Perempuan dalam Politik: Mendorong Perubahan Kebijakan di Indonesia

https://pixabay.com (Ilustrasi perempuan tangguh)

Peran perempuan dalam politik di Indonesia kini semakin menjadi sorotan penting, terutama dalam upaya mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Meskipun perempuan merupakan mayoritas populasi Indonesia (51,13% menurut BPS 2020), kehadiran mereka di lembaga politik formal masih sangat minim. Data menunjukkan bahwa representasi perempuan di DPR RI hanya mencapai 21,92%, jauh dari target kuota 30% yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini mencerminkan ketidakseimbangan yang signifikan antara jumlah perempuan di masyarakat dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan politik.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perempuan dalam politik adalah budaya patriarki yang masih mengakar. Banyak perempuan merasa tertekan oleh norma-norma sosial yang menganggap mereka sebagai sosok yang lemah dan seharusnya tidak terlibat dalam urusan publik. Meskipun ada kemajuan dengan munculnya tokoh-tokoh perempuan berpengaruh seperti Megawati Soekarnoputri dan Sri Mulyani, masih banyak hambatan sistemik yang menghalangi partisipasi aktif perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berupaya dengan berbagai kebijakan untuk meningkatkan partisipasi ini, namun hasilnya masih belum memuaskan.

Keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting, tidak hanya untuk mencapai keadilan gender, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap isu-isu yang mempengaruhi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan lembaga legislatif lainnya sangat krusial untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerapan sistem kuota, di mana setiap partai politik diwajibkan mencalonkan minimal 30% calon legislatif perempuan. Namun, meskipun ada upaya ini, banyak partai politik masih kesulitan memenuhi kuota tersebut, dan sering kali calon perempuan tidak mendapatkan dukungan yang setara dengan calon laki-laki. Ini menunjukkan perlunya komitmen lebih lanjut dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Pendidikan politik juga menjadi kunci dalam mendorong partisipasi perempuan. Dengan memberikan akses pendidikan yang memadai, perempuan dapat lebih memahami dinamika politik dan merasa lebih percaya diri untuk terjun ke dunia politik. Program-program sosialisasi tentang pentingnya keterwakilan perempuan juga perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak politik mereka.

Melihat ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem politik yang inklusif. Ini termasuk memperkuat jaringan dukungan bagi calon legislatif perempuan dan memastikan bahwa isu-isu gender menjadi bagian integral dari agenda kebijakan nasional. Dengan demikian, harapan untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik bukanlah sekadar impian, tetapi sebuah kenyataan yang bisa diraih melalui upaya bersama.