Atasi Kemiskinan Pemda DIY Fokus Garap Kuntul Gunung Samudera Hindia, Maksudnya?

Suasana Tugu Jogja. Foto: Kumparan

Menjawab data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak di Jawa, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengatakan akan fokus menggarap Kuntul Gunung yang berada di garis pantai Samudera Hindia.

Untuk diketahui, data BPS yang dirilis pekan ini mengungkapkan, persentase penduduk miskin di DIY mencapai 11,49 persen. Dari jumlah total penduduk DIY sebanyak 4,07 juta maka ada 463.630 penduduk miskin di DIY.

Di bawah DIY ada Jateng (10,98 persen / 3,86 juta orang miskin), Jatim (10,49 persen / 4,236 juta orang miskin), Jabar (7,98 persen / 4,05 juta orang miskin), Banten (6,24 persen / 829 ribu orang miskin) dan yang paling sedikit persentase penduduk miskinnya adalah DKI Jakarta (4,61 persen / 494 ribu orang miskin).

Dalam rilis pers yang diterima redaksi akhir pekan kemarin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Beny Suharsono, mengatakan Pemda DIY akan menyasar tiga kabupaten di mana angka kemiskinannya paling tinggi.

Tiga kabupaten tersebut berada di sisi selatan DIY meliputi Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul, yang belakangan populer disebut dengan akronim Kuntul Gunung.

“Hal itu juga sudah sesuai dengan visi Sultan HB X bahwa Jogja harus menghadap selatan dengan menjadikan Samudra Hindia atau garis Pantai Selatan sebagai kekuatan perekonomian baru. Ngarsa Dalem dalam pidato pelantikannya sudah ngendiko bahwa Jogja harus Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja,” papar Beny.

Merujuk data BPS 2022, penduduk miskin DIY paling banyak memang berada di selatan. Berturut-turut secara persentas berada di Kabupaten Kulon Progo (18 persenan dari total penduduk setempat), Gunungkidul (16 persenanan), Bantul (13 persenan dari total jumlah penduduk setempat), Sleman (8,7 persen), dan terakhir di Kota Yogya (8 persenan).

Sedangkan secara jumlah, orang miskin di DIY berturut-turut berada di Bantul (130 ribuan), Gunungkidul (123 ribuan), Sleman (99 ribuan), Kulon Progo (73 ribuan), dan Kota Yogya (30 ribuan).

“Ketiga daerah kuntul gunung di sisi selatan DIY tersebut juga sudah berkomitmen untuk saling berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan terutama untuk kawasan pesisir, kawasan garis pantai Samudera Hindia,” lanjut Benny.

Benny melanjutkan, dengan menyelesaikan 3 kabupaten di selatan DIY, artinya sudah akan berdampak kepada setidaknya 330 ribu jumlah orang miskin di DIY atau sekitar 70 persen total penduduk miskin di DIY.

Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Soman Wisnu Darma. Foto: Widi RH Pradana

Diminta tanggapannya mengenai langkah Pemda DIY tersebut, Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Soman Wisnu Darma, membenarkan langkah yang diambil Pemda DIY.

“Sudah betul (pembangunan kawasan selatan). Jadi dengan sekarang orientasinya pembangunan ke arah selatan dan juga pembangunan sekarang Ngarsa Dalem itu berfokus pada pemerintahan desa dan kalurahan, dimana mereka diberikan otonomi yang lebih luas lagi, itu sudah tepat,” kata Soman.

Dalam jangka pendek, menurut Soman, Pemda DIY musti fokus memberi pekerjaan pada golongan terbawah masyarakat, sebab berdasar profil penduduk miskin DIY terdiri dari 48 persen adalah lulusan SMP, 23 persen lulusan SD, SMA-D1 sebesar 29 persen.

“Kalau penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di DIY kan tidak ada yang lulusan D3 dan sarjana. Jadi bisa saja bantuan, atau program kalurahan itu secara khusus menyasar lulusan SD dan SMP. Dan harus berkelompok, karena mereka ini kan secara attitude kerja memang harus dibina. Dalam jangka panjang, pembangunan kawasan juga musti menarik lulusan SD dan SMP untuk bisa terlibat,” papar Soman.

Data BPS juga menyebutkan bahwa hampir 70 persen penduduk miskin DIY tinggal di perkotaan atau pusat-pusat pembangunan baru terutama memang di 3 kabupaten di sisi selatan DIY. Sehingga, menurut Soman, setiap pembangunan baru di sisi selatan DIY memang semestinya bisa mengerek golongan terbawah untuk bisa ikut terlibat.

Menurut Soman, corak pembangunan ekonomi di DIY selama ini hanya memiliki 2 poros utama yakni wisata dan pendidikan.

“Jadi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan taraf kesejahteraan, semua bentuk bantuan atau apapun treatment harus berkaitan dengan dua kutub atau poros perekonomian Jogja, yaitu yang berhubungan dengan universitas dan turunannya dan juga wisata dan turunannya. Dan ingat selalu golongan terbawah harus bisa terlibat,” jelas Soman.

Dalih DIY IPM Tertinggi Nomor 2 Nasional

IPM 2021.

Dalam rilis berisi paparan panjang tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Beny Suharsono juga mengingatkan bahwa dari BPS pula ada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di mana Yogya rangking tertinggi nomor 2 nasional, hanya kalah skor tipis dari DKI Jakarta. Dan hal itu konsisten dalam beberapa tahun terakhir dan masih tetap tertinggi kedua pada 2022 kemarin dengan nilai yang juga konsisten naik.

IPM, dijelaskan Benny, adalah indeks yang memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan negara / pemerintah daerah.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IPM suatu pemerintahan negara / pemerintahan daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

DIY memiliki IPM 2022 dengan skor 80,64 kalah satu poin dari DKI Jakarta yang memiliki IPM 81,65. Sebagai perbandingan, IPM Jawa Barat tahun 2022 mencapai 73,12 dan Jawa Tengah tahun 2022 mencapai 72,79 dan Jawa Tengah hanya 72,75.

“Dengan 80,64 itu, skor IPM DIY jauh di atas skor IPM rata-rata provinsi Indonesia yang hanya 72,91,” tandas Benny.

Dari 3 indeks IPM, DIY bahkan menyabet sebagai yang tertinggi -mengalahkan Jakarta- di 2 indeks yakni Usia Harapan Hidup 75,08 tahun. Lalu untuk Harapan Lama Sekolah yaitu 15,65 tahun. DIY hanya kalah dengan DKI di pengeluaran per kapita. Sebagai provinsi dengan pengeluaran perkapita tertinggi kedua nasional, angka DIY yaitu Rp 14,48 juta dan DKI Jakarta Rp 18,92 juta.

“Jadi secara kinerja pembangunan kita, boleh dikata jauh sekali ya antara kita di DIY dan Jateng-Jabar-Jatim dan Banten. Ini data ya yang bicara,” jelas Beny.

Ilustrasi kemiskinan. Foto: istimewa

Menurut Beny, data tingkat kemiskinan dari BPS menjadi masukan penting agar rencana pembangunan yang terbukti menjadikan DIY terbaik kedua nasional, bisa lebih menyasar golongan yang masih belum bisa ditarik tingkat ekonominya tersebut.

Data kemiskinan juga dapat menjadi evaluasi penerapan kebijakan. Terutama dalam mengantisipasi dan penanganan kemiskinan di Yogyakarta. Fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan.

Pemerintah, lanjutnya, dalam beberapa waktu terakhir secara nyata menyasar daerah-daerah tertinggal. Dengan fokus pada tiga kabupaten di wilayah selatan, diantaranya Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul. Hal tersebut pun sudah tertuang jelas dalam Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027 yang dinamai Pancamulia.

“Ada JJLS yang membuka akses ekonomi dan wisata. Kami kembangkan semua di selatan, tinggal disusun master plan pembangunan di wilayah selatan. Nanti dibuat jejaring,” ujarnya.