BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jabar: Data Akurat, Kebijakan Tepat
PerbesarProvinsi Jawa Barat merupakan salah satu penggerak roda perekonomian nasional. Kontribusi Jawa Barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan 1-2026 mencapai hampir 13 persen, tertinggi ketiga di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y).
Di tengah kebutuhan akan data ekonomi yang akurat dan mutakhir, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hadir untuk membantu pemerintah daerah memotret gambaran utuh atas struktur, karakteristik, potensi serta tantangan yang dihadapi. Pemerintah daerah akan memperoleh data yang lengkap tanpa harus mengeluarkan APBD, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Pendataan SE2026 secara door to door resmi dimulai pada 15 Juni di seluruh Indonesia. Menandai dimulainya pendataan tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara khusus mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Jawa Barat pada Minggu (21/6).
BPS menerjunkan lebih dari 40 ribu petugas untuk merekam lengkap aktivitas usaha di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Petugas sensus ekonomi akan mendata pelaku usaha dan keluarga hingga 31 Agustus nanti.
“Kami mengerahkan 40.573 petugas di lapangan (Provinsi Jawa Barat, red). 40.573 petugas pendata di lapangan, itu jumlah yang sangat besar Pak (Gubernur, red). Total seluruh Indonesia 251.000, dan Jawa Barat adalah salah satu yang paling besar,” ujar Sonny.
Dalam kesempatan tersebut, Sonny mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan SE2026. Terlebih sensus ekonomi dikenal lebih sulit dibandingkan sensus penduduk maupun sensus pertanian.
Turut hadir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI Tri Supondy, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, bupati dan wali kota se-Jawa Barat, perwakilan instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat. Pencanangan digelar di kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Desa Wisata Lembur Pakuan, Kabupaten Subang. Desa ini juga dikenal sebagai satu kawasan wisata berbasis budaya dan pertanian.
Sonny menyampaikan empat hal baru dalam SE2026. Pertama, perpanjangan periode pendataan dari awalnya satu bulan menjadi dua setengah bulan. Kedua, untuk pertama kalinya sensus ekonomi turut merekam aktivitas pertanian. Selanjutnya, tidak hanya pelaku usaha, tapi rumah tangga juga akan didata secara door to door. Dan terakhir, pendataan SE2026 menggunakan gadget serta memanfaatkan artificial intelligence (AI) untuk mengurangi kesalahan atau error.
“Yang menarik, baru pertama kali ini sensus ekonomi mendata dua, mendata pelaku usaha dan rumah. Makanya nanti semua rumah akan ditempel stiker, semua pelaku usaha akan ditempel stiker, kalau sudah diwawancara, sudah didata,” jelas Sonny.
Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk berpedoman pada “TIR” selama pelaksanaan SE2026, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Ia juga mengingatkan seluruh petugas lapangan untuk memastikan tidak ada unit yang terlewat sehingga data yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan berkualitas.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya data yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Dari data itu sebenarnya, kita bisa mendiagnosa diri kita. Apa penyakit kita, kemudian dari penyakit itu pasti nanti ada solusinya,” kata Dedi. Menurutnya, kebijakan yang objektif harus sejalan dan berbasis data.
Sebagai tanda pencanangan SE2026 di Jawa Barat, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Wakil Kepala BPS RI, Gubernur Jawa Barat, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, serta seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Penandatanganan tersebut menjadi simbol sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung terselenggaranya SE2026 yang berkualitas.
Usai pencanangan, Gubernur Jawa Barat menjadi responden pendataan SE2026 yang dilakukan oleh petugas sensus BPS Kabupaten Subang. Pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka serta disaksikan langsung oleh Wakil Kepala BPS RI dan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. Pendataan ini menjadi penting sebab kesediaan gubernur menjadi responden sensus diharapkan dapat mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Sebelum pencanangan, Sonny juga berkesempatan meninjau langsung pendataan SE2026 di Rumah Makan Dewi Air, Kabupaten Karawang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar operasional untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan.