnya, proyek reklamasi yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah DKI tidak sesuai dengan Undang-undang. Oleh karena itu ia menganggap tepat langkah Anies-Sandi untuk menghentikan proyek tersebut.
"Karena reklamasi seperti yang dilaksanakan oleh terpidana Basuki Tjahaja Purnama, habis saya mau bilang ape, itu bukan maksud dari Undang-undang tahun 1992," tukasnya.
ADVERTISEMENT
"Reklamasi adalah pengerukan pantai, pelebaran pantai, diuruk, dan areal reklamasi itu adalah milik pemerintah daerah. Tidak boleh ada bangunan di atasnya. Jadi itu jelas melanggar undang-undang," sambung Ridwan.
Ridwan berpesan kepada Anies agar tetap menjalankan janji selama masa kampanye, termasuk soal proyek reklamasi. Namun, dalam kesempatan yang sama, Anies justru enggan memberikan komentar terkait dengan pernyataan Luhut pada Senin (8/5) lalu. "Enggak komentar dulu," kata Anies singkat.
Senin (8/5) kemarin, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Luhut menyatakan bahwa pembangunan 17 pulau di Teluk Jakarta akan terus diupayakan, mengingat kondisi tanah di Jakarta yang terus terjadi penurunan signifikan dari tahun ke tahun.
"Enggak ada alasan kita membatalkan sampai hari ini ya, saya enggak tahu nanti setelah keluar, tapi mestinya enggak ada sih. Karena kalau itu tidak kita laksanakan Jakarta itu turun antara 8 cm sampai 23 cm," ujar Luhut.
ADVERTISEMENT