Muhammad Najib

Praktisi hukum non-litigasi, berdedikasi pada Hukum Publik-Keadilan Sosial (Access to Justice), tersertifikasi Paralegal (CPLA) oleh BPHN Kementerian Hukum RI.

Laporkan Pengguna

·

Ketika Negara Mengkriminalisasi Kemiskinan demi Estetika Kota

Kiriman Pengguna

19 Jul 2026

Mengapa UU TPKS Belum Menjadi Juru Selamat bagi Korban?

Kiriman Pengguna

18 Jul 2026

Mengapa Rumah Masih Menjadi Tempat Paling Berbahaya bagi Perempuan Indonesia?

Kiriman Pengguna

4 Jul 2026