Konten Media Partner

Belum Ada Mediasi, Warga Lempuyangan Tolak Pengukuran Lahan oleh PT KAI

16 April 2025 14:46 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Warga yang tinggal di sekitar kawasan Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, menolak penggusuran rumah mereka oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Foto: Dok. Resti Damayanti/Pandangan Jogja
zoom-in-whitePerbesar
Warga yang tinggal di sekitar kawasan Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, menolak penggusuran rumah mereka oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Foto: Dok. Resti Damayanti/Pandangan Jogja
ADVERTISEMENT
Rencana pengukuran bangunan oleh PT KAI di wilayah RW 01, kawasan Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, ditolak warga. Dalam surat berkop KAI yang diterima awak media, pengukuran dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu (16/4), pukul 09.00 WIB.
ADVERTISEMENT
Pantauan Pandangan Jogja di lokasi menunjukkan bahwa dua perwakilan dari PT KAI sempat mendatangi kediaman Ketua RW 01 Bausasran, Anton Handriutomo, lalu melanjutkan ke posko warga RT 02 RW 01.
Namun, setelah berdialog selama sekitar lima menit, warga menyatakan penolakan atas rencana tersebut. Petugas PT KAI kemudian keluar dari posko tanpa memberikan pernyataan kepada media.
Anton menyampaikan bahwa penolakan warga didasari belum adanya mediasi resmi antara warga dan PT KAI. “Semua warga menolak diadakan pengukuran sebelum ada seperti yang disampaikan oleh Pak Sultan yaitu mediasi antara PT KAI dan warga lewat GKR Mangkubumi,” ujarnya.
Salah seorang warga di sekitar kawasan Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Foto: Dok. Resti Damayanti/Pandangan Jogja
Anton menambahkan, dari informasi yang diterimanya, pengukuran ini menyasar bangunan tambahan milik warga yang berkaitan dengan rencana kompensasi. Beberapa warga diketahui telah menambah bangunan seperti kamar mandi atau kos-kosan, sementara sebagian lainnya masih mempertahankan kondisi rumah asli.
ADVERTISEMENT
“Yang akan diukur adalah bangunan tambahan dari rumah yang kami diami. Tujuannya tadi dikatakan baru pada saat ini ketika mereka datang ke kami adalah untuk kompensasi,” kata Anton.
Di pihak lain, Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menyatakan bahwa pihaknya masih akan mengecek informasi tersebut ke tim terkait. Ia belum memberikan tanggapan atas klaim penolakan dari warga.
“Terkait Lempuyangan belum ada statement lanjutan dari kami karena proses dialog dan sosialisasi masih berlangsung dan sangat dinamis,” ujarnya kepada wartawan.