Sejumlah PKL Demo di Kantor Gubernur DIY, Dukung Relokasi Teras Malioboro 2
·waktu baca 2 menit
PerbesarSejumlah PKL di Teras Malioboro 2 melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur DIY, Rabu (11/9). Mereka menyampaikan dukungannya terhadap rencana relokasi Teras Malioboro 2 tahap 2 yang akan dilaksanakan tahun depan.
Salah satu pedagang yang mendukung relokasi, Aris, mengatakan bahwa saat ini mereka sudah merasa dimanusiakan setelah direlokasi dari lorong atau selasar Malioboro.
“Yang dulu pedagang di pedestrian, di lorong, karena sekarang ada penataan, makanya kita itu sudah dimanusiakan, diangkat derajatnya sama Sultan, kita ditempatkan, dikasih tempat yang layak,” ujar Aris, Rabu (11/9).
Ia mengatakan bahwa saat jualan di lorong mereka tidak memiliki legalitas. Namun, setelah direlokasi mereka jadi memiliki legalitas untuk berjualan. Ia juga menyampaikan jika rencana relokasi tahap 2 ini sebenarnya sudah disosialisasikan sejak lama.
“Dari dulu memang sudah disosialisasikan, bahwa di situ (Teras Malioboro 2) tempatnya sifatnya transisi, sementara, itu dari awal sudah disosialisasikan,” lanjutnya.
Pedagang lain, Eko, mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 90 PKL Teras Malioboro yang mendukung rencana relokasi.
“Kita ada sebagian pedagang yang benar-benar pro dengan pemerintah dan itu selamanya cuma diam. Jadi sekaranglah saatnya kita bersuara, bahwa pedagang Teras Malioboro tidak semuanya menginginkan kembali ke selasar dan apalagi menentang kebijakan pemerintah,” kata Eko
Di saat bersamaan, ada juga demo PKL Teras Malioboro 2 di Kantor Gubernur DIY yang menolak rencana relokasi tahap 2. Mereka adalah pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma.
Ketua Paguyuban Tri Dharma, kelompok PKL yang menolak relokasi Supriyati, mengatakan bahwa ada sekitar 500 PKL Teras Malioboro yang mengikuti aksi tersebut. Mereka menuntut proses relokasi yang partisipatif dan menyejahterakan.
Jika hal itu tidak dipenuhi pemerintah, mereka mengancam untuk kembali berdagang di Selasar Malioboro dan membawa masalah tersebut ke UNESCO.
“Kalau tidak digubris, akan kami bawa ke UNESCO dan Komnas HAM,” kata Supriyati di lokasi aksi, Rabu (11/9).
Menanggapi dua aksi demonstrasi tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengaku tidak mengetahui adanya dua aksi tersebut. Pada saat bersamaan, ia sedang dalam tugas dinas di rumah sakit Queen Latifa Hospital, Sleman, untuk meresmikan salah satu gedung milik rumah sakit tersebut.
Terkait dengan keinginan pedagang untuk kembali ke selasar atau lorong Malioboro, Sultan menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi.
“Kalau mereka menuntut untuk kembali ke selasar ya nggak mungkin. Terserah dia. Selasar dudu duweke (selasar bukan milik mereka) kok. Tempat relokasi yang disiapkan,” tegas Sri Sultan.