Abdul Mu'ti: Spotlight Kapasitas, Kapabilitas, dan Integritas Menteri Pendidikan

Dokumen pribadi. Ilustrasi kolaboratif penulis dengan Meta IA WhatsApp Business

Oleh: Nur Ahmad Hidayat

Meluruskan dan Menegakkan Falsafah Legendaris Ki Hadjar Dewantara: Ing Ngarso Sung Tulodo. Ing Madyo Mangun Karso. Tutwuri Handayani.

Menguji seorang menteri tidak cukup dengan membaca daftar program, mendengar pidato, atau menilai penampilannya di ruang publik. Jabatan menteri menuntut kapasitas kepemimpinan, kapabilitas menerjemahkan kebijakan menjadi hasil, serta integritas dalam menjalankan tanggung jawab negara. Perlu tegak lurus. Pemimpin memberi contoh keteoadanan. Ditengah membangun semangat seeta kehendak. Di belakang memberikan dorongan moral..

Dalam konteks itu, Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) berada dalam ruang pengujian yang tidak sederhana. Ia memimpin birokrasi pendidikan dengan persoalan struktural yang telah berlangsung lama. Pada saat yang sama, kementerian juga berhadapan dengan dinamika organisasi, perkembangan politik nasional, serta persoalan hukum yang bersinggungan dengan kewenangan institusinya.

Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana kapasitas, kapabilitas, dan integritas kepemimpinan Abdul Mu'ti tercermin dalam kebijakan dan respons kementerian ketika menghadapi persoalan-persoalan tersebut?

Kapasitas: Konsepsi dan Arah Pendidikan

Abdul Mu'ti datang ke kementerian dengan bekal akademik dan pengalaman organisasi yang patut diperhitungkan. Rekam jejaknya di Muhammadiyah, termasuk pengalaman memimpin organisasi, memberikan modal konseptual dan kepemimpinan. Ia juga pernah masuk dalam pembicaraan pengisian posisi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2020, meskipun pada akhirnya tidak mengambil posisi tersebut.

Ketika dipercaya memimpin Kemendikdasmen pada 2024, publik tentu berharap pengalaman akademik dan organisasinya dapat diterjemahkan menjadi arah pendidikan yang jelas, terukur, dan berpihak kepada kebutuhan peserta didik.

Sejumlah program prioritas telah diperkenalkan, mulai dari penguatan karakter, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pemerataan kesempatan pendidikan, perbaikan sarana-prasarana, hingga penguatan literasi, numerasi, sains, dan teknologi. Pada 2025, kementerian juga memaparkan tujuh program prioritas, termasuk pembelajaran mendalam, coding, kecerdasan buatan, dan Tes Kemampuan Akademik.

Namun, kapasitas konseptual tidak berhenti pada kemampuan merumuskan program. Ukurannya juga terletak pada keberanian menentukan prioritas, kecermatan membaca persoalan, dan kemampuan menggerakkan perangkat kementerian untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kapabilitas: Gagasan Harus Menjadi Hasil

Pendidikan tidak berubah hanya karena program diperbanyak atau anggaran dibelanjakan. Revitalisasi sekolah, distribusi perangkat digital, Program Indonesia Pintar, peningkatan kompetensi guru, dan berbagai kebijakan lainnya perlu dinilai dari dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.

Apakah fasilitas pendidikan semakin merata? Apakah guru memperoleh dukungan yang memadai? Apakah kesenjangan mutu antardaerah semakin menyempit? Apakah peserta didik benar-benar memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik?

Pertanyaan tersebut penting karena kapabilitas seorang menteri bukan semata-mata kemampuan mengelola administrasi. Ia juga dituntut memastikan kebijakan bekerja sampai ke ruang kelas, termasuk di wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Di sinilah kepemimpinan diuji: kemampuan menghubungkan konsepsi, birokrasi, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan kebutuhan masyarakat dalam satu arah kebijakan yang konsisten.

Integritas: Hukum dan Tanggung Jawab Kelembagaan

Pengujian terhadap kepemimpinan kementerian juga relevan ketika berhadapan dengan perkembangan hukum. Pada 29 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 280/PUU-XXIV/2026 mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. MK memaknai tenggat pelaksanaan kewajiban pencabutan keputusan tata usaha negara menjadi 14 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap diterima oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Putusan tersebut juga mengubah tenggat sebelum penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi menjadi 21 hari kerja.

Sehari kemudian, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Berdasarkan informasi amar putusan yang dipublikasikan melalui Kepaniteraan MA dan pemberitaan mengenai perkara tersebut, kasasi dikabulkan, putusan pengadilan sebelumnya dibatalkan, dan perkara diadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Pokok tuntutannya mencakup pernyataan bahwa surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta perintah agar dokumen ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Kemendikdasmen menjadi pihak tergugat dalam perkara tersebut. Fakta ini membuat respons kelembagaan kementerian menjadi bagian penting untuk diperhatikan publik.

Namun, terdapat batas tanggung jawab yang perlu ditegaskan. Surat tersebut diterbitkan pada 2019, sebelum Abdul Mu'ti menjabat sebagai menteri. Karena itu, persoalan penerbitannya tidak tepat jika langsung dilekatkan sebagai tanggung jawab pribadi Abdul Mu'ti. Pengujian terhadap kepemimpinannya lebih relevan diarahkan pada bagaimana kementerian merespons putusan pengadilan dan memastikan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.

Pada 6 November 2026, Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa belum ada proses hukum lebih lanjut maupun pembahasan internal di kementeriannya mengenai putusan tersebut. Pernyataan itu layak menjadi perhatian sekaligus dasar bagi publik untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Bagaimana kementerian memahami konsekuensi putusan itu? Langkah administratif apa yang perlu ditempuh? Bagaimana koordinasi internal dilakukan agar tindak lanjutnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian wajar dari pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Putusan MK memberikan kerangka umum mengenai tenggat pelaksanaan putusan PTUN, sedangkan putusan MA menyangkut sengketa konkret atas surat keterangan tersebut. Keduanya perlu dibaca sesuai ruang lingkup dan konsekuensi hukumnya masing-masing.

Kepemimpinan di Tengah Dinamika Politik

Abdul Mu'ti dikenal relatif tenang dan tidak banyak tampil dalam perdebatan politik terbuka. Sikap low profile dapat menjadi modal untuk menjaga stabilitas organisasi dan hubungan antarlembaga. Namun, dalam situasi tertentu, ketenangan juga perlu disertai komunikasi publik yang memadai agar tidak menimbulkan kesan bahwa kementerian belum memiliki arah respons yang jelas.

Di tengah dinamika politik elite, seorang menteri memang dituntut cermat menjaga hubungan kelembagaan. Akan tetapi, kehati-hatian tersebut perlu berjalan beriringan dengan kewajiban administratif, kepastian hukum, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Karena itu, yang perlu dinilai bukan dugaan mengenai tekanan politik atau motif personal yang belum terbukti, melainkan langkah nyata, keputusan kelembagaan, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, kapasitas, kapabilitas, dan integritas Abdul Mu'ti tidak hanya diuji di ruang akademik, forum organisasi, atau panggung kebijakan pendidikan. Ketiganya juga diuji ketika kementerian menghadapi persoalan yang memerlukan ketegasan, koordinasi, dan komunikasi publik yang baik.

Kemendikdasmen perlu menunjukkan bahwa setiap persoalan dapat ditangani melalui mekanisme kelembagaan yang tepat. Publik tentu berharap kementerian tetap memiliki daya gerak, kejelasan sikap, dan kemampuan menjalankan tanggung jawabnya, sekalipun persoalan yang dihadapi bersinggungan dengan dinamika politik nasional.

Inilah salah satu ukuran kepemimpinan seorang menteri: bukan semata-mata seberapa tenang ia menghadapi persoalan, melainkan seberapa jelas, terukur, dan bertanggung jawab institusi yang dipimpinnya memberikan respons ketika negara dan masyarakat membutuhkan kehadirannya.