Konten dari Pengguna

Perbedaan UMK dan UMR sebagai Upah Minimum yang Berlaku di Indonesia

Perbedaan Kata

Perbedaan Kata

Membahas perbedaan kata secara mendalam.

·waktu baca 4 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Perbedaan Kata tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi UMR. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi UMR. Foto: Shutterstock

Di Indonesia, terdapat dua istilah yang digunakan untuk menyebut upah minimum bagi pekerja, yaitu UMK dan UMR. Upah tersebut wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja setiap bulannya. Lalu, apa perbedaan UMK dan UMR?

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, sedangkan UMR merupakan kependekan dari Upah Minimum Regional. Besarnya upah minimum di setiap daerah berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan biaya hidup masing-masing wilayah.

Mengutip buku Ekonomi SMA Kelas XI oleh Dr. M. Suparmoko, M.A. dan Icuk Rangga Bawan, At., M.Si., tinggi-rendahnya biaya hidup tersebut dapat diketahui dengan melihat indeks biaya hidup (costs of living index) atau tingkat inflasi setiap daerah.

Upah minimum setiap daerah itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan UMK atau UMR. Lalu, UMK dan UMR apa bedanya? Simak penjelasannya dalam artikel berikut ini.

Apa yang Dimaksud dengan UMR?

Ilustrasi upah minimum. Foto: Shutterstock

Sebagaimana telah disebutkan, UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional. Penyebutan UMR sudah berlaku sejak era reformasi. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional.

Dalam peraturan tersebut, UMR didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. UMR dibagi menjadi dua, yaitu UMR Tingkat I dan UMR Tingkat II.

UMR Tingkat I adalah upah minimum yang berlaku di satu provinsi. Sedangkan, UMR Tingkat II merupakan upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.

Kedua jenis UMR tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:

  • Kebutuhan

  • Indeks harga konsumen (IHK)

  • Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan

  • Upah umum yang berlaku di daerah tertentu dan antardaerah

  • Kondisi pasar kerja

  • Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita

Sejak tahun 2000, istilah UMR secara resmi diganti dengan UMK dan UMP (Upah Minimum Provinsi). Meski demikian, masih banyak pekerja yang menggunakan UMR untuk menyebut standar upah atau gaji yang berhak diperoleh di wilayah tempat kerjanya setiap bulan.

Baca juga: UMK Baubau 2023 Naik 7,1%, Ini Besarannya

Apa yang Dimaksud dengan UMK?

Ilustrasi UMR. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sesuai namanya, UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah yang ditetapkan di wilayah kabupaten atau kota. Sementara, upah yang berlaku di tingkat provinsi disebut dengan UMP.

Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, UMK dan UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum apabila sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan/atau pengalaman kerja yang dipersyaratkan perusahaan bersangkutan.

Besarnya nilai UMK sendiri dihitung menggunakan penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. UMK bisa berbentuk gaji pokok, bisa juga ditambah dengan tunjangan tetap.

Adapun yang dimaksud dengan gaji pokok adalah upah dasar yang diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaannya. Besaran gaji pokok tidak kurang dari 75% dari total gaji yang diperoleh.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan berarti antara UMK dan UMR. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penyebutannya yang berubah mengikuti aturan resmi dari pemerintah.

Baca juga: Cara Daftar OSS Online untuk UMK dan Non-UMK

UMR Tertinggi di Indonesia

Ilustrasi UMR. Foto: Shutterstock

Seperti yang disebutkan, meski namanya telah diubah menjadi UMK dan UMP, istilah UMR masih digunakan sampai sekarang. Di tahun 2023, UMR tertinggi di Indonesia masih didominasi wilayah Pulau Jawa. Berikut 5 kabupaten/kota dengan UMR tertinggi di Indonesia:

1. Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang menempati posisi pertama di daftar UMR tertinggi di Indonesia tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, kabupaten yang jadi kawasan industri terbesar itu memiliki UMK sebesar Rp5.176.179,07.

2. Kota Bekasi

Menyusul Karawang, Kota Bekasi ada di urutan kedua dengan besaran UMK senilai Rp5.158.248,20. Tak hanya di seluruh Indonesia, besaran UMK tersebut juga menjadikan Bekasi sebagai kota dengan UMK terbesar kedua di daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Kabupaten Bekasi

Masih dari wilayah Jawa Barat, peringkat ketiga UMR tertinggi di Indonesia ditempati Kabupaten Bekasi. Besaran UMK Kabupaten Bekasi tahun 2023 adalah Rp5.137.179,07.

4. DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta menetapkan gaji UMR Jakarta 2023 sebesar Rp4.901.798. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan besaran UMP Jakarta 2022, yaitu Rp4.641.854.

5. Kota Depok

Pada tahun 2022, Kota Depok memiliki UMK sebesar 4.377.231. Di tahun 2023, UMK Depok naik sekitar Rp317.262 dari sebelumnya menjadi Rp4.694.493. Angka tersebut menjadikan Kota Depok sebagai daerah dengan UMK tertinggi ke-4 di Jawa Barat.

Baca juga: UMK Pekanbaru 2023 dan Daerah Sekitarnya

(ADS)

Frequently Asked Question Section

Apa yang dimaksud dengan UMK?
chevron-down

Sesuai namanya, UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah yang ditetapkan di wilayah kabupaten atau kota.

Berapa UMR tertinggi di Indonesia?
chevron-down

Kabupaten Karawang menempati posisi pertama di daftar UMR tertinggi di Indonesia tahun 2023.

Apakah gaji pokok sama dengan UMK?
chevron-down

UMK bisa berbentuk gaji pokok, bisa juga ditambah dengan tunjangan tetap.