Di Ternate, PNS Tidak Dapat Gaji Ke-13 Jika Belum Lunasi PBB

Sejumlah PNS di Aceh Utara sedang berbincang (Foto: Rahmad/Antara)

Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman, mengatakan pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Ternate yang tidak melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan diberikan gaji ke-13. Itu sebutan gaji semacam bonus yang aturannya diteken Presiden Joko Widodo.

"Saya telah surati seluruh bendahara di SKPD (satuan kerja perangkat daerah seperti dinas-dinas) untuk menerima pembayaran gaji 13 disertai dengan bukti PBB," kata Burhan di Ternate, seperti dilansir Antara, Minggu (18/6).

[Baca: Jokowi Sudah Tandatangani Aturan Pencairan THR dan Gaji ke-13 PNS ]

Aturan di ternate itu disiarkan melalui Surat Edaran bernomor 970/119/2017 terkait penyertaan bukti pelunasan pembayaran PBB tahun 2017. Intinya, PNS di lingkup Pemkot Ternate yang tidak menyertai bukti pembayaran PBB, dipastikan tidak bisa menerima gaji ke-13.

Akan tetapi, ketentuan itu diberlakukan hanya bagi PNS yang telah memiliki tempat tinggal, sementarai PNS yang tinggal di kost maupun kontrakan tidak diharuskan membawa bukti pembayaran PBB.

Menurut Burhan, sikap Pemkot Ternate itu, merupakan bukti kalau PNS di Ternate dapat menjadi contoh orang taat pajak, sehingga bisa diikuti oleh masyarakat lainnya. Kebijakan ini telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, Pemkot Ternate akan menyiapkan tunjangan hari raya bagi para pegawai tidak tetap, per orang Rp 500 ribu, dan akan dicairkan pada Senin pekan depan. Adapun anggaran yang disiapkan THR di Kota Ternate yaitu sekitar Rp 15 miliar.

Di Ternate, gaji ke-13 dan gaji ke-14 (THR) bagi PNS yang semula akan dibayarkan bersamaan di bulan Juni ini sebagaimana pernyataan Pemerintah Pusat, diubah menjadi pembayaran gaji ke 14-di bulan Juni, menjelang Idul Fitri nanti, sementaran gaji ke-13 baru akan dibayarkan pada Juli.

[Baca juga: THR untuk PNS Cair Hari Ini]