Dibalik Target Kinerja dan Tupoksi Birokrasi ASN

Suara Emosi yang Sering Diabaikan dalam Birokrasi dan Transformasi ASN

Sudah lebih dari satu dekade sejak Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebuah regulasi yang disebut-sebut sebagai tonggak transformasi birokrasi manajemen kepegawaian di Indonesia. Pegawai Negeri yang sebelumnya dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil, atau PNS, diubah menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN dengan tambahan satu anggota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjajian Kerja, atau PPPK. Undang-undang ini memperkenalkan semangat sistem merit, dimana pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan kedekatan atau patronase. Sejak saat itu, satu demi satu kebijakan perubahan dalam manajemen ASN di Indonesia lahir hingga saat ini, meskipun masih ada kebijakan yang sejak lama diomongkan tetapi tidak lahir-lahir sampai saat ini, sampai Undang-Undang berubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu ketentuan Single Sallary ASN.

Berbagai regulasi dan kebijakan dibuat, mulai dari penataan ulang manajemen PNS, diikuti penataan manajemen kinerja melalui peraturan baru yang menekankan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian prestasi kerja pegawai berbasis dialog kinerja. Perubahan usia pensiun ASN dimana pejabat fungsional jenjang ahli utama bisa menjabat sampai dengan 65 tahun. Kemudian hadir kebijakan penyederhanaan birokrasi, yang secara drastis mengharuskan untuk menghapus jabatan eselon III dan IV dan mengalihkan ke jabatan fungsional. Lalu muncul kebijakan sistem kerja ASN baru berbasis tim kerja lintas fungsi agar lebih fleksibel dan adaptif, dan di saat bersamaan, lahir pula kebijakan penataan ulang jabatan fungsional yang katanya terlalu administratif, jelimet ngurusi angka kredit, kaku, dan tidak agile.

Fenomena pun bermunculan. Banyak pejabat pimpinan tinggi (PPT) yang memilih beralih ke jabatan fungsional menjelang pensiun, bukan karena panggilan profesi, tapi karena ingin memperpanjang masa pensiun. ASN lain mulai mengeluhkan formasi jabatan fungsional yang penuh dengan berbagai sebab. Salah satu sebabnya karena pengisian formasi jabatan fungsional melalui jalur perpindahan dari jabatan struktural, mulai yang pindah sukarela karena belum mau pensiun sampai yang pindahnya dipaksa karena jabatan eselon III dan IV dihapus. Kondisi tersebut membuat banyak pegawai pejabat fungsional terjebak di jenjang yang sama bertahun-tahun, menunggu seniornya pensiun agar bisa naik, karena yang sudah di atas, tidak bisa diturunkan. Terbaru, muncul gagasan formasi model "peralon", di mana jumlah formasi dari jenjang ahli pertama hingga ahli utama dianggap harus sama banyaknya, yang justru memicu tanya "Apakah jabatan fungsional tidak lagi berdasarkan beban kerja dan kompleksitas, tetapi sekadar kuantitas?"

Dari sekian banyak perubahan itu, muncul pertanyaan besar, apa sebenarnya yang sedang kita cari dari semua kebijakan ini? Efisiensi? Kelincahan organisasi? Reformasi struktural? Atau sekadar penyesuaian jangka pendek tanpa arah jangka panjang? Yang lebih mendasar lagi, apakah semua kebijakan ini sudah menyentuh inti terdalam dari birokrasi, yaitu manusianya itu sendiri? Apakah semua target, indikator kinerja, struktur baru, aturan kerja, sistem merit, manajemen talenta, dan penyederhanaan birokrasi sudah benar-benar memanusiakan ASN sebagai individu yang punya akal, hati, dan rasa?

Bayangkan seorang ASN yang setiap hari datang ke kantor tepat waktu, menyelesaikan laporan, mengikuti rapat, mengisi SKP, dan mematuhi setiap SOP. Di atas kertas, bisa jadi ia adalah pegawai teladan. Tapi di dalam hatinya, bisa jadi ia lelah fisik, juga lelah mental. Bukan karena beban kerja, tetapi karena merasa kosong. Tidak merasa berarti, tidak merasa tumbuh, dan tidak merasa dilihat sebagai manusia. Terkadang yang ada hanya target, tupoksi, target, indikator kinerja, dan target lagi. Terkadang, atas nama “permintaan pimpinan”, atau “sudah menjadi kebijakan”, ASN dipaksa harus menjalankan tanpa ruang untuk berargumen. Dengan jargon “mengabdi”, menolak pekerjaan dianggap seperti aib yang tidak termaafkan dan terhitung sebagai bahan pertimbangan komite talenta untuk menetapkan kenaikan jenjang jabatannya. Belum lagi jika kita bicara politik yang masuk dalam ruang birokrasi, rasanya membuat semakin lelah. Semua terasa seperti rutinitas yang berulang, tanpa ruang untuk rasa.

Inilah realita yang banyak dari kita alami, namun jarang dibicarakan.

Dalam birokrasi, kita sering sekali membicarakan target, kinerja, tupoksi, struktur, reformasi, efisiensi, akuntabilitas, dan istilah lainnya yang keren didengarnya. Tetapi terlalu sedikit ruang yang disediakan untuk bicara tentang perasaan dan hati, tentang semangat yang naik turun, tentang kebingungan saat peran tak jelas, tentang kecewa saat kerja keras tak dihargai, atau tentang ketidakberdayaan saat sistem berubah tapi kita tak diajak bicara.

Dalam The Emotional Guidance Scale yang diperkenalkan oleh Abraham-Hicks, manusia digambarkan hidup dalam spiral emosional, ada spiral naik menuju rasa bahagia, berdaya, dan penuh makna. Dan ada spiral turun menuju rasa takut, kecewa, frustrasi, hingga putus asa. Dan posisi kita dalam spiral ini sangat menentukan bagaimana kita bekerja, berkontribusi, dan berinteraksi. Selain juga bagaimana rasa bahagia itu kita maknai.

Jika kita jujur, banyak ASN hari ini hidup dalam spiral emosional yang menurun. Mereka tidak malas, mereka hanya kehilangan rasa. Bukan mereka tidak loyal, mereka hanya lelah terus menekan emosinya sendiri demi menjaga wajah birokrasi yang terlihat rapi di permukaan. Ada yang kecewa karena kerja kerasnya tak pernah masuk radar penilaian. Ada yang frustrasi karena ditugaskan hal-hal di luar jenjangnya, tanpa pembinaan. Ada yang pasrah karena setiap kebijakan baru datang tanpa pendampingan yang manusiawi. Ada yang merasa bersalah karena lebih peduli keluarga, atau kesehatan, daripada proyek-proyek instansi. Dan banyak yang hanya bisa bertahan, sambil berbisik dalam hati “yang penting aman.”

Padahal kita tahu, birokrasi bukan mesin. Ia hidup oleh manusia. Dan manusia tidak digerakkan oleh perintah, tetapi oleh rasa. Sehebat apa pun kebijakan, jika tidak menyentuh emosi terdalam para ASN, maka ia hanya akan menjadi rutinitas baru yang melelahkan.

Analogi sederhananya begini, bayangkan kita menanam pohon. Kita sibuk mengatur seberapa tinggi batangnya harus tumbuh, seberapa banyak daunnya harus keluar. Tapi kita lupa memastikan tanahnya subur, airnya cukup, dan sinar mataharinya masuk. Tanpa semua itu, pohon mungkin tetap berdiri, tapi rapuh. Itulah ASN kita hari ini, terlihat tegak, tapi di dalamnya banyak yang gersang.

Kita butuh kebijakan yang tidak hanya bertanya “apa tugasmu?”, tapi juga “bagaimana perasaanmu menjalankan ini?”. Kita butuh sistem kerja yang tidak hanya mengejar hasil, tapi juga memberi ruang bagi manusia untuk bernapas, merasa dihargai, dan merasa tumbuh. Kita butuh pimpinan yang tidak hanya melihat ke layar laporan, tapi juga ke mata pegawainya dan berkata “Bagaimana keluargamu?”, “Bagaimana sekolah anakmu?”, “Sudah telpon Ibu Bapak di kampung belum?” atau sekedar bertanya “Apa kamu baik-baik saja?”

Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan hanya kinerja, tetapi kebahagiaan. Bukan hanya laporan selesai, tapi rasa bahwa pekerjaan ini bermakna. Kita ingin ASN yang tidak hanya taat, tapi juga utuh. Yang tidak hanya patuh, tapi juga pulang dengan perasaan penuh. Dan lebih dari itu, tugas ASN sejatinya adalah membuat masyarakat merasa sejahtera, yang tidak lain adalah versi sosial dari rasa bahagia.

Bagaimana mungkin kita bisa menumbuhkan kebahagiaan publik, jika kita sendiri sebagai ASN kehilangan rasa itu?

Maka mari kita mulai dari hal kecil. Dari berani bicara tentang emosi. Dari membuka ruang dialog yang jujur. Dari saling melihat bukan hanya sebagai pegawai, tapi sebagai manusia. Karena birokrasi yang benar-benar tumbuh adalah birokrasi yang merawat manusianya. Yang memahami bahwa di balik semua target dan tupoksi, ada jiwa-jiwa yang ingin merasa berarti. Dan ....

saat ASN mulai merasa berarti, maka masyarakat akan mulai benar-benar merasakan dampaknya.