Bagaimana Unifikasi Data akan Menguntungkan Birokrat Pemerintah dan Masyarakat?

Unifikasi data memiliki peran besar dalam pemerintahan dan secara bersamaan bisa menguntungkan masyarakat sekaligus birokrat.

Ilustrasi PNS. Foto: Dok. Setkab

Setiap tahun gaji buruh mengalami kenaikan yang disesuaikan dengan inflasi dan kenaikannya ditentukan oleh pemerintahan di level provinsi. Pada tahun 2024, rata-rata gaji buruh di Indonesia mengalami kenaikan rata-rata sekitar 4 persen dengan UMP Maluku Utara dan Jogja sebagai daerah dengan kenaikan gaji buruh tertinggi yakni 7, 5 dan 7,2 persen.

Di saat yang bersamaan pemerintah mengumuman kenaikan gaji PNS yakni sebesar 8 persen dan pensiunan sebesar 12 persen.

CEO Volantis Technology, CEO Volantis Technology, Bachtiar Rifai dalam diskusi internal bulanan bertema Unifikasi Data, di Yogyakarta, akhir pekan lalu mengatakan, sekilas hal itu tampak tak adil.

Kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri begitu tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan gaji buruh. Sehingga di berbagai platfrom media berita dan media sosial hal itu cukup menyita perhatian publik.

“Ada yang tahu nggak kalau gaji PNS itu naiknya tidak tiap tahun sedangkan gaji buruh naik tiap tahun? Karena nggak ada yang tahu, jadi ya gaji PNS naik langsung di-bully tuh,” kata Bachtiar yang disambut tawa seluruh peserta diskusi.

Presiden Jokowi berfoto bersama peserta Rakernas KORPRI 2019, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/2) siang. Foto: Agung / Humas Setkab

Berdasar data kenaikan gaji buruh sejak 2019 hingga 2024 jauh melampuai kenaikan gaji PNS. Namun, cibiran masyarakat terhadap setiap kenaikan gaji PNS, menurut Bachtiar, tidak hanya terjadi karena masyarakat tidak tahu bahwa gaji PNS tidak naik tiap tahun setiap tahun seperti buruh, namun juga ada skeptisisme terhadap kinerja birokrasi di Indonesia.

“Masalah yang lebih dalam lagi, sebenarnya kita tidak punya mekansime penggajian dan tunjangan bagi birokrat yang mendorong produktifitas mereka. Saya bukan pakar masalah HRD tapi by data, kita bisa melihatnya, bahwa tidak ada merit system di skema penggajian birokrat kita secara umum.”

“Jadi PNS yang pinter dan inovatif masih kurang mendapat apresiasi karena sistem insentif kan tidak ada. Gaji dan tunjangan saja, sama saja dengan yang malas,” papar Bachtiar yang menyelesaikan sarjananya di Ilmu Fisika UGM dan meraih gelar Master di bidang Informasi System Teknologi Sub Bidang Startup Technology di ITS.

Beras dan Ekspektasi Masyarakat sebagai Kunci

Ilustrasi beras di gudang Bulog. Foto: Dok. Setkab

Persepsi masyarakat secara umum yang buruk setiap ada berita kenaikan gaji atau pemberian fasilitas kepada PNS sebenarnya memperlihatkan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja birokrat belum bisa dipenuhi.

“Mari kita tunda soal gaji PNS dan apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki mekansime penggajian PNS. Kita bicarakan secara umum peran unifikasi data bagi pemerintah,” kata Bachtiar.

Untuk diketahui, unifikasi data, atau sering disebut integrasi data, adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu platform terpadu.

Tujuan utama dari unifikasi data yakni untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan terhubung tentang informasi yang tersedia. Proses ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan penyatuan data dari berbagai sumber, termasuk departemen atau sistem yang mungkin beroperasi secara terpisah.

CEO Volantis Technology, Bachtiar Rifai (kanan), berfoto bersama CPO Volantis Technolgy, Dadan Ramdan. Foto: ESP

Menurut Bachtiar, setidaknya ada 3 hal utama yang bisa dikerjakan oleh para pakar data di Indonesia untuk mengambil peran dalam perbaikan persepsi masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

Pertama, formulasi kebijakan. Masalah hari ini mengenai kelangkaan beras di pasar, kok bisa terjadi padahal ancaman el nino sudah diprediksi BMKG sejak akhir 2022 lalu atau lebih dari setahun lalu. Sebab, meski pemerintah telah mengetahui prediksi el nino yang mengancam seluruh dunia tersebut sejak setahun sebelumnya, namun bagaimana memformulasikan kebijakan untuk mengahadapi hal itu bukan perkara yang mudah.

Data mengenai stok beras nasional? Siapa yang mengetahuinya? Apakah Bulog? Atau Kementan? Atau Kemendag?

Cadangan beras di Bulog bisa diketahui tapi cadangan beras yang disimpan di rumah petani, gudang pedagang, atau rumah-rumah penduduk biasa, siapa yang tahu? Bagaimana dengan cadangan beras di market dunia? Bagaimana jika India dan Thailand tiba-tiba setop ekspor beras seperti yang terjadi 2023 lalu?

“Kita memiliki Badan Pangan Nasional tapi sulit optimal kalau tidak ada unifikasi data pangan nasional. Data dari semua stakeholder pangan masih terpisah-pisah. Sampai kapanpun kita sulit memformulasikan kebijakan pangan kalau kita tidak pegang data secara holistik,” jelas Bachtiar.

Paling Penting: Analisis Prediktif

Ilustrasi analisis prediktif. Foto: Pixabay

Menurut Bachtiar, dengan negara sebesar Indonesia, sulit bagi pemerintah memformulasikan kebijakan tanpa ada unifikasi data.

“Kalau formulasi kebijakan tidak tepat, akibatnya persepsi kepercayaan publik turun. Gimana PNS mau naik gaji tiap tahun?,” kata Bachtiar, tertawa.

Sehingga hal tersebut memungkinkan alokasi sumber daya berbasis data, memastikan bahwa sumber daya ditargetkan ke area yang paling membutuhkan dan memaksimalkan dampaknya.

Misalnya, bagaimana dari data analisis pangan, petani mana yang perlu mendapat pendampingan secara komprehensif agar produktivitas nasional meningkat. Bagaimana pembagian pupuk yang efektif dan efisian, pun, bisa dijawab oleh Unifikasi Data.

“Termasuk dalam hal ini bagaimana memaintaince irigasi? Bendungan sudah banyak dibangun tapi irigasi by data BPS secara nasional rusak 60 persen,” kata Bachtiar.

Unifikasi Data juga memungkinkan pemerintah untuk memotong birokrasi yang bertele-tele dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Misalnya, platform data terbuka yang didukung oleh unifikasi data dapat menyediakan informasi waktu nyata kepada warga negara tentang proyek infrastruktur, alokasi anggaran, dan metrik kinerja pemerintah. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan dan mendorong keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan. Persepsi jadi positif kan, kalau ada naik gaji jadi bisa dimengerti oleh warga,” jelas Bachtiar.

Tim Volantis Technology berfoto bersama usai diskusi bulanan Big Data pada akhir pekan lalu di kantor Volantis di Yogyakarta. Foto: ESP

Unifikasi data, ditambah dengan alat analitik canggih, membuka jalan untuk pemodelan prediktif. Dengan menganalisis data historis dan mengidentifikasi tren, pemerintah dapat mengantisipasi potensi masalah dan secara proaktif mengembangkan solusi.

“Misalnya, menganalisis data cuaca dan pola bencana historis dapat membantu memprediksi kemungkinan bencana alam dan memungkinkan tindakan proaktif seperti rencana evakuasi, penyiapan pangan, dan mobilisasi sumber daya. Demikian pula, menganalisis data kesehatan masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi wabah dan menginformasikan tindakan pencegahan,” papar Bahtiar.

Dengan menerapkan Unifikasi Data di segala lini, pemerintah akan bisa menciptkan birokrasi yang berlandaskan merit sistem. Sehingga seperti di Singapura yang telah menerapkan Unifikasi Data dalam sistem penggajian birokrat, sehingga dapat memastikan gaji PNS-nya secara konsisten, adil, dan transparan berbasis merit sistem yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan gaji.

“Jadi kalau gaji PNS yang bagus-bagus mau naik tiap tahun ya bisa dihitungkan dengan transparan dan masyarakat juga bakal menerima karena persepsinya terhadap kinerja birokrasi dibenahi dulu,” kata Bachtiar.

Bukan Solusi Ajaib

CTO Volantis, Muhammad Habib. Foto: Dok. Istimewa

Melanjutkan paparan Bachtiar Rifai, CTO Volantis, Muhammad Habib Rosyad, mengingatkan bahwa bagaimanapun Unifikasi Data bukanlah sebuah solusi ajaib.

“Maksudnya, trus sembarangan pokoknya unifikasi data, kan jadinya sia-sia juga. Diperlukan komitmen semua pihak dan juga keandalan, pengalaman panjang dalam mengolah Big Data, AI, dan Machine Learning serta keamanan teknologi untuk memastikan seluruh prosus unifikasi data sukses,” kata Habib.

Sebagai CTO, Habib menjelaskan bagaimana selama ini Vontalis Technology telah memiliki infrastruktur teknologi yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun, serta tenaga ahli berpengalaman yang telah membantu berbagai lembaga pemerintahan dan kementerian dalam bidang unifikasi data.

Volantis telah membuktikan diri mampu mengatasi berbagai tantangan dalam unifikasi data, seperti masalah konektivitas data, standardisasi data, kualitas data, dan keamanan data.

Habib mengilustrasikan bagaimana Volantis Technology terlibat dalam digitilasi sebuah instansi pemerintah.

“Bayangin antar instansi itu format datanya sendiri-sendiri, tidak ada standar, sehingga tidak bisa dikomunikasikan atau sulit untuk diintegrasikan. Beruntung sekarang sudah dimulai Satu Data Indonesia, jamin Volantis terlibat dulu kan masih awal-awal digitalisasi data pemerintahan,” jelas Habib yang menyelesaikan gelar Master Information Technology di Monash University Australia sekaligus penerima beasiswa leadership dari pemerintah Aussie ini.

Ilustrasi data. Foto: Canva

Mengenai keamanan data yang hari ini menjadi isu nasional karena gencarnya serangan hacker pada situs KPU dan juga masalah Sirekap, Habib menjelaskan bahwa Volantis memiliki sertifikasi ISO 27001 dan ISO 9001 yang membuktikan bahwa Volantis menjunjung tinggi keamanan data dan privasi dalam proses unifikasi dan pengolahan data.

Dalam kata penutupnya, CEO Volantis Technology Bachtiar Rifai dan CTO Volantis, Muhammad Habib Rosyad menjelaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari transformasi Indonesia baik di sektor bisnis maupun pemerintahan.

“Kata kuncinya adalah komitmen. Kami di Volantis Technology berkomitmen untuk menjadi mitra lembaga pemerintahan dalam mencapai tujuan mereka. Ini sudah jadi komitmen merah putih,” kata Bachtiar.

Adapun Habib mengatakan, dengan solusi unifikasi data yang komprehensif dan terpercaya, efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bukan lagi menjadi mimpi.

“Mari kita wujudkan. Kita anak-anak tech pasti bisa membuat Indonesia lebih baik,” tandas Habib.