Menafsir Ulang Gagasan Sukarno dalam Memerdekakan Nelayan
Tulisan dari Moh Nur Nawawi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Marhaenisme sebuah gagasan fenomenal Sukarno mampu menjadi landasan membangun kemandirian nelayan melalui penguatan kapasitas masyarakat dan kepemilikan alat produksi, pendidikan emansipatoris, organisasi kolektif, serta pemberdayaan ekonomi untuk memutus rantai eksploitasi dan mewujudkan kesejahteraan pesisir berkelanjutan
PerbesarSepotong Cerita di Tepi Gelombang
Dua jam sebelum fajar menyingsing di Ujung Genteng, desir angin laut malam meniup dingin yang merasuk hingga ke tulang. Di remang-remang dermaga yang temaram oleh lampu kaleng, ratusan nelayan tradisional tampak sibuk merapikan jaring, memeriksa perahu kayu bertenaga mesin tempel kecil, dan menyiapkan perbekalan ala kadarnya beberapa bungkus nasi dingin dan teko berisi kopi hitam pekat. Mereka adalah garda terdepan pengawal kedaulatan pangan bahari Republik ini. Namun, ketika garis mentari terbit menyinari buih gelombang, ada cerita pilu yang tak pernah benar-benar memudar dari bentangan pantai Nusantara: masyarakat pesisir kita masih terus terjebak dalam ironi kemiskinan yang sistematis, menahun, dan seolah tak bertepi.
Indonesia secara geografis adalah raksasa bahari. Luas perairan laut kita diperkirakan mencapai 5,8 juta kilometer persegi mencakup 0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 juta km² perairan kepulauan, dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hampir 70 persen wilayah kedaulatan Republik ini terdiri dari samudra yang kaya akan keanekaragaman hayati, cadangan energi, hingga potensi pariwisata bahari. Namun, sejarah pembangunan ekonomi nasional kita selama berpuluh-puluh tahun cenderung menempatkan sektor kelautan dan perikanan sekadar sebagai peripheral sector atau sektor pinggiran.
Akibat dari marginalisasi struktural ini dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir sekumpulan manusia yang menggantungkan seluruh denyut kehidupannya pada ekosistem laut. Nelayan kecil dengan perahu sampan, buruh pabrik pengolahan ikan, pembudidaya biota laut skala rakyat dengan lahan sempit, hingga perempuan pesisir yang menjajakan ikan asin di pasar-pasar lokal, semuanya berada dalam lapis sosial yang paling rentan. Jika dibandingkan dengan sektor lain seperti pertanian darat, nelayan buruh dan nelayan tradisional di Indonesia secara konsisten mengokohkan posisinya sebagai kelompok sosial termiskin di tanah air.
Paradoks Pengelolaan Pesisir dan Kaum Marhaen Pesisir
Mengapa kelimpahan kekayaan laut tidak linier dengan kesejahteraan masyarakat pesisir? Pertanyaan ini memicu perenungan mendalam. Kita menyaksikan sebuah kondisi tragis yang dalam bahasa populer kerap disebut sebagai "kelaparan di lumbung padi" atau dalam konteks ini, kelaparan di tengah samudra gizi. Nelayan memeras keringat menerjang gelombang ganas, tetapi hasil tangkapannya kerap tak cukup bahkan sekadar untuk menutup biaya solar dan cicilan jaring.
Perangkap kemiskinan di wilayah pesisir bukanlah sekadar nasib buruk atau kebetulan semata. Ini adalah hasil dari jalinan faktor yang sangat kompleks dan berulang. Ada keterikatan pola pekerjaan yang monolitik di mana nelayan tidak memiliki alternatif mata pencaharian saat musim pancaroba tiba. Ada fluktuasi musim ikan yang kian tak menentu akibat perubahan iklim. Ada pula keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya modal kerja, serta keterasingan dari penguasaan teknologi penangkapan maupun pengolahan modern.
Namun, faktor paling mematikan yang mencengkeram leher ekonomi pesisir adalah struktur pasar yang sangat eksploitatif. Jaringan perdagangan ikan nasional hingga kini masih didominasi oleh tengkulak dan pemodal besar yang memosisikan nelayan kecil sekadar sebagai mesin pemroduksi bahan mentah tanpa daya tawar (bargaining power). Nelayan menjual hasil tangkapan dengan harga serendah-rendahnya kepada tengkulak karena terjerat utang piutang pasokan modal, sementara ketika mereka membeli kebutuhan pokok dan alat tangkap, harganya melambung tinggi. Inilah bentuk nyata dari apa yang disebut Bung Karno sebagai exploitation de lhomme par lhomme penghisapan manusia atas manusia.
"Masyarakat pesisir hari ini adalah artikulasi paling riil dari kaum Marhaen masa kini. Mereka memiliki alat produksi sendiri sebuah perahu kayu kecil, selembar jaring pancing ulur, atau beberapa meter persegi tambak namun keberadaan alat produksi itu tak sanggup membebaskan mereka dari kemiskinan karena tergilas oleh struktur kapitalisme yang opresif."
Gagasan Bung Karno mengenai Marhaenisme dilahirkan dari pengamatan terhadap Ki Marhaen, seorang petani kecil di Bandung yang memiliki cangkul dan tanah sendiri, tetapi tetap hidup melarat karena sistem kolonial dan kapitalisme. Ketika kita mengontekstualisasikan Marhaenisme ke wilayah pesisir Indonesia saat ini, refleksinya sangat presisi. Nelayan tradisional bukanlah buruh murni yang tidak memiliki apa-apa, melainkan pemilik modal mikro yang terkooptasi oleh mata rantai pasar yang tidak adil. Untuk membebaskan mereka, tidak cukuplah sekadar memberikan bantuan sosial karitatif yang bersifat sementara. Yang dibutuhkan adalah langkah radikal dalam rekayasa sosial dan edukasi emansipatoris.
Membaca ulang Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan kaca mata Marhaenisme
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dijalankan pemerintah secara mendasar sudah memiliki napas pemikiran Marhaenisme. Langkah penyediaan infrastruktur dasar seperti pabrik es, cold storage, bengkel kapal, hingga sentra kuliner dan penguatan koperasi merupakan upaya mengembalikan kepemilikan serta kontrol atas alat produksi kepada nelayan kecil (kaum marhaen pesisir). Secara filosofis, ini adalah manifestasi prinsip Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) untuk memutus rantai ketergantungan nelayan pada tengkulak dan pemodal eksploitatif (exploitation de lhomme par lhomme).
Syarat Agar KNMP Berjalan Optimal, harus membaca fakta bahwa Infrastruktur fisik saja tidak cukup. Agar KNMP mampu mentransformasi taraf hidup pesisir secara berkelanjutan, syarat mutlak yang harus dipenuhi meliputi:
Injeksi Pendidikan Emansipatoris, dimana program tidak hanya membagi alat, pemerintah bersama aktivis/akademisi harus mendampingi nelayan secara kontinu melalui Pendidikan Berbasis Masyarakat. Fokus utamanya adalah manajemen organisasi, literasi keuangan, penguasaan teknologi pascapanen (Good Manufacturing Practice), dan pemasaran digital.
Kelembagaan Kolektif yang Demokratis, dimana Pengelolaan aset KNMP (pabrik es dan gudang beku) harus sepenuhnya dipegang oleh Koperasi Nelayan/Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang transparan dan dimiliki secara kolektif oleh warga, bukan dikelola secara individual.
Konektivitas Pasar dan Off-Taker Adil, dengan menjamin kepastian penyerapan hasil tangkapan dengan harga adil melalui integrasi ke program pangan nasional dan jaringan industri, sehingga daya tawar nelayan meningkat.
Untuk mengoptimalkan KNMP agar menjadi program yang mensejahterakan Masyarakat pesisir ada Hal-hal yang Harus Dihindari, seperti:
Pendekatan Top-Down & Orientasi "Proyek Fisik": Menghindari pola bantuan karitatif yang sekadar mengejar target pembangunan beton tanpa penyiapan kapasitas SDM, yang berisiko membuat fasilitas mangkrak.
Kooptasi Elit Lokal dan Tengkulak "Baju Baru": Mencegah penguasaan aset KNMP oleh pemodal besar atau tengkulak yang berkamuflase menjadi pengurus koperasi.
Mentalitas Ketergantungan Pasif, Menghindari perlakuan yang menempatkan nelayan sekadar sebagai objek penerima hibah, alih-alih subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya.
Bila KNMP disuntikkan ruh pemberdayaan Masyarakat melalui pengorganisasian komunitas dan edukasi emansipatoris, program ini tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, melainkan mesin pembebasan ekonomi nelayan Nusantara.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Pemerintah dengan KNMP seharusnya menjadi harapan baru ketika program tersebut buak semata hanya wujud Pembangunan fisik namun juga Pembangunan sumberdaya manusia, dan di barengi dnegan program pemberdayaan Masyarakat pesisir terintegrasi. Tawaran solutif yang kontekstual dan progresif melalui Konsep yang memadukan filosofi pemberdayaan kerakyatan berbasis Marhaenisme dengan metodologi Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community Based Education). Tujuan utamanya tidak main-main, yaitu mendisrupsi jerat kemiskinan pesisir dengan cara mengorganisasi, mengedukasi, dan memandirikan masyarakat pesisir agar sanggup berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).
Sistem pemberdayaan Masyarakat pesisir melalui Pendidikan Masyarakat harus dirancang secara inklusif dan mendobrak sekat-sekat formalitas persekolahan konvensional. Pendidikan tidak melayang-layang di dalam ruang kelas berdinding tembok yang asing bagi warga, melainkan menyatu langsung dengan denyut kehidupan pesisir. Ini adalah integrasi antara sistem sekolah terbuka, sekolah praktek lapangan (field school), dan pengorganisasian komunitas.
Metodologi ini ditopang oleh Tri-Pilar Pemberdayaan
Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing): Membentuk wadah kolektif seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), koperasi pengolah ikan, atau serikat nelayan. Dimana berhimpun dalam wadah kolektif memungkinkan warga saling bertukar informasi, membangun jaringan kerja sama, dan berjuang bersama daripada bertarung secara individual menghadapi raksasa pasar.
Pengembangan Masyarakat (Community Development): Berpatokan pada gagasan rekayasa sosial (social engineering) difokuskan pada perbaikan setting kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik-material, tetapi juga membebaskan warga dari penindasan dan kesewenang-wenangan struktur ekonomi.
Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat (Community Entrepreneur-Based Education), Mengacu pada pemikiran bahwa pendidikan wirausaha ini mengasah sikap jiwa kreatif-inovatif yang diselenggarakan "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat".
Praktik konsep ini mengedepankan pendekatan belajar sambil bekerja (learning by doing). Para instruktur yang terdiri dari akademisi, praktisi perikanan, pendamping lapangan, hingga aktivis datang mendatangi pemukiman warga. Mereka berdiskusi di bale-bale nelayan, melakukan simulasi penanganan ikan di atas dermaga, hingga mendampingi pengolahan higienis di dapur-dapur warga. Pendidikan semacam ini memulihkan rasa percaya diri kaum marhaen pesisir bahwa mereka adalah subjek aktif pembangunan, bukan sekadar objek penerima donor.
Agar advokasi ini berdaya guna dan berkesinambungan, harus juga mampu menyusun kerangka kurikulum terstruktur yang menyasar tiga simpul krusial kemandirian pesisir:
Kurikulum Pengorganisasian Komunitas dan Kesadaran Kritis
Langkah awal pemberdayaan adalah menyadarkan warga bahwa isolasi individual adalah sumber kelemahan. Silabus dalam pilar ini mencakup, (1) Keorganisasian dan manajemen organisasi Masyarakat; (2) Administrasi dan tata kelola keuangan kelompok; (3) Legalitas hukum, perundang-undangan usaha, serta regulasi kelautan; dan (4) Manajemen pendanaan (fundraising) dan kemandirian finansial organisasi.
Melalui pilar ini, nelayan dan pengolah ikan diajak membentuk kelompok usaha bersama yang solid. Dengan berorganisasi, bantuan sarana-prasarana dari pemerintah maupun non-pemerintah tidak akan habis menguap tanpa bekas, melainkan dapat dikelola secara transparan dan berkesinambungan.
2. Kurikulum Peningkatan Usaha dan Mutu Produksi
Produk perikanan rakyat selama ini sering kalah bersaing karena mutunya yang rendah dan penanganan pascapanen yang kurang higienis. Kurikulum ini membedah secara spesifik tiga sektor utama:
Perikanan Tangkap: Pengetahuan pemetaan wilayah tangkap (fishing ground), sistem penangkapan yang efektif dan efisien, serta penanganan dingin pascapanen di atas kapal hingga mendarat di darat.
Perikanan Budidaya: Application dari Good Aquaculture Practice (GAP), analisis dampak lingkungan, pengelolaan pakan efisien, dan manajemen kualitas air.
Industri Pengolahan Ikan (UMKM): Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP), prinsip dasar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), serta pengendalian mutu mulai dari bahan baku, pengemasan vakum modern, hingga sistem pengiriman.
Membangun kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat, hal ini mendorong keseimbangan antara usaha dan pelestarian lingkungan, serta memastikan iklim usaha benar-benar sesuai prosedur dengan tujuan mensejahterakan masyarakat
3. Kurikulum Penguatan Permodalan dan Pemasaran Modern
Inilah benteng pertahanan terakhir untuk memutus rantai ketergantungan pada tengkulak. Masyarakat pesisir dibekali pemahaman mengenai, (1) Analisis pasar (supply and demand), strategi penetapan harga, dan analisis permainan rantai pasok; (2) Pengelolaan pemasaran konvensional hingga pemasaran digital (internet marketing) dan media sosial. Dan (3) Aksesibilitas terhadap informasi permodalan, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta kemitraan investasi yang adil.
Mewujudkan Masyarakat Berdikari di Laut Nusantara
Kita tidak boleh membiarkan wilayah pesisir Indonesia terus-menerus menjadi sabuk kemiskinan di tengah samudera kekayaan. Pembangunan SDM kelautan tidak cukup dilakukan hanya dengan membagikan jaring atau meresmikan dermaga baru. Pembangunan sejati harus menyentuh jiwa dan minda (mindset) manusia-manusianya.
Gagasan ini memberi kita cermin jernih, bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir adalah panggilan sejarah untuk menuntaskan janji kemerdekaan. Ketika nelayan tradisional mampu membaca arah angin teknologi, ketika perempuan pesisir sanggup mengemas dan memasarkan olahan ikan secara mandiri hingga tembus pasar nasional melalui media digital, dan ketika kooperativa nelayan sanggup menawar harga secara adil di hadapan para pemodal besar, pada titik itulah Marhaenisme hadir bukan sekadar sebagai jargon politik masa lalu, melainkan sebagai mesin pembebasan sosial yang nyata.
Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, aktivis kerakyatan, dan pelaku industri bergandengan tangan mendukung inisiatif pendidikan emansipatoris seperti ini. Laut adalah masa depan bangsa kita, dan masa depan itu hanya akan gilang-gemilang jika para penjaga lautnya kaum marhaen pesisir hidup sejahtera, berdaya, dan bermartabat di tanah airnya sendiri.