Dinilai JCW Pemborosan, Berapa Biaya Kunker 55 Pejabat Pemkab Sleman ke Babel?

Konten Media Partner
8 Desember 2023 9:06 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo (tengah). Foto: Pemkab Sleman
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo (tengah). Foto: Pemkab Sleman
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman ke Kabupaten Belitung dikritik oleh Jogja Corruption Watch (JCW) sebagai kegiatan pemborosan jelang tutup buku akhir tahun.
ADVERTISEMENT
Pasalnya, kunjungan kerja tersebut diikuti oleh 55 pejabat di lingkungan Pemkab Sleman, mulai dari Bupati Kustini Sri Purnomo; Kepala Dekranasda Sleman yang juga mantan Bupati periode sebelumnya, Sri Purnomo; puluhan kepala dinas, direktur rumah sakit, hingga para penewu atau camat di wilayah Kabupaten Sleman.
“Apalagi jumlahnya terbilang banyak, yakni 55 orang. Rasanya tak patut. Terkesan hanya pemborosan anggaran jelang tutup buku anggaran tahun 2023,” kata Peneliti JCW, Baharuddin Kamba, pada Rabu (6/12) kemarin.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Aji Wulantra, membantah tudingan tersebut. Menurutnya, kunjungan tersebut memang penting bagi semua pimpinan OPD untuk belajar sistem penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Pemkab Belitung, menurutnya memiliki sistem penyusunan LPPD yang sangat baik sehingga seluruh pimpinan OPD di Sleman perlu belajar dari mereka. Mengingat, bagi setiap daerah hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dari Kementerian Dalam Negeri merupakan hal yang sangat penting.
ADVERTISEMENT
“Kenapa kok banyak mengajak pimpinan OPD? Karena memang laporan pertanggung jawaban Bupati itu menjadi taruhan kinerja Bupati yang sudah biasa dilaksanakan setiap tahun,” kata Aji saat dihubungi Pandangan Jogja, Kamis (7/12).
Soal anggaran yang digunakan untuk kunjungan kerja tersebut menurutnya juga tidak hanya berasal dari satu mata anggaran saja. Anggaran kunker diambil dari alokasi perjalanan dinas para pejabat di instansinya masing-masing.
Anggaran perjalanan dinas itu kemudian digunakan untuk mengikuti kunjungan kerja bersama-sama ke Belitung.
“Mereka bayar sendiri dengan anggaran perjalanan dinas mereka sendiri, jadi tidak dari satu mata anggaran,” ujarnya.
Terkait total biaya kunjungan kerja ke Belitung tersebut, ia mengaku belum mendapatkan rekapnya secara pasti. Namun, untuk tiap satu orang rata-rata memiliki anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 10 juta.
ADVERTISEMENT
“Kalau dipukul rata semua peserta Rp 10 juta, jadi untuk 55 orang total anggarannya sekitar Rp 550 juta. Tapi ini belum pasti, karena saya juga belum tahu datanya secara rinci,” kata Aji Wulantara.