Saat Langit Menjadi Pengawas: Drone, Privasi Data, dan Etika Pembentukan Undang-Undang
Tulisan dari BN indra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada masa lalu, drone kerap dipandang sebagai perangkat mahal yang hanya dimiliki kalangan tertentu. Kini, pesawat tanpa awak yang dilengkapi kamera beresolusi tinggi dapat diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau, bahkan mendekati harga telepon pintar kelas menengah. Pemanfaatannya pun semakin luas, mulai dari dokumentasi pernikahan, pemetaan wilayah, pengiriman barang, hingga produksi konten media sosial. Di balik berbagai kemudahan tersebut muncul persoalan mendasar: siapa yang menjamin privasi warga ketika drone terbang di atas rumah dan merekam aktivitas di lingkungan privat?
Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki sejumlah landasan hukum yang relevan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan citra wajah dan data biometrik sebagai data pribadi yang pemrosesannya harus dilakukan secara sah dan berdasarkan persetujuan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara mengatur aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengawasan ruang udara, termasuk ruang udara rendah yang menjadi wilayah operasi drone. Secara normatif, kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa tindakan merekam orang lain dari udara tanpa dasar atau izin yang sah bukanlah persoalan ringan.
Persoalan tidak berhenti pada keberadaan peraturan tertulis. Hukum juga dipengaruhi oleh nilai yang mendasari pembentukannya dan sikap masyarakat maupun aparat ketika melaksanakannya. Pada titik inilah aksiologi, sebagai cabang filsafat yang mengkaji nilai, menjadi relevan. Aksiologi tidak hanya mempertanyakan materi apa yang diatur oleh hukum, tetapi juga tujuan pengaturan dan nilai yang hendak dijaga.
Max Scheler menguraikan hierarki nilai yang meliputi nilai kesenangan, nilai kegunaan, nilai vital, nilai spiritual atau kerohanian, dan nilai kesucian. Jika kerangka tersebut diterapkan pada penggunaan drone, kepentingan pemilik untuk memperoleh hiburan atau menghasilkan konten dapat ditempatkan pada ranah kesenangan dan kegunaan. Sebaliknya, martabat serta privasi orang yang direkam berkaitan dengan nilai kerohanian yang lebih tinggi. Hukum yang berlandaskan moralitas semestinya tidak membiarkan kepentingan yang lebih rendah menyingkirkan nilai yang lebih tinggi.
Gagasan tersebut memiliki kesesuaian dengan etika Immanuel Kant. Manusia, menurut Kant, harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak boleh semata-mata dijadikan sarana. Ketika seseorang direkam tanpa persetujuan lalu videonya disebarluaskan untuk memperoleh perhatian atau jumlah penonton, orang tersebut berisiko diperlakukan hanya sebagai alat bagi kepentingan pembuat konten.
Dalam perspektif Islam, perlindungan kehormatan dikenal melalui konsep hifz al-'ird. Nilai ini berkaitan dengan pemeliharaan martabat manusia dan sejalan dengan larangan Al-Quran terhadap tindakan mencari-cari kesalahan serta memata-matai orang lain sebagaimana termuat dalam QS Al-Hujurat [49]: 12.
“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” QS Al-Hujurat [49]: 12.
Meski demikian, pandangan yang mendukung pemanfaatan teknologi juga perlu diperhitungkan. Perspektif utilitarian yang diasosiasikan dengan Jeremy Bentham dapat mengingatkan bahwa pembatasan drone yang berlebihan berpotensi menghambat manfaat sosial dan ekonomi, seperti pemetaan, pertanian presisi, kegiatan logistik, dan industri kreatif. Pertimbangan tersebut patut diperhatikan. Menjaga moralitas hukum tidak identik dengan menolak kemajuan teknologi. Hal yang perlu dicari ialah titik keseimbangan agar manfaat teknologi tetap dapat diperoleh tanpa mengorbankan kehormatan dan hak privat individu.
Menurut pandangan penulis, pengintegrasian nilai moral ke dalam regulasi drone setidaknya membutuhkan tiga langkah. Pertama, peraturan pelaksana Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara perlu mengatur secara tegas pembatasan perekaman di atas kawasan hunian tanpa persetujuan penghuni, disertai pengecualian yang terukur untuk kepentingan umum. Kedua, diperlukan mekanisme penghubung antara rezim hukum pengelolaan ruang udara dan rezim pelindungan data pribadi.
Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakjelasan kewenangan antarlembaga. Penanganan pelanggaran operasional drone perlu terhubung dengan penanganan pelanggaran pemrosesan data pribadi oleh otoritas yang berwenang. Tanpa koordinasi, masing-masing lembaga berpotensi saling melempar tanggung jawab.
Ketiga, edukasi bagi masyarakat yang menggunakan drone perlu menjadi bagian dari proses pendaftaran atau persyaratan operasional. Pembentukan budaya hukum tidak cukup mengandalkan ancaman pidana atau sanksi administratif. Pengguna harus memahami batas penggunaan teknologi, tanggung jawab atas data yang direkam, serta konsekuensi dari tindakan yang mengganggu privasi orang lain.
Persoalan drone memperlihatkan bahwa undang-undang tidak pernah sepenuhnya netral, karena setiap pengaturan mencerminkan pilihan mengenai nilai yang hendak diprioritaskan. Apabila pembentuk undang-undang hanya menitikberatkan manfaat teknologi dan mengabaikan martabat manusia, hukum akan kehilangan legitimasi moralnya. Ruang udara memang dapat dimanfaatkan secara terbuka berdasarkan ketentuan yang berlaku, tetapi keterbukaan ruang udara tidak boleh dimaknai sebagai hilangnya hak privasi masyarakat.

