Polling kumparan: 74,37% Pembaca Sebut Desilnya Tak Sesuai Kenyataan
PerbesarSebanyak 74,37 persen atau 235 pembaca kumparan mengaku sudah melakukan pengecekan desil, tetapi hasilnya tidak sesuai. Angka ini merupakan hasil polling kumparan yang dilakukan pada 25 Agustus - 1 September 2026.
Total ada sebanyak 316 responden yang menjawab polling ini. Sementara, terdapat 25,63 persen atau 81 orang mengaku hasil desilnya sudah sesuai.
Publik sedang diramaikan dengan perhitungan status kesejahteraan keluarga yang disebut desil. Perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial berperan sebagai data penentu sasaran bantuan sosial. Indikator penilaian desil mencakup keterangan individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, serta kepemilikan aset.
Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 10 desil yang masing-masing mewakili 10 persen keluarga di Indonesia. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan yang menunjukkan posisi keluarga dalam kelompok tersebut.
Desil 1 sampai 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, sedangkan desil 5 dapat menjadi sasaran program tertentu seperti PBI-JK sesuai ketentuan dan asesmen yang berlaku.
Namun, penerapannya pun menimbulkan polemik. Hasil pengecekan desil kerap tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Iqbal Marqori (32), misalnya, ia merupakan seorang driver online makanan penyandang tunadaksa. Kakinya harus diamputasi karena kecelakaan pada 2015 silam.
Suatu saat Iqbal iseng mengecek golongan desil di laman Kemensos. Ia terkejut karena ternyata masuk Desil 6-10 dengan kondisi ekonomi yang seadanya.
Hal tersebut membuatnya masuk ke dalam daftar golongan orang dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas sehingga tidak mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah.
"Nah itu lah yang tidak tahu. Saya tidak tahu awalnya. Pas dikasih tahu, saya kaget Desil tinggi. Ini Desilnya orang kaya gitu. Makanya tidak pernah dapat sembako gitu kan. Tidak pernah dapat apa-apa saya, beras aja tidak. Saya Desil 6-10, keterangannya di situ saya tidak menerima bansos," kata Iqbal saat ditemui di kediamannya di Medan, Senin (31/8).
Bahkan, Iqbal mengaku sepeda motor yang dipakai olehnya merupakan milik adik iparnya.
"Tidak ada (aset). Motor pun punya adik ini. Bingung saya makanya, di kampung aja saya tidak ada apa-apa. Di Padang sana saya tinggal ya rumah nenek," ucap Iqbal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pun angkat bicara soal ketidaksesuai hasil pengecekan desil. Ia menyampaikan bahwa pemerintah membuka kesempatan pemutakhiran bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik itu karena inclusion error atau exclusion error.
“Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera,” kata Gus Ipul usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026) malam.
Gus Ipul menjelaskan masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran data melalui saluran-saluran yang telah disediakan. Baik lewat jalur formal yang dimulai dari musyawarah tingkat RT/RW, lalu ke kelurahan/desa, dan diteruskan ke Dinsos dengan aplikasi SIKS-NG, maupun jalur partisipatif seperti aplikasi Cek Bansos, Call Center, atau WhatsApp Center.
“Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa saluran-saluran tersebut adalah upaya pemerintah untuk membuka diri, dengan tidak menutupi data dan membuka partisipasi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran.