Program Prioritas Nasional dan Risiko Tekanan Fiskal dari Ekspansi SDM Negara
Associate Professor dan Kepala Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Airlangga. Mengajar dan meneliti di bidang ekonomi internasional, industri, pembangunan, serta UMKM.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Rosanto Dwi Handoyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini bertujuan memperbaiki status gizi anak-anak, menurunkan angka stunting, serta meningkatkan kemampuan belajar generasi muda sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, intervensi berbasis gizi memang menjadi salah satu investasi sosial paling penting karena kualitas kesehatan anak sangat menentukan produktivitas tenaga kerja di masa depan.
Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tujuan normatifnya, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, ketepatan desain implementasi, serta keberlanjutan pembiayaan dalam jangka menengah dan panjang. Dalam konteks tersebut, implementasi program MBG masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius agar manfaatnya benar-benar optimal.
Ketidakjelasan Fondasi BGN
Salah satu tantangan utama dalam implementasi program MBG adalah terkait posisi kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program secara nasional. Hingga saat ini, keberadaan BGN belum memiliki dasar hukum setingkat undang-undang yang secara jelas mengatur kewenangan dan mekanisme koordinasinya dengan kementerian maupun lembaga lain. Padahal lembaga ini mengelola anggaran yang sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
Dalam praktik tata kelola fiskal modern, lembaga yang mengelola anggaran besar semestinya memiliki legitimasi regulatif yang kuat agar proses implementasi program dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Tanpa kerangka kelembagaan yang jelas, potensi terjadinya ketidakefisienan penggunaan anggaran serta lemahnya pengawasan program menjadi semakin besar.
Ketidakjelasan Indikator Keberhasilan Program
Selain persoalan kelembagaan, indikator keberhasilan program MBG juga masih belum dirumuskan secara komprehensif. Hingga saat ini belum terdapat parameter yang jelas mengenai apakah keberhasilan program diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, penurunan angka stunting, peningkatan kualitas kesehatan anak, atau peningkatan prestasi belajar peserta didik. Ketidakjelasan indikator tersebut berpotensi membuat evaluasi program menjadi sulit dilakukan secara objektif.
Penggunaan indikator stunting sebagai ukuran utama keberhasilan juga perlu dilihat secara hati-hati karena populasi anak stunting hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan populasi anak Indonesia. Sementara itu, program MBG dirancang untuk menjangkau seluruh peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan langsung antara program MBG dan penurunan stunting belum tentu signifikan secara empiris jika tidak disertai indikator tambahan yang lebih komprehensif.
Tantangan Implementasi di Tingkat SPPG
Pelaksanaan program MBG di tingkat lapangan sangat bergantung pada kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun hingga saat ini standar pelayanan pemenuhan gizi di berbagai daerah masih belum menunjukkan keseragaman yang memadai. Tidak semua unit pelaksana memiliki tenaga ahli gizi yang mampu memastikan kualitas nutrisi makanan yang diberikan kepada peserta didik sesuai standar kesehatan nasional.
Selain itu, munculnya beberapa kasus keracunan makanan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa sistem pengawasan kualitas distribusi makanan masih perlu diperkuat. Program pemenuhan gizi tidak cukup hanya memastikan makanan tersedia bagi peserta didik, tetapi juga harus menjamin keamanan konsumsi serta kesesuaian kandungan nutrisinya.
Tantangan Efisiensi dalam Rantai Distribusi Program
Keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam rantai distribusi bahan baku program MBG secara konseptual bertujuan memperkuat ekonomi lokal. Namun dalam praktiknya, penambahan mata rantai distribusi baru justru berpotensi meningkatkan biaya logistik yang harus ditanggung pelaksana program di lapangan. Jika sebelumnya bahan baku dapat diperoleh langsung dari petani atau distributor utama, maka keberadaan perantara tambahan berpotensi meningkatkan biaya produksi makanan.
Dalam kondisi anggaran per porsi yang terbatas, peningkatan biaya distribusi berpotensi berdampak pada kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, efektivitas pelibatan koperasi desa dalam mendukung distribusi program MBG perlu dikaji secara lebih matang agar tidak justru memperpanjang rantai pasok yang berisiko menurunkan kualitas layanan.
Risiko Fiskal dari Kebijakan Pengangkatan Pegawai SPPG sebagai PPPK
Persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah rencana pengangkatan pegawai SPPG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada dasarnya SPPG merupakan entitas yang dikelola sektor swasta dengan orientasi operasional berbasis perhitungan biaya dan keuntungan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam pembiayaan tenaga kerja melalui mekanisme PPPK berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam struktur belanja negara.
Kebijakan ini juga berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam sistem kepegawaian nasional, terutama ketika di beberapa daerah justru terjadi pengurangan tenaga PPPK pada sektor pendidikan dan kesehatan akibat keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi ketidakkonsistenan dalam prioritas kebijakan pengelolaan aparatur negara.
Pentingnya Evaluasi untuk Menjaga Keberlanjutan Fiskal Program
Program MBG merupakan salah satu program sosial terbesar dalam kebijakan fiskal nasional saat ini. Dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar, keberlanjutan program dalam jangka menengah dan panjang perlu direncanakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia apabila dilaksanakan dengan desain kebijakan yang matang dan terintegrasi. Namun tanpa kesiapan kelembagaan yang kuat, indikator kinerja yang jelas, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta perencanaan fiskal yang berkelanjutan, program MBG berisiko menjadi beban tambahan bagi keuangan negara di masa depan.
Oleh karena itu, evaluasi kebijakan secara menyeluruh menjadi langkah penting agar program MBG benar-benar mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.